.webp)
Lanskap geopolitik Suriah kembali berada di persimpangan jalan yang krusial. Pengumuman pembubaran milisi Pasukan Demokratik Suriah (Syrian Democratic Forces/SDF) dan integrasi penuhnya ke dalam institusi pertahanan pusat di bawah pemerintahan transisi Presiden Ahmed al-Sharaa menandai berakhirnya sebuah era eksperimen otonomi regional terbesar kelompok Kurdi di Suriah utara dan timur.
Kebijakan doktrinal "One state, one army, and one set of institutions" (Satu negara, satu tentara, dan satu kesatuan institusi) yang diusung oleh Damaskus kini menghadapi ujian terberatnya: apakah unifikasi paksa ini akan membawa stabilitas permanen, atau justru meletakkan sumbu bagi bom waktu geopolitik yang siap meledak di masa depan?
Sejak runtuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024, prioritas utama Presiden Ahmed al-Sharaa adalah memulihkan kedaulatan teritorial tunggal secara absolut. Langkah taktis unifikasi ini diawali dengan pembubaran faksi-faksi pemberontak di internal barisannya, sebelum akhirnya mengalihkan bidikan ke wilayah timur laut yang dikuasai SDF.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penyerahan kekuasaan oleh Komandan SDF Mazloum Abdi terjadi setelah konfrontasi militer dan kebuntuan negosiasi sepanjang 2025, hingga akhirnya mencapai puncaknya pada paruh kedua 2026. Dengan mundurnya kekuatan Kurdi ke timur Sungai Eufrat, Damaskus berhasil mengambil alih kendali penuh atas koridor logistik strategis serta menasionalisasi hampir 80 persen ladang minyak di Deir ez-Zor dan Hasakah, seperti ladang minyak terbesar Al-Omar dan kompleks gas Conoco.
Langkah nasionalisasi ini berhasil mendongkrak produksi minyak Suriah dari yang awalnya hanya 10.600 barel per hari (barrel per day/bpd) meroket menjadi 26.000 bpd, dengan target pemulihan jangka pendek mencapai 45.000 bpd.
Artinya, dengan bubarnya SDF, pemerintahan transisi Suriah di Damaskus kini resmi menjadi penguasa tunggal atas kekayaan alamnya sendiri, mengakhiri ketergantungan energi akibat perang panjang.
Secara domestik, Al-Sharaa juga memainkan strategi insentif-disinsentif yang cukup cerdas. Di satu sisi, ia membubarkan struktur komando SDF dan melebur sekitar 12.000 pejuangnya secara individu ke dalam unit reguler Angkatan Darat Suriah. Di sisi lain, guna meredam potensi perang gerilya asimetris jangka panjang dari etnis Kurdi, pemerintahan transisi memberikan konsesi politik yang signifikan.
Melalui dekret formal, bahasa Kurdi secara resmi diakui sebagai salah satu bahasa nasional, hak-hak sipil warga Kurdi dipulihkan, dan para tokoh teknokrat Kurdi diakomodasi ke dalam pos birokrasi pemerintahan. Konsesi kultural ini merupakan upaya Damaskus untuk memenangkan hati populasi Kurdi tanpa harus mengorbankan kendali militer terpusat.
Pergeseran Kutub Regional dan Runtuhnya Pengaruh AS
Pembubaran SDF bukan sekadar mengubah peta politik internal, melainkan merombak total perimbangan kekuatan regional. Pihak yang paling diuntungkan dari skenario ini adalah Turki. Bagi Ankara, runtuhnya SDF-yang mereka pandang sebagai tameng politik organisasi teroris YPG/PKK-adalah tercapainya cita-cita keamanan utama mereka di perbatasan selatan.
Hilangnya ancaman eksistensial "koridor Kurdi" ini membuka gerbang lebar bagi normalisasi hubungan diplomatik, stabilisasi perbatasan, dan kerja sama ekonomi bilateral yang lebih erat antara Ankara dan Damaskus.
Sebaliknya, realitas baru ini menegaskan berakhirnya pengaruh langsung Amerika Serikat di Suriah timur. Kehadiran militer Washington selama bertahun-tahun di wilayah kaya minyak tersebut sepenuhnya bergantung pada SDF sebagai mitra lokal kontra-terorisme paling efektif.
Ketika AS memutuskan menarik mundur dukungan militernya demi kompromi strategis yang lebih luas, posisi tawar Kurdi langsung runtuh. Hal ini memberikan pelajaran berharga dalam dinamika security dilemma di Timur Tengah: aliansi taktis dengan kekuatan global sering kali bersifat temporer dan rentan dikorbankan ketika kalkulasi kepentingan makro berubah.
Dilema Keamanan Kawasan dan Implikasi bagi Indonesia
Di luar kalkulasi wilayah dan ladang minyak, terdapat satu variabel keamanan global yang kini berada dalam posisi sangat rawan: nasib puluhan ribu tahanan asing kelompok ISIS di kamp-kamp raksasa seperti Al-Hol dan Roj. Selama bertahun-tahun, SDF bertindak sebagai sipir yang mengamankan kompleks penahanan darurat ini akibat keengganan komunitas internasional melakukan repatriasi.
Pada masa puncaknya, kamp Al-Hol bahkan menampung hingga 80.000 orang. Ketika kontrol atas kamp dipindahkan seiring penarikan mundur pasukan SDF, kekosongan kekuasaan (power vacuum) pengawasan sempat memicu pelarian massal misterius yang membuat lebih dari 24.000 penghuni kamp "lenyap" dalam waktu singkat.
Realitas ini membawa dampak langsung yang sangat krusial bagi kepentingan domestik Indonesia. Berdasarkan data resmi Kementerian Luar Negeri RI, terdapat sedikitnya 359 warga negara Indonesia (WNI) yang teridentifikasi berada di kamp pengungsian wilayah tersebut, di luar estimasi sekitar 600 WNI lainnya yang berstatus sebagai foreign fighters. Situasi pascapembubaran SDF semakin mendesak setelah Satgas FTF dan Kemlu RI berhasil memverifikasi bahwa setidaknya 182 individu eks-penghuni Al-Hol yang melarikan diri terbukti memiliki data kependudukan Indonesia yang valid.
Bagi Jakarta, transisi kekuasaan di Suriah timur ini memotong ruang abu-abu diplomasi. Jika sebelumnya Indonesia dapat menunda kepulangan dengan alasan ketiadaan hubungan resmi dengan otoritas de facto Kurdi, kini pemerintah Indonesia dihadapkan pada kewajiban legal-formal berurusan langsung dengan pemerintah pusat Suriah di Damaskus.
Risiko membiarkan ratusan WNI telantar tanpa kejelasan hukum di tengah masa transisi Suriah jauh lebih besar ketimbang melakukan intervensi kemanusiaan yang terukur. Pemerintah Indonesia dituntut untuk segera merumuskan langkah repatriasi selektif, khususnya bagi anak-anak dan perempuan yang mendominasi hingga 70 persen populasi deportan, melalui asesmen radikalisasi yang ketat sebelum mereka menjadi target indoktrinasi ulang oleh sel-sel tidur ISIS yang memanfaatkan situasi transisi Suriah.
Pada akhirnya, keberhasilan strategi unifikasi nasional satu atap komando oleh Ahmed al-Sharaa akan sangat bergantung pada konsistensi penegakan janji-janji politiknya. Pengakuan hak sipil dan budaya etnis Kurdi tidak boleh hanya berakhir sebagai alat pasifikasi sementara pascaperang.
Sejarah Timur Tengah telah berulang kali membuktikan bahwa represi terhadap identitas etnis atas nama stabilitas negara sering kali justru menjadi bahan bakar utama bagi fragmentasi jilid berikutnya. Jika Damaskus gagal merawat inklusivitas yang adil serta gagal mengamankan residu terorisme transnasional di wilayahnya, integrasi SDF hari ini tidak akan menjadi awal dari perdamaian Suriah, melainkan sekadar masa jeda sebelum faksi-faksi lokal kembali mengangkat senjata.
Jaka Setiawan. Founder The Global Indonesia. Mahasiswa S3 Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) Universitas Indonesia.
Lihat juga Video Eks Presiden Suriah Bashar al-Assad Resmi Divonis Mati!
