Sudah menjadi fitrah kekuasaan: datang dan pergi, kadang tanpa banyak aba-aba. Begitulah yang terjadi dengan Purbaya Yudhi Sadewa pekan lalu. Kini pertanyaannya, ke mana 'Tukang Insinyur' yang kemudian menjadi ekonom itu akan melangkah?
Di hari ia kehilangan kursi Menteri Keuangan, sejumlah jabatan baru langsung disebut-sebut bakal menjadi tempat berlabuh berikutnya. Ada isu menjadi gubernur sebuah lembaga keuangan baru yang tengah digodok, Menko PMK menggantikan Prof. Pratikno, hingga memimpin Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Semuanya, tentu saja, masih spekulasi.
Purbaya sendiri langsung menyatakan tak lagi tertarik menduduki jabatan publik di lembaga negara. Dengan gaya khasnya, ia malah berseloroh memilih memancing ikan nila dan mujair di kolam belakang rumah.
Tentu, memancing boleh jadi hanya selingan. Untuk perjalanan berikutnya, saya justru membayangkan Purbaya kembali menjadi peneliti, akademisi, kolumnis, dan pembicara di berbagai forum. Juga, mengapa tidak, menulis buku agar gagasan dan pengalamannya selama berada di pusat kekuasaan tidak menguap begitu saja.
Purbaya bukan orang yang baru mengenal ekonomi ketika menjadi Menteri Keuangan. Jejak profesionalnya panjang. Ia pernah berada di lingkungan Danareksa, menjadi anggota Komite Ekonomi Nasional, menduduki sejumlah posisi di pemerintahan, hingga memimpin Lembaga Penjamin Simpanan sebelum akhirnya menjadi Menteri Keuangan.
Pengalaman itu memberinya sesuatu yang tidak dimiliki setiap akademisi: kesempatan melihat dari dekat bagaimana kebijakan ekonomi dibuat, diperdebatkan, dinegosiasikan, lalu dijalankan.
Sebagai menteri, Purbaya terikat oleh keputusan pemerintah. Seorang anggota kabinet tentu tidak selalu leluasa menyampaikan seluruh pandangan pribadinya kepada publik.
Sebagai ekonom di luar pemerintahan, situasinya berbeda. Ia dapat kembali membaca APBN sebagai ekonom, bukan lagi sebagai bendahara negara. Ia bisa membedah kebijakan fiskal, moneter, perbankan, investasi, industri, ataupun Danantara tanpa beban sebagai anggota kabinet.
Justru pengalaman berada di pusat kekuasaan membuat perspektif semacam itu bernilai. Purbaya tahu sebuah gagasan yang tampak sederhana di ruang seminar bisa menjadi sangat rumit ketika masuk ke meja birokrasi. Ia tahu kebijakan fiskal tidak pernah semata-mata berurusan dengan angka. Di dalamnya ada politik, birokrasi, kepentingan dunia usaha, tekanan pasar, dan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, kembali ke kampus atau dunia penelitian bukan turun derajat. Ada contoh yang sangat dekat: Sri Mulyani Indrawati (SMI). Setahun setelah meninggalkan kursi Menteri Keuangan, SMI tidak menghilang dari percakapan ekonomi dunia. Ia mengajar di Oxford University. Pada Agustus 2026, ia tampil dalam Southeast Asia Update dan menyampaikan Southeast Asia Oration di University of Melbourne. Di sana ia berbicara tentang pertumbuhan, produktivitas, kualitas institusi, dan tantangan ASEAN keluar dari jebakan pendapatan menengah.
Jejak SMI memperlihatkan bagaimana karier seorang ekonom dapat bergerak keluar-masuk pemerintahan tanpa kehilangan relevansinya. Setelah meninggalkan kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010, ia berkarier di Bank Dunia. Presiden Joko Widodo kemudian memanggilnya pulang pada 2016 untuk kembali menjadi Menteri Keuangan. Artinya, keluar dari kabinet tidak selalu berarti keluar dari panggung.
Purbaya dapat memilih jalan semacam itu. Ia dapat menjadi akademisi yang pernah merasakan kerasnya praktik pemerintahan. Mengajar mahasiswa bukan hanya berdasarkan teori ekonomi, melainkan juga pengalaman menghadapi APBN, pasar, birokrasi, dan tekanan politik. Negara membutuhkan pejabat yang mampu mengambil keputusan. Tetapi negara juga membutuhkan orang-orang di luar pemerintahan yang mampu mempertanyakan keputusan. Keduanya sama penting.
Namun, sejarah menyediakan pula jalan lain yang jauh lebih berliku. Anwar Ibrahim, contohnya. Tentu saja latar belakang Anwar dan Purbaya berbeda secara mendasar. Anwar sejak muda adalah aktivis dan kemudian politikus. Purbaya tumbuh sebagai profesional, ekonom, peneliti, dan teknokrat. Tetapi perjalanan Anwar menunjukkan satu hal: kehilangan jabatan tidak selalu menjadi akhir sebuah perjalanan publik.
Anwar pernah menjadi Menteri Keuangan Malaysia dan kemudian Wakil Perdana Menteri. Ia berada sangat dekat dengan Mahathir Mohamad dan lama dipandang sebagai salah satu figur penting dalam suksesi kepemimpinan Malaysia. Namun, pada 2 September 1998, perjalanan itu patah. Anwar diberhentikan dari pemerintahan. Sesudahnya ia ditangkap, dipenjara, menjalani pertarungan politik panjang, kembali ke parlemen, memimpin oposisi, dan mengalami pasang-surut politik selama lebih dari dua dekade. Pada 24 November 2022-24 tahun setelah kejatuhannya-Anwar Ibrahim akhirnya dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia.
Sekali lagi, Purbaya bukan Anwar. Tidak ada alasan untuk menduga Purbaya akan mengikuti jalur politik yang sama. Rekam jejaknya sejauh ini menunjukkan jalan seorang teknokrat, bukan politikus elektoral. Tetapi kisah Anwar memberi perspektif tentang betapa panjangnya kehidupan publik seseorang setelah sebuah jabatan hilang.
Purbaya juga tak harus seperti Sri Mulyani. Sangat mungkin ia menemukan jalannya sendiri. Ia tidak perlu buru-buru mencari jabatan baru hanya untuk membuktikan bahwa kariernya belum selesai. Ia juga tidak harus masuk politik hanya karena pintu kabinet tertutup.
Untuk sementara waktu, Purbaya memang perlu memancing dulu. Bukan sekadar ikan nila atau mujair di belakang rumah, tetapi juga memancing gagasan tentang ke mana jalan hidup berikutnya akan membawanya.
Sudrajat. Wartawan detikcom.
Simak juga Video 'Blak-blakan Purbaya soal Alasan Dicopot':
(rdp/imk)