Menjawab Kritik Diskrepansi Statistik dan Pertumbuhan Ekonomi

Kritik mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali muncul setelah Anthony Budiawan menulis di media sosial "Over-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026" pada 7 November 2026. Tulisan tersebut mempertanyakan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen pada triwulan III-2026 dan 5,45 persen selama Januari-September 2026 yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pemberitaan Fajar pada 8 November 2026, dengan judul "Bukan 5,47 Persen, Anthony Budiawan Simulasikan Pertumbuhan Ekonomi RI Cuma 0,26 Persen", semakin menarik perhatian terhadap perbedaan antara statistik resmi dan simulasi pertumbuhan alternatif.

Argumentasi utamanya adalah besarnya diskrepansi statistik antara PDB dengan pendekatan produksi dan pengeluaran. Diskrepansi tersebut kemudian dipandang sebagai kelebihan produksi sehingga pertumbuhan ekonomi disimulasikan turun menjadi hanya 0,26 persen pada triwulan III, bahkan minus 0,4 persen selama Januari-September 2026.

Diskrepansi Statistik Bukan Kesalahan PDB

Dalam kerangka System of National Accounts (SNA), PDB dihitung melalui tiga pendekatan, yakni produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Secara konseptual, ketiganya menghasilkan nilai yang sama. Namun, dalam praktik, sumber data, metode estimasi, cakupan, dan waktu menghasilkan pencatatan yang berbeda. Perbedaan hasil penghitungan tersebut disebut diskrepansi statistik.

Makalah berjudul Discrepancies Between Quarterly GDP Estimates (Bloem dkk., 1997) menjelaskan bahwa diskrepansi merupakan fenomena yang lazim dalam penyusunan PDB triwulanan. Negara dengan sistem statistik maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru maupun di banyak negara emerging, juga menghadapi persoalan serupa.

Sebagian negara mempublikasikan selisih tersebut secara terbuka, sementara yang lain melakukan rekonsiliasi melalui metode balancing dan tabel pasokan-penggunaan (supply and use tables).

Karena itu, diskrepansi tidak otomatis mencerminkan produksi yang tidak terserap oleh konsumsi, apalagi manipulasi PDB. Produksi yang belum terjual, misalnya, dapat dicatat sebagai perubahan inventori.

Anthony Budiawan mengutip diskrepansi triwulan II-2026 sebesar Rp461,9 triliun atau 7,05 persen PDB, sedangkan triwulan III sebesar Rp333,2 triliun atau sekitar 4,94 persen PDB. Selama Januari-September, diskrepansi mencapai 5,56 persen PDB.

Penyebabnya dapat berupa estimasi produksi yang terlalu tinggi, pengeluaran yang terlalu rendah, atau kombinasi keduanya. Tanpa pengujian sumber data, tidak ada dasar empiris untuk menyatakan seluruh diskrepansi sebagai kelebihan estimasi produksi.

Perbandingan diskrepansi dengan konsumsi pemerintah, yang menghasilkan rasio hingga 93 persen, juga kurang relevan untuk menilai akurasi PDB. Konsumsi pemerintah hanyalah salah satu komponen pengeluaran. Ukuran yang lebih tepat adalah rasio terhadap keseluruhan PDB, dibandingkan secara historis, serta ditelusuri sumber perubahan diskrepansinya.

Persoalan paling mendasar terletak pada metode simulasi pertumbuhan alternatif. Anthony menyatakan bahwa seluruh diskrepansi tahun 2026 merupakan kelebihan estimasi produksi. Diskrepansi tersebut kemudian dikurangkan dari PDB 2026, sedangkan PDB tahun 2025 tetap menggunakan angka publikasi yang juga mengandung diskrepansi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan PDB riil antara dua periode. Karena itu, apabila dilakukan koreksi terhadap definisi atau cakupan PDB tahun 2026, perlakuan yang sama harus diterapkan terhadap tahun pembanding, yaitu 2025.

Sebagai ilustrasi, berdasarkan angka diskrepansi tahun 2025 sekitar 4,32 persen PDB yang digunakan dalam naskah analisis, apabila asumsi koreksi diterapkan secara konsisten terhadap kedua tahun dengan deflator tetap, pertumbuhan triwulan III-2026 menjadi sekitar 4,8 persen, bukan 0,26 persen. Pertumbuhan Januari-September menjadi sekitar 4,1 persen, bukan minus 0,4 persen.

Selain itu, diskrepansi yang dikutip merupakan data PDB atas dasar harga berlaku, sedangkan pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan harga konstan.

Pengurangan terhadap PDB nominal tidak dapat langsung diterjemahkan menjadi koreksi pertumbuhan riil tanpa memperhitungkan perubahan harga, volume, dan komponen penyusunnya.

Demikian pula, asumsi bahwa diskrepansi yang normal harus sebesar 2 persen PDB tidak memiliki dasar universal dalam metodologi. Menetapkan diskrepansi sebesar nol, 2 persen, atau separuh dari angka publikasi merupakan simulasi hipotetis, bukan pembuktian empiris mengenai besarnya kesalahan PDB.
Dengan demikian, angka pertumbuhan 0,26 persen maupun kontraksi minus 0,4 persen tidak dapat dinyatakan sebagai pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya hanya berdasarkan simulasi tersebut.

Tekanan Global Tidak Otomatis Menghilangkan Pertumbuhan

Kritik juga mempertanyakan bagaimana ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen di tengah kenaikan harga minyak, depresiasi rupiah, dan gejolak geopolitik. Pertanyaan ini relevan. Tekanan eksternal dapat meningkatkan biaya produksi, memperburuk ekspektasi inflasi, mengurangi daya beli, dan menekan investasi.
Namun, dampaknya terhadap pertumbuhan tidak berlangsung secara mekanis. Pertumbuhan PDB merupakan hasil keseluruhan aktivitas produksi, konsumsi, investasi, perdagangan internasional, serta respons kebijakan.

Depresiasi rupiah dapat meningkatkan biaya impor sekaligus memengaruhi daya saing sebagian ekspor. Kenaikan harga komoditas dapat menekan industri pengguna bahan baku tetapi meningkatkan pendapatan sektor penghasil komoditas tertentu.

Tentu saja, pertumbuhan agregat yang relatif baik tidak berarti seluruh sektor ekonomi dalam keadaan baik. Tekanan terhadap likuiditas perbankan, dunia usaha, investasi, konsumsi rumah tangga, dan kesempatan kerja tetap perlu diwaspadai.
Kondisi tersebut harus diuji menggunakan indikator pendukung, bukan diasumsikan sebagai bukti bahwa statistik pertumbuhan pasti keliru. Di situlah kredibilitas statistik dan kualitas kebijakan ekonomi Indonesia harus terus diperkuat.

Anggito Abimanyu, Dosen UGM.

Tonton juga video "BPS Catat Subsektor Kehutanan Kontraksi 2,52% Imbas Karhutla"