Dosen di Tengah Kepungan Administrasi

"Saya menghabiskan lebih banyak waktu mengisi sistem daripada membaca jurnal."

Kalimat itu bukan keluhan yang asing di ruang-ruang dosen. Ia muncul dalam percakapan santai di sela rapat fakultas, saat menunggu sidang skripsi dimulai, atau ketika tenggat pelaporan akademik semakin dekat. Kalimat tersebut memang terdengar sederhana, tetapi menyimpan kegelisahan yang jauh lebih besar: apakah profesi dosen masih memberi ruang yang cukup untuk berpikir, meneliti, dan mendidik, atau justru semakin tenggelam dalam pusaran administrasi?

Selama ini, publik mengenal dosen sebagai pendidik, peneliti, dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Tiga peran tersebut dikenal sebagai Tridharma Perguruan Tinggi, sebuah konsep yang menjadi fondasi pendidikan tinggi Indonesia sejak lama. Tridharma bukan sekadar pembagian tugas, melainkan filosofi yang menempatkan universitas sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, dan penyelesaian persoalan masyarakat.

Namun, wajah profesi dosen hari ini tidak lagi sesederhana itu.

Di balik ruang kuliah yang tampak tenang, terdapat dunia administrasi yang terus membesar. Dosen tidak hanya menyusun bahan ajar, membimbing mahasiswa, melakukan penelitian, dan menulis artikel ilmiah. Mereka juga harus mengisi Beban Kerja Dosen (BKD), memperbarui data pada berbagai sistem informasi, menyusun dokumen akreditasi, melaporkan Indikator Kinerja Utama (IKU), mengelola administrasi hibah penelitian, mendokumentasikan setiap aktivitas akademik, hingga memastikan seluruh data sinkron dengan berbagai platform digital.

Tidak ada yang keliru dengan akuntabilitas. Perguruan tinggi memang harus transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Masalahnya muncul ketika administrasi berkembang lebih cepat daripada kemampuan sistem untuk menyederhanakannya. Setiap kebijakan baru menghadirkan formulir baru, aplikasi baru, indikator baru, dan laporan baru. Yang lama jarang dihapus, yang baru terus ditambahkan. Akibatnya, administrasi tidak lagi menjadi alat pendukung, melainkan perlahan berubah menjadi pusat aktivitas akademik.

Paradoks Indikator dan Implementasi Kebijakan

Ironisnya, kondisi tersebut lahir dari niat yang baik. Reformasi pendidikan tinggi diarahkan untuk meningkatkan mutu, memperkuat tata kelola, mendorong publikasi internasional, mempercepat digitalisasi, serta membangun budaya akuntabilitas. Semua tujuan itu patut diapresiasi. Akan tetapi, setiap kebijakan publik selalu memiliki konsekuensi yang tidak seluruhnya dapat diprediksi.

Dalam teori implementasi kebijakan, Pressman dan Wildavsky mengingatkan bahwa semakin panjang rantai implementasi suatu kebijakan, semakin besar peluang munculnya tambahan prosedur dan birokrasi yang tidak direncanakan. Apa yang semula dimaksudkan sebagai instrumen pengendalian mutu dapat berkembang menjadi beban administratif yang justru mengurangi efektivitas pelaksana kebijakan. Dalam konteks pendidikan tinggi, pelaksana kebijakan itu adalah dosen.

Michael Lipsky menyebut mereka sebagai street-level bureaucrats-aktor yang setiap hari menerjemahkan kebijakan negara menjadi praktik nyata. Dosen bukan hanya menjalankan regulasi, melainkan juga menanggung seluruh konsekuensi administratif yang menyertainya. Mereka tetap harus mengajar, membimbing mahasiswa, melakukan penelitian, mengabdi kepada masyarakat, sekaligus memenuhi berbagai tuntutan pelaporan yang terus bertambah.

Di sinilah muncul paradoks yang jarang dibicarakan. Semakin banyak indikator yang dirancang untuk mengukur mutu pendidikan tinggi, semakin sedikit waktu yang tersedia bagi dosen untuk melakukan aktivitas yang sesungguhnya menghasilkan mutu itu sendiri. Waktu membaca buku tergantikan oleh waktu memperbaiki format dokumen. Diskusi ilmiah tersela oleh notifikasi tenggat pelaporan. Penelitian jangka panjang harus berbagi perhatian dengan berbagai kewajiban administratif yang bersifat rutin.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama pendidikan tinggi Indonesia bukan semata kekurangan sumber daya, melainkan desain tata kelola. Kita membangun sistem yang sangat rajin mengukur, tetapi belum tentu cukup cermat dalam mengurangi beban yang muncul dari proses pengukuran itu sendiri.

Paradigma manajemen publik modern memang mendorong organisasi publik menjadi lebih efisien, transparan, dan terukur. Namun, ketika seluruh aktivitas diukur melalui indikator kuantitatif, muncul risiko yang pernah diingatkan ekonom Charles Goodhart: ketika suatu ukuran berubah menjadi target utama, ukuran tersebut kehilangan kemampuannya mencerminkan kualitas yang sesungguhnya. Dalam dunia akademik, publikasi, sitasi, akreditasi, atau indikator kinerja seharusnya menjadi alat untuk mencapai mutu, bukan tujuan akhir yang menggeser substansi pendidikan tinggi.

Dampak Nyata dan Pergeseran Peran Akademik

Dampaknya tidak berhenti pada dosen. Mahasiswa pun ikut merasakan konsekuensinya. Dosen yang kehabisan waktu untuk membaca perkembangan ilmu pengetahuan tentu akan lebih sulit menghadirkan pembelajaran yang inspiratif. Penelitian yang dilakukan di bawah tekanan target administratif cenderung berorientasi pada penyelesaian kewajiban, bukan pada pencarian pengetahuan baru. Pengabdian kepada masyarakat berisiko berubah menjadi kegiatan seremonial yang lebih sibuk menghasilkan laporan daripada menghasilkan perubahan.

Jika situasi ini terus berlangsung, universitas berpotensi mengalami apa yang dapat disebut sebagai academic drift: pergeseran dari komunitas ilmiah menjadi organisasi administratif. Kampus menjadi sangat baik dalam mengelola dokumen, tetapi kehilangan sebagian ruang untuk melahirkan gagasan-gagasan besar.

Karena itu, yang dibutuhkan bukanlah penghapusan akuntabilitas, melainkan perubahan cara memandang akuntabilitas. Teknologi informasi semestinya membebaskan dosen dari pekerjaan rutin, bukan menciptakan pekerjaan rutin baru. Sistem digital seharusnya mengintegrasikan data, bukan meminta data yang sama dimasukkan berkali-kali. Evaluasi kinerja seharusnya lebih banyak mengukur dampak daripada kelengkapan dokumen.

Reformasi pendidikan tinggi sudah saatnya memasuki babak baru: reformasi birokrasi akademik. Pemerintah dan perguruan tinggi perlu berani meninjau ulang berbagai kewajiban administratif yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Prinsipnya sederhana: setiap prosedur harus memiliki nilai tambah yang nyata bagi peningkatan mutu. Jika suatu prosedur hanya menghabiskan waktu tanpa memperbaiki kualitas pendidikan, prosedur tersebut layak disederhanakan atau bahkan dihapus.

Masa Depan Pendidikan Tinggi

Pada akhirnya, universitas tidak dibangun untuk menghasilkan laporan terbaik. Universitas dibangun untuk menghasilkan pemikiran terbaik. Dosen tidak dipanggil menjadi akademisi agar mahir mengisi formulir, melainkan agar mampu melahirkan pengetahuan, membimbing generasi muda, dan menawarkan solusi bagi persoalan bangsa.

Apabila kita sungguh-sungguh ingin membangun perguruan tinggi kelas dunia, ukuran keberhasilannya bukanlah seberapa banyak administrasi yang dapat dipenuhi, melainkan seberapa luas ruang yang diberikan kepada dosen untuk berpikir, meneliti, mengajar, dan berinovasi. Sebab, ketika ruang akademik semakin sempit oleh tirani administrasi, yang sesungguhnya sedang dipertaruhkan bukan hanya masa depan profesi dosen, melainkan juga masa depan pendidikan tinggi Indonesia.

Sejarah tidak pernah mencatat sebuah universitas besar karena banyaknya formulir yang berhasil diisi atau laporan yang diselesaikan tepat waktu. Peradaban justru mengenang universitas karena gagasan-gagasan yang lahir dari ruang akademiknya, keberanian para ilmuwannya mempertanyakan kemapanan, serta kontribusinya dalam memecahkan persoalan manusia.

Jika dosen semakin sibuk mengurus administrasi daripada mengembangkan ilmu pengetahuan, sesungguhnya yang sedang mengalami krisis bukanlah profesi dosen, melainkan arah kebijakan pendidikan tinggi itu sendiri. Sebab, universitas tidak dibangun untuk melayani birokrasi; birokrasilah yang semestinya melayani universitas agar ilmu pengetahuan dapat tumbuh, berkembang, dan menerangi peradaban.

Marjoni Rachman. Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.