Memuliakan Proklamasi

Pada fajar kemerdekaan, hampir seluruh anak bangsa memiliki identitas ekonomi yang sama: melarat. Tak ada modal ekonomi yang menyangga kemerdekaan saat itu.

Proklamasi tidak disangga oleh kas negara yang penuh, industri yang mapan, atau cadangan devisa yang melimpah. Para pendiri bangsa saat itu memahami bahwa Proklamasi adalah upaya membebaskan bangsa dari belenggu kolonialisme.

Ia bertumpu pada ideologi, tekad, dan nyali. Oleh karena itu, Bung Karno mengatakan bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan, melainkan kendaraan. Proklamasi adalah ikrar politik, sedangkan ekonomi adalah urusan yang harus diperjuangkan setiap detik.

Meniti Ombak Ekonomi

Deskripsi di atas setidaknya memberikan gambaran kondisi ekonomi Indonesia yang masih rapuh. Selama masa Orde Lama, pemerintah memiliki naskah Pembangunan Semesta Berencana. Naskah ini dirancang untuk menambal daya ekonomi yang masih lemah. Dokumen perencanaan tersebut isinya utuh, tajam, dan ideologis. Jika pada masa itu ditunaikan, pasti banyak kemilau ekonomi yang dirasakan hingga saat ini. Masalahnya, riak dan riuh politik saat itu menghantam rencana tersebut tanpa jejak di lapangan.

Ketika periode beralih ke masa Orde Baru, stabilitas politik dirancang dengan aneka instrumen. Dengan segala kritik di baliknya, riuh politik reda sehingga pembangunan ekonomi bisa dihela. Pertumbuhan ekonomi meningkat, investasi menanjak, inflasi turun drastis, infrastruktur makin masif, dan ekonomi masyarakat menggeliat. Pendapatan per kapita perlahan meningkat dari sekitar 56 dolar AS pada 1967 menjadi sekitar 1.155 dolar AS pada 1996, atau meningkat lebih dari 20 kali lipat dalam tiga dekade.

Indonesia naik kelas menjadi negara berkembang, tidak lagi dipandang sebagai negara terbelakang. Dalam berbagai indikator, posisi Indonesia lebih unggul ketimbang Malaysia, Thailand, apalagi India dan Tiongkok. Di balik itu, ada persoalan yang sangat vital yang kerap muncul: keadilan ekonomi.

Investor kecil tersisih dari persaingan, sedangkan konglomerat yang memiliki akses terhadap kekuasaan menguasai konsesi-konsesi strategis. Pada akhirnya, keuntungan ekonomi hanya berputar di tangan segelintir elite, sementara sebagian besar masyarakat hanya menjadi penonton dalam arus pertumbuhan. Praktik ini semakin memperlebar ruang ketimpangan. Setidaknya, ekonomi masa Orde Baru berjalan dengan dua karakteristik penting.

Pertama, pemerintah memfasilitasi terciptanya mental pemburu rente yang memunculkan kapitalisme semu. Kedua, pemerintah menyantuni liberalisasi sehingga penetrasi asing tidak bisa dikendalikan. Penetrasi asing itu dapat dilihat melalui upaya mereka mendesak pemerintah melakukan liberalisasi pasar, salah satunya melalui program privatisasi. Praktik ekonomi yang tak terpuji itulah yang akhirnya menggelindingkan krisis ekonomi di Indonesia hingga menjalar menjadi krisis politik (1998). Majalah Asiaweek (1998) menggambarkan Indonesia saat itu sebagai "the sick man of Asia".

Krisis tersebut melahirkan era Reformasi, saat ekonomi kembali dirancang (1999-2004). Presiden B.J. Habibie berhasil memperkuat nilai tukar rupiah ke kisaran Rp6.000 per dolar AS. Pada era Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001), pertumbuhan ekonomi menjadi positif, utang diturunkan, ketimpangan menyusut, dan hubungan luar negeri kembali menguat (Blok Barat dan Timur).

Berikutnya, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan kebijakan penundaan pembayaran utang, pendapatan per kapita meningkat, nilai tukar kembali menguat menjadi Rp8.500 per dolar AS, ekspor meningkat, dan pada masa ini dilakukan privatisasi Indosat. Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyuguhkan "stabilitas ekonomi" (2004-2014) yang dijalankan secara lebih runtut sesuai format baku (textbook).

Beberapa kebijakan yang diinisiasi era SBY antara lain: merancang dan membuat RPJPN dan RPJMN (2005), disiplin fiskal dikawal secara saksama, investasi asing difasilitasi lewat UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, privatisasi BUMN cukup eksesif (khususnya 2009 dan 2013), serta perubahan sumber utang dari negara asing/lembaga multilateral ke utang domestik. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi ketimpangan juga terus merangkak.

Era Nawacita di bawah Presiden Joko Widodo (2014-2024) menandai pergeseran pembangunan yang berorientasi pada penguatan peran negara, pembangunan dari pinggiran, dan percepatan infrastruktur. Pada periode ini, inflasi tetap terkendali, perlindungan sosial diperluas, anggaran kesehatan ditingkatkan, pembangunan desa dipercepat, serta kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan menunjukkan tren penurunan secara bersamaan. Namun, periode ini juga meninggalkan catatan berupa lonjakan utang negara.

Merawat Api Kemajuan

Rangkaian perjalanan tersebut memperlihatkan satu pelajaran penting: pembangunan ekonomi Indonesia selalu bergerak dalam tarik-menarik antara pertumbuhan dan keadilan. Setiap rezim meninggalkan jejak kebijakan yang ditandai oleh keberhasilan sekaligus keterbatasan.

Sampai pada titik ini, dapat dirumuskan risalah pokok perjalanan 81 tahun pembangunan ekonomi. Pertama, konsep yang matang tak bisa dieksekusi dengan efektif tanpa penopang stabilitas politik. Kedua, pembangunan ekonomi memerlukan visi jangka panjang yang diterjemahkan ke dalam perencanaan jangka menengah dan jangka pendek secara konsisten.

Ketiga, organisasi dan tahapan pembangunan harus dikelola dengan disiplin tinggi agar proses pembangunan berjalan konsisten dan menghasilkan kemajuan dari waktu ke waktu. Keempat, krisis ekonomi selalu meluluhlantakkan bangunan yang telah dirancang (di samping menimbulkan petaka politik). Kekuatan ekonomi domestik yang bertumpu pada sumber daya alam (SDA) menjadi pertaruhan kedaulatan yang harus dimenangkan. Kelima, hasrat untuk mencapai kemajuan harus senantiasa berlandaskan ketaatan terhadap konsensus bangsa, yaitu dasar negara dan konstitusi. Dengan pijakan tersebut, arah masa depan dapat dibayangkan secara lebih jelas sejak pembangunan dirancang hingga dilaksanakan.

Jika dilihat secara saksama, kelima risalah tersebut memberikan gambaran sebagai berikut: (i) pemerintah berhasil menjaga stabilitas politik dengan ambisi transformasi nasional di tengah gejolak global yang makin agresif; (ii) pemerintah menghendaki pembangunan yang bertumpu pada transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, dan stabilitas; serta (iii) realisasi hilirisasi multisektor telah menunjukkan ambisi Indonesia untuk menguasai rantai pasok produksi di kancah global. Negara-negara seperti Jepang (pasca-Perang Dunia II), Korea Selatan (era 1970-1980-an), dan Tiongkok (tiga dekade terakhir) membuktikan bahwa penguasaan rantai produksi domestik menjadi kunci ketahanan ekonomi.

Walaupun demikian, pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah yang paling mendasar, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya ini bukanlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam semalam, melainkan perjalanan panjang yang penuh tantangan.

Menanam Akal, Memanen Kemajuan

Di balik narasi ekonomi tersebut, dapat dilihat data sebagai berikut: Korea Selatan merdeka dua hari sebelum Proklamasi Indonesia dibacakan; Tiongkok (RRC) terbebas dari penjajahan empat tahun berikutnya, tepatnya 1 Oktober 1949; Singapura bahkan baru berdiri pada 9 Agustus 1965 (20 tahun di belakang Indonesia).

Data pendapatan per kapita per tahun keempat negara tersebut menunjukkan urutan sebagai berikut (2026): Singapura 107.758 dolar AS, Korea Selatan 37.412 dolar AS, Tiongkok 14.874 dolar AS, dan Indonesia 5.362 dolar AS (pembulatan). Bagaimana dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)? Singapura menempati peringkat ke-13 dunia, Korea Selatan peringkat ke-20, Tiongkok peringkat ke-78, sedangkan Indonesia masih berada di peringkat ke-113 dunia (UNDP 2025). Data itu menyingkap relasi yang kokoh: ekonomi ditopang oleh kualitas manusia.

Setidaknya terdapat empat variabel kunci agar Indonesia bisa melompat tinggi. Literasi warga adalah kesanggupan warga memiliki daya baca dan memahami tiap konteks sosial atas fenomena atau peristiwa yang terjadi. Warga harus mapan secara teknokratis, sekaligus mempunyai kesadaran untuk menjalani hidup bersama secara filosofis.

Literasi teknokratis bukan sekadar bekal pengetahuan, melainkan modal yang memungkinkan seseorang berdiri di atas kemampuannya sendiri, terutama dalam membangun kemandirian ekonomi. Sementara itu, literasi filosofis menjadi jangkar nilai yang menuntun setiap warga agar mampu menghadirkan manfaat bagi kehidupan bersama. Di samping itu, pembentukan masyarakat juga harus ditopang oleh prinsip rule of law dan kedisiplinan hukum. Literasi membangun kesadaran diri, sementara hukum menjadi pagar yang menjaga keteraturan bersama.

Variabel berikutnya adalah pencapaian kualitas demokrasi. Derajat demokrasi yang tinggi adalah idaman setiap negara. Warga memiliki pengetahuan dan kesadaran sehingga menjadi bahan baku inisiatif dan partisipasi. Inisiasi yang dibungkus oleh pengetahuan dan kesadaran itulah yang kelak melahirkan partisipasi autentik untuk melakukan upaya perubahan dan perbaikan.

Jika ikhtiar tersebut dijalankan secara konsisten dan penuh keberanian, cita-cita kemerdekaan yang membebaskan rakyat dari kebodohan, kemiskinan, dan ketertinggalan bukan lagi sekadar harapan, melainkan kenyataan yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Itulah cara paling bermakna untuk memuliakan Proklamasi: menjadikannya hidup dalam setiap kebijakan dan kemajuan bangsa.

Subhan Akbar Saidi. Dosen di Fakultas Ilmu Administrasi Niaga Universitas Jakarta. Ia juga penulis beberapa buku ekonomi sekaligus peneliti di Impetus Demokrasi.