.webp)
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2026 tumbuh sebesar 5,29% (yoy). Berdasarkan data historis pertumbuhan ekonomi pada triwulan II menunjukkan bahwa capaian tersebut merupakan yang tertinggi sejak Triwulan II-2022. Selain itu, capaian tersebut juga menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G-20.
Bila diakumulasikan, pertumbuhan tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi pada Semester I 2026 mencapai 5,45% (c-to-c), yang artinya masih lebih tinggi dibanding target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar 5,4%.
Laju pertumbuhan ekonomi yang kuat tersebut didukung hampir semua komponen. Dari sisi produksi, terdapat lima sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap ekonomi yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Adapun tiga sektor yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi yaitu pengadaan listrik & gas, penyediaan akomodasi & makan minum, dan informasi & komunikasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto)/investasi tercatat sebagai komponen yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi yaitu mencapai 82,68%. Adapun komponen yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi adalah konsumsi pemerintah sebesar 15,97% yang didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
Makna & Tantangan Kualitas Pertumbuhan
Laju pertumbuhan ekonomi yang solid ini mengandung sejumlah implikasi penting bagi perekonomian nasional
Pertama, kebijakan ekonomi Pemerintah sudah berjalan pada jalur yang tepat, yang dibuktikan dengan keberhasilannya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global dan meningkatnya eskalasi geopolitik yang mengerek harga minyak dunia.
Hal tersebut membuktikan bahwa sejumlah program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Nelayan Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan, serta sejumlah program lainnya, berhasil bertindak sebagai penggerak roda ekonomi (multiplier effect).
APBN 2026 telah bekerja optimal mendorong optimalisasi program strategis pemerintah. Hingga Semester I 2026, realisasi belanja negara telah mencapai Rp1.656,0 triliun atau 43,1% terhadap pagu APBN. Tingginya belanja negara juga diikuti kuatnya penerimaan negara yang mencapai Rp1.459,4 triliun atau 46,3% terhadap pagu APBN. Sehingga, angka defisit anggaran terkendali hanya sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% terhadap PDB.
Program prioritas yang sudah terealisasi dengan baik dan membanggakan antara lain Sekolah Rakyat yang berjumlah 84 buah dan RSUD yang berjumlah 22 buah dari target 66 buah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Pembangunan Sekolah Rakyat dan RSUD merupakan perwujudan amanat Pasal 34 UUD 1945, yaitu bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, serta negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan Kesehatan yang layak.
Kedua, fundamental ekonomi Indonesia terbukti sangat kuat di tengah meningkatnya dinamika terhadap nilai tukar rupiah dan pasar modal di dalam negeri.
Hal itu membuktikan bahwa perekonomian Indonesia memiliki daya tahan (resiliensi) yang sangat solid dan tidak sekedar bergantung pada arus modal portofolio jangka pendek, melainkan ditopang oleh pondasi sektor riil yang kokoh, seperti konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, inflasi yang terkendali, serta realisasi investasi produktif yang terus berlanjut.
BPS menegaskan bahwa konsumsi rumah tangga tumbuh tumbuh 5,06% dan memiliki kontribusi sebesar 53,32% terhadap PDB. Lalu, PMTB/investasi tumbuh kuat mencapai 6,87% dan berkontribusi sebesar 29,36% terhadap pembentukan PDB. Selaras dengan hal tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga menegaskan bahwa realisasi investasi pada Triwulan II 2026 mencapai Rp511,8 triliun dan tumbuh 7,1% (yoy).
Capaian pertumbuhan ekonomi yang kuat perlu dijaga secara baik untuk meredam tekanan volatilitas di pasar modal dan rupiah. Sinergi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu terus diperkuat melalui perbaikan iklim investasi, efisiensi belanja negara, serta dorongan berkesinambungan pada ekspor bernilai tambah tinggi.
Ketiga, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tetapi terdistribusi secara progresif di seluruh kepulauan Indonesia. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara memimpin dengan tingkat pertumbuhan yang mencapai 6,10%, disusul wilayah Jawa yang tumbuh 5,65%, lalu Sulawesi 5,53%, Sumatera 5,06%, dan Kalimantan 4,10%, serta Maluku dan Papua yang juga tumbuh positif.
Pemerataan ini ditopang oleh ketepatan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD). Hingga akhir Juni 2026, realisasi TKD telah menyerap Rp357,4 triliun (51,6% dari pagu APBN), yang secara efektif menjadi stimulus perekonomian di tingkat daerah.
Dan keempat, program ekonomi pemerintah terbukti berdampak positif terhadap kesejahteraan rakyat, yang ditunjukkan oleh menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi sebesar 4,65% atau berjumlah 7,22 juta orang, menurunnya angka kemiskinan menjadi sebesar 8,07% atau berjumlah 22,93 juta orang, serta terjaganya tingkat kesenjangan sosial pada angka yang relatif rendah sebesar 0,368.
Data ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif & Berkualitas, yaitu mampu menyerap tenaga kerja baru, memperkecil jurang ketimpangan, serta mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.
Meluruskan Framing
Banyak berita negatif yang sengaja disebarkan untuk mendegradasi capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya mengenai kondisi ekonomi yang digambarkan buruk dan mengkhawatirkan. Padahal, sejatinya ekonomi Indonesia baik-baik saja.
Eskalasi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah telah mendorong sejumlah negara di dunia menaikkan harga energi dan pangan. Namun, Presiden Prabowo tetap mempertahankan agar harga-harga kebutuhan tersebut tidak naik dan tetap stabil.
Misalnya, harga BBM jenis bensin yang paling banyak digunakan masyarakat. Nigeria telah menaikkan sebesar 45,9%, Amerika Serikat 44,9%, Laos 33,2%, Kamboja 19,1%, dan Inggris 16,8%. Namun, Indonesia tetap mempertahankan harga Pertalite sebesar Rp10 ribu per liter.
Lalu, harga LPG rumah tangga. Nigeria telah menaikkan sebesar 79%, Bangladesh 38,6%, Filipina 25%, India 10,4%, dan Pakistan 9,9%. Namun, Indonesia tetap mempertahankan harga LPG 3 kg sebesar Rp19 ribu di pangkalan resmi.
Selanjutnya, harga listrik rumah tangga. Mesir menaikkan sebesar 29,9%, Sri Lanka 26,5%, Turki 25%, Bangladesh 18,1%, dan Inggris 5,7%. Sementara itu, tarif PLN di Indonesia tidak mengalami kenaikan.
Demikian juga harga beras. Di Sudan telah naik pada rentang 40% hingga 55%, Sudan Selatan 30% hingga 45%, Iran 25% hingga 35%, Myanmar 18% hingga 25%, dan Nigeria 12 hingga 20%. Adapun harga beras di Indonesia tetap stabil dan terjangkau oleh semua kalangan.
Dan terakhir, harga daging ayam. Di India telah naik 20% hingga 25%, Pakistan 19%, Turki 15%, dan Afrika Selatan naik 11%. Sebaliknya, di Indonesia harga daging ayam justru menurun.
Tidak berhenti di situ, sejumlah media mainstream secara kompak menulis dan memberitakan bahwa dalam 5 tahun terakhir sebanyak 8 ribu WNI telah melepaskan kewarganegaraannya dengan framing karena kecewa terhadap pemerintah, terutama terhadap Presiden Prabowo.
Sejatinya, bila dihitung secara cermat, angka 8 ribu berarti setiap tahunnya rata-rata hanya 1.600 orang. Itu pun menurut Ditjen Imigrasi bahwa pelepasan status WNI disebabkan karena menikah dengan WNA.
Bila diukur statistik, sejatinya angka pelepasan status WNI masih sangat rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Jumlah WNI yang melepaskan kewarganegaraannya hanya 6 orang per 1 juta orang. Angka tersebut jauh lebih kecil dibanding Singapura yang sebesar 265 orang per 1 juta orang dan India yang mencapai 142 orang per 1 juta orang.
Jika framing kekecewaan terhadap pemerintah dijadikan sebagai penyebab pelepasan status kewarganegaraan, maka warga Singapura yang kecewa terhadap pemerintahannya mencapai 44 kali lebih besar dibanding warga Indonesia. Adapun kekecewaan warga India mencapai 24 kali lebih besar.
Kolaborasi dan Sinergitas
Pencapaian pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2026 yang kuat dan inklusif ini menjadi bukti konkret bahwa arah kebijakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berjalan pada jalur yang tepat (on the right track). Kinerja ini selaras dengan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Untuk mempertahankan tren positif pada dua triwulan tersisa di tahun 2026, fokus pemerintah harus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi bahan pangan (volatile foods), mempercepat transisi hilirisasi industri dari sekadar komoditas mentah menuju produk manufaktur bernilai tambah tinggi guna memperkuat ekspor, dan memperkuat efisiensi belanja negara dan meningkatkan iklim kemudahan berinvestasi.
Ke depan, kolaborasi dan sinergi lintas otoritas dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang terdiri dari Kementerian Keuangan (fiskal), Bank Indonesia (moneter), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan yang diperkuat oleh peran penguatan investasi dari Danantara, perlu terus dipacu.
Kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam memitigasi risiko volatilitas global, menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah, serta memastikan efisiensi pasokan likuiditas dan pembiayaan bagi sektor riil.
Langkah strategis tersebut makin solid dengan optimalisasi implementasi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memperkokoh fondasi, inklusi, dan tata kelola industri keuangan nasional, serta akselerasi UU Pusat Finansial Internasional Indonesia (UU PFII) yang memosisikan Indonesia sebagai pusat gravitasi keuangan regional bernilai tambah tinggi.
Integrasi kebijakan fiskal, moneter, regulasi sektor keuangan, dan kelembagaan investasi ini akan memastikan stabilitas sistem keuangan tetap tangguh sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif demi mewujudkan kemakmuran masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
Kamrussamad
Juru bicara Partai Gerindra
