.webp)
Pengumuman yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu pasti memecah dua reaksi. Ada yang sukacita karena lolos, dan menduga terjadi kecurangan bagi yang parpolnya kandas di tengah jalan. Itu wajar dan umum. Dinamikanya memang begitu. Dan fitrah manusia cenderung hitam putih.
Dalam perjalanan bangsa ini, sudah puluhan kali diselenggarakan Pemilu. Dimulai tahun 1955 dengan peserta 172 kontestan yang terbagi dalam empat kelompok, dan vakum karena Presiden Soekarno 'diangkat' menjadi presiden seumur hidup. Pemilihan umum yang disebut-sebut paling demokratis itu pun tinggal nostalgia. Negeri ini memasuki paham yang belum jelas arah ke depan, tertera dalam motto Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom) yang dicetuskan Bung Karno.
Di era Orde Baru (Orba), pemilu kali pertama dilakukan tahun 1971. Kuantitas partai diperkecil, dan melalui fusi akhirnya hanya muncul dua partai plus Golkar. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan gabungan partai nasionalis, serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP), fusi dari berbagai 'partai agama'. Golkar tak mau disebut partai, dia 'organisasi kekaryaan', yang memaksakan kehendak untuk selalu tampil sebagai jagoan.
Namun sejak itu, demokrasi kian terpuruk pada titik nadir. Dengan memunculkan slogan 'politik no, pembangunan yes', lima kali pemilu hanya sebagai formalitas. Wakil rakyat dipenuhi orang-orang yang 'mengkadali' rakyat. Mereka tanpa rasa malu dan bersalah, ramai-ramai melakukan koor mendukung Soeharto terus-terusan jadi presiden. Itu selalu diteriakkan sebelum pemilu dilangsungkan. Istilah kebulatan tekad jadi trend.
Reformasi bergulir, semangat multi-partai meraya. Pemilu tahun 1999 diikuti 48 parpol. Tahun 2004, 24 parpol yang sah. Kini, dalam pemilu tahun 2009, akan diikuti 34 parpol, kalau tidak ada perubahan. Sebab masih ada beberapa partai yang tidak lolos melakukan protes. Sedang KPU janji akan kembali membuka data-data yang ada.
Perjalanan Pemilu adalah wajah negeri ini. Inheren tercermin watak rakyat, watak wakil rakyat, dan watak presiden yang menjadi orang nomor satu. Dari watak itu terlihat, rakyat tidak punya posisi tawar. Dan dia semakin tidak berdaya, karena wakil yang mengatasnamakan rakyat 'menjual' rakyat untuk melakukan bargaining demi uang dan jabatan.
Dari sejarah Pemilu itu nampak, memang terjadi perubahan yang signifikan. Hak rakyat mulai ada, posisi tawar 'dipaksa' hukum untuk tetap terjaga. Tapi perilaku wakil rakyat yang terkotak-kotak dalam partai nampaknya masih belum banyak berubah. Aksi bohong dengan mengumbar janji tetap saja dijadikan sajian utama. Mereka belum melihat rakyat kini semakin cerdas. Semakin sadar akan haknya.
Maka dalam Pemilu tahun depan, boleh banyak partai bermunculan. Tapi soal suara, rasanya multipartai bakal rontok di tengah jalan. Ini masanya 'sesi balas dendam'. Bukan tokoh partai yang 'mengkadali' rakyat. Tapi yang terjadi sebaliknya. Rakyat 'mengkadali' partai.
Adakah teori yang menguatkan asumsi itu? Kalau mau kita ada-adakan, ya pasti ada. Salahsatunya sebait gurindam yang tertuang dalam Jangka Jayabaya. Bunyinya : "Yen wis ono umbul-umbul klaras, keleme gabus lan kambange watu item, iku tondo yen jaman Ratu Adil wis tekan. Sing salah bakal seleh, lan sing bener bakal ketenger."
Tafsirnya, kalau sudah bermunculan 'partai blantik, partai keledai, dan partai kancil'. Tergesernya manusia lemah iman, lemah pikir, lemah amanat. Tampilnya manusia beriman, berpikir, dan amanah, itu tanda zaman keemasan sudah tiba masanya. Pemimpin yang korup masuk penjara, sedang yang istiqomah bakal dipilih untuk diangkat derajatnya.
Benarkah geguritan karya Sunan Giri Prapen yang digubah Pangeran Wijil dari Kadilangu itu gambaran negeri ini ke depan? Itu merupakan doa kita bersama. (iy/iy)
Keterangan Penulis: Djoko Su'ud Sukahar, pemerhati budaya, tinggal di Jakarta. Alamat e-mail jok5000@yahoo.com.
(iy/iy)
