.webp)
Ada perjumpaan yang sekadar mempertemukan dua orang. Ada pula perjumpaan yang membuat dunia menunggu. Pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington pada 24 September 2026 termasuk yang kedua. Bukan semata karena keduanya memimpin dua kekuatan ekonomi besar dunia, melainkan karena agenda yang dibawa jauh lebih luas daripada tarif dan perdagangan.
Teknologi, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), mineral kritis, dan masa depan rantai pasok global ikut berada di meja perundingan.
Bagi ekonomi dunia, pertemuan tersebut berlangsung ketika ketidakpastian belum sepenuhnya reda. International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook Juli 2026 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3 persen pada 2026 dan 3,4 persen pada 2027. Pertumbuhan memang masih berjalan, tetapi risiko konflik, tekanan energi, kondisi keuangan, dan ketidakpastian geopolitik tetap membayangi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, investasi dan permintaan yang berkaitan dengan AI menjadi salah satu sumber pertumbuhan bagi negara-negara yang terintegrasi dalam rantai nilai teknologi global.
Karena itu, perjumpaan Trump dan Xi Jinping tidak tepat dibaca hanya sebagai episode lanjutan perang dagang. Dunia sedang menyaksikan perubahan cara negara memandang ekonomi. Jika pada masa lalu efisiensi biaya menjadi salah satu prinsip utama dalam membangun rantai pasok global, kini keamanan pasokan, ketahanan industri, penguasaan teknologi, dan akses terhadap bahan baku strategis semakin menentukan. Globalisasi tidak berhenti, tetapi logikanya sedang berubah.
Perubahan tersebut terlihat dari agenda pembicaraan Washington dan Beijing. Dalam perundingan tingkat pejabat sebelum pertemuan Trump-Xi Jinping, isu perdagangan, AI, dan mineral kritis menjadi perhatian utama. Amerika Serikat dan China juga membahas kemungkinan mekanisme dialog mengenai keselamatan AI. Dengan demikian, AI tidak lagi hanya dipandang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola keamanan dan hubungan antarnegara.
Mineral kritis memperlihatkan wajah lain dari perubahan tersebut. Rare earth, misalnya, bukan sekadar komoditas tambang. Bahan-bahan ini dibutuhkan dalam berbagai produk teknologi dan industri strategis. China memiliki posisi dominan dalam rantai pasok rare earth, terutama pada tahap pemurnian dan pengolahan. Karena itu, ketersediaan mineral tersebut menjadi salah satu isu penting dalam pembicaraan Washington-Beijing menjelang pertemuan Trump dan Xi Jinping.
Di sinilah tarif kehilangan statusnya sebagai satu-satunya instrumen dalam persaingan ekonomi. Tarif memang dapat mengubah harga barang dan arus perdagangan, tetapi penguasaan teknologi, mineral kritis, semikonduktor, energi, data, dan kapasitas produksi dapat menentukan ruang gerak suatu negara ketika terjadi gangguan global. Persaingan ekonomi abad ini semakin menyerupai persaingan atas kemampuan mengendalikan ekosistem produksi.
Bagi Indonesia, perkembangan tersebut bukan persoalan yang jauh di seberang samudra. Struktur perdagangan Indonesia menunjukkan betapa pentingnya hubungan dengan kedua negara tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Januari-November 2025 China menjadi tujuan ekspor nonmigas terbesar Indonesia dengan nilai US$58,24 miliar atau 23,80 persen. Amerika Serikat berada di posisi kedua dengan US$28,14 miliar atau 11,50 persen. Bersama India, ketiga negara tersebut menyerap 42,02 persen ekspor nonmigas Indonesia.
Ketergantungan itu semakin terlihat dari sisi impor. Sepanjang 2025, China menjadi negara asal impor terbesar Indonesia dengan nilai US$87,41 miliar atau 36,22 persen dari total impor. Bahkan sekitar 70 persen impor Indonesia berupa bahan baku dan bahan penolong. Artinya, perubahan hubungan perdagangan dan gangguan rantai pasok global tidak hanya memengaruhi eksportir Indonesia, tetapi juga dapat masuk ke biaya produksi industri domestik melalui harga bahan baku, komponen, dan barang antara.
Angka tersebut menunjukkan dua sisi dari hubungan ekonomi Indonesia dengan China dan Amerika Serikat. Di satu sisi, keduanya merupakan pasar penting bagi produk Indonesia. Di sisi lain, perubahan kebijakan perdagangan, teknologi, atau investasi dari kedua negara dapat memengaruhi keputusan bisnis di dalam negeri. Ketika hubungan Washington dan Beijing berubah, dampaknya dapat merembet melalui permintaan ekspor, harga komoditas, investasi, biaya logistik, nilai tukar, hingga keputusan perusahaan dalam menata ulang rantai pasok.
Namun, Indonesia tidak harus selalu berada pada posisi menunggu dampak. Perubahan rantai pasok global justru dapat membuka peluang. Ketika perusahaan internasional mulai mempertimbangkan diversifikasi lokasi produksi untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu negara, Indonesia memiliki kesempatan menarik investasi yang membawa teknologi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat industri domestik.
Peluang itu tentu tidak datang secara otomatis. Indonesia harus memiliki ekosistem yang membuat perusahaan ingin menanamkan modal dalam jangka panjang. Infrastruktur, kepastian regulasi, kualitas sumber daya manusia, efisiensi logistik, energi yang kompetitif, serta kemampuan industri lokal menjadi faktor penting. Tanpa pembenahan tersebut, Indonesia berisiko hanya menjadi lokasi produksi berbiaya relatif murah tanpa memperoleh peningkatan nilai tambah yang berarti.
Di sinilah hilirisasi menjadi relevan. Nilai tambah tidak cukup berhenti pada ekspor bahan mentah. Semakin banyak proses produksi, teknologi, keterampilan, riset, dan inovasi yang dibangun di dalam negeri, semakin besar pula kemampuan Indonesia menghadapi perubahan ekonomi global. Hilirisasi seharusnya tidak hanya menghasilkan produk yang lebih tinggi nilainya, tetapi juga membangun kemampuan industri nasional agar tidak selalu bergantung pada teknologi dan komponen dari luar negeri.
Data perdagangan menunjukkan bahwa aktivitas produksi nasional masih memiliki ruang untuk berkembang. Pada Januari-November 2025, impor barang modal Indonesia mencapai US$44,81 miliar atau meningkat 18,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap mesin, peralatan, dan kapasitas produksi baru. Tantangannya adalah memastikan bahwa peningkatan impor barang modal tersebut berjalan bersama dengan penguatan kapasitas industri dan produktivitas di dalam negeri.
Persoalan teknologi juga tidak kalah penting. Jika perang dagang generasi pertama banyak berbicara mengenai tarif, perang daya saing berikutnya akan semakin berkaitan dengan siapa yang menguasai AI, semikonduktor, data, komputasi, dan talenta digital. Indonesia tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi. Perguruan tinggi, industri, pemerintah, dan pelaku usaha perlu membangun kemampuan untuk menciptakan, mengadaptasi, dan menggunakan teknologi tersebut bagi peningkatan produktivitas.
Bagi dunia usaha, terutama UMKM, perubahan geopolitik mungkin terasa jauh dari aktivitas sehari-hari. Pemilik warung, produsen makanan, pedagang daring, dan pelaku industri kreatif mungkin tidak mengikuti setiap perkembangan pertemuan Trump dan Xi Jinping. Namun perubahan harga bahan baku, biaya logistik, nilai tukar, daya beli, dan pola konsumsi dapat dengan cepat masuk ke dalam struktur biaya dan pendapatan mereka. Karena itu, ketahanan UMKM bukan hanya persoalan bertahan ketika penjualan turun. Ketahanan berarti mampu membaca perubahan pasar, mengendalikan biaya, mencari pemasok alternatif, memperluas kanal penjualan, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Digitalisasi dapat memainkan peran penting dalam proses tersebut.
Digitalisasi dalam konteks ini tidak seharusnya berhenti pada kehadiran di media sosial. Platform digital perlu digunakan untuk memperluas pasar, membaca perilaku konsumen, meningkatkan efisiensi, memperkuat hubungan pelanggan, dan membuka akses terhadap rantai pasok yang lebih luas. Dengan demikian, transformasi digital menjadi bagian dari strategi produktivitas dan ketahanan usaha, bukan sekadar strategi promosi.
Pada akhirnya, perjumpaan Trump dan Xi Jinping memperlihatkan bahwa ekonomi dunia sedang memasuki fase ketika perdagangan, teknologi, keamanan, dan geopolitik semakin sulit dipisahkan. Pertemuan 24 September dapat menjadi ruang untuk mengelola ketegangan dan menjaga stabilitas hubungan ekonomi kedua negara. Namun isu struktural mengenai teknologi, mineral kritis, rantai pasok, dan persaingan industri tidak otomatis selesai hanya karena dua pemimpin bertemu.
Bagi Indonesia, pesan terpentingnya sederhana tetapi tidak ringan: jangan hanya menunggu dunia berubah. Perubahan global harus menjadi alasan untuk memperkuat industri, memperluas pasar, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperdalam hilirisasi, memperkuat UMKM, dan membangun kemampuan teknologi.
Indonesia perlu melihat rivalitas Trump dan Xi Jinping bukan hanya sebagai sumber risiko, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat posisi dalam ekonomi global. Bukan dengan memilih berada di salah satu kubu, melainkan dengan membangun kapasitas ekonomi sendiri sehingga Indonesia memiliki lebih banyak pilihan ketika konfigurasi perdagangan dan investasi dunia berubah.
Sebab ketika Trump dan Xi Jinping berjumpa, dunia mungkin mendapatkan ruang untuk mengelola ketegangan. Tetapi Indonesia tidak boleh sekadar menunggu apakah ruang tersebut akan bertahan lama. Yang harus dipersiapkan adalah ekonomi yang tetap mampu berdiri ketika dunia kembali berubah.
Edi Setiawan. Dosen dan Peneliti FEB Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA.
Simak juga Video: Trump Pastikan Xi Jinping ke AS Tanggal 24 September
