Polri di Usia 80: Menjaga Kepercayaan di Era Digital

Hari Bhayangkara ke-80 tahun ini terasa berbeda. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum, Polri memperoleh dua kabar baik sekaligus. Revisi Undang-Undang Polri memberi ruang pengabdian yang lebih luas bagi institusi ini, sementara Survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang terus membaik. Dua perkembangan tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan kepolisian yang semakin kompleks.

Meningkatnya kepercayaan publik tentu bukan hasil kerja dalam semalam. Ia merupakan akumulasi dari kerja kolektif seluruh jajaran Polri, mulai dari personel di lapangan hingga para pengambil kebijakan di tingkat pusat. Dalam konteks itu, arah pembenahan institusi tidak dapat dilepaskan dari kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.

Dalam organisasi sebesar Polri, keberhasilan tidak pernah ditentukan oleh satu orang. Namun, arah kebijakan dan kekompakan pimpinan menjadi faktor penting yang menentukan ritme perubahan. Sejauh ini, duet Jenderal Listyo Sigit dan Komjen Dedi Prasetyo memperlihatkan pembagian peran yang relatif harmonis.

Kapolri memimpin arah transformasi kelembagaan melalui konsep Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), sementara Wakapolri memperkuat implementasinya melalui pembinaan organisasi, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan komunikasi publik. Yang menarik, publik tidak melihat kesan "matahari kembar" ataupun kompetisi pencitraan. Yang lebih menonjol justru kerja kolektif yang saling melengkapi.

Di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit, pembenahan diarahkan tidak hanya pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum, tetapi juga penguatan pengawasan internal, digitalisasi pelayanan, serta percepatan reformasi birokrasi. Agenda tersebut diperkuat oleh Komjen Dedi Prasetyo yang memiliki pengalaman panjang di bidang pembinaan sumber daya manusia dan komunikasi publik.

Pengalaman Dedi memimpin Divisi Humas Polri ketika kepercayaan publik sedang mengalami tekanan akibat sejumlah kasus besar menjadi bekal yang berharga. Era media sosial mengajarkan bahwa kerja yang baik saja tidak lagi cukup. Setiap kebijakan, tindakan, bahkan kesalahan aparat dapat menyebar dalam hitungan menit dan membentuk persepsi publik. Karena itu, keberhasilan institusi kini juga ditentukan oleh kemampuan menjelaskan setiap langkah secara cepat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil Survei Litbang Kompas yang menunjukkan tren meningkatnya kepercayaan publik setidaknya menjadi indikator bahwa arah pembenahan tersebut mulai memperoleh pengakuan masyarakat. Namun, tantangan Polri ke depan sesungguhnya jauh lebih besar.

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa ancaman terhadap bangsa terus berubah. Narkotika, judi online, perdagangan orang, kejahatan siber, hingga white collar crime berkembang mengikuti pesatnya kemajuan teknologi. Konsekuensinya, cara kerja kepolisian pun harus terus beradaptasi.

Perubahan itu tidak hanya menyangkut jenis kejahatan, tetapi juga karakter masyarakat yang dilayani. Generasi Z tumbuh dalam ekosistem digital yang membuat mereka kritis, cepat bereaksi, dan terbiasa memverifikasi informasi dari berbagai sumber. Mereka tidak mudah menerima otoritas hanya karena jabatan atau simbol kekuasaan. Kepercayaan harus dibangun melalui tindakan nyata yang konsisten.

Di era seperti ini, masyarakat bukan lagi sekadar objek pelayanan, melainkan sekaligus pengawas. Kamera telepon genggam, media sosial, dan ruang digital membuat hampir setiap tindakan aparat dapat direkam, dipublikasikan, lalu diadili oleh opini publik dalam waktu yang sangat singkat.

Di sinilah tantangan terbesar Polri memasuki usia ke-80. Bukan semata-mata bagaimana memperluas peran kelembagaan melalui regulasi baru, melainkan bagaimana memastikan setiap perluasan kewenangan diiringi peningkatan profesionalisme, integritas, akuntabilitas, dan kemampuan beradaptasi dengan masyarakat yang semakin kritis.

Survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa modal sosial itu mulai terbentuk. Kepercayaan publik sedang bergerak ke arah yang positif. Namun, kepercayaan bukanlah trofi yang bisa dipajang setelah diraih. Ia adalah amanah yang harus dijaga setiap hari melalui pelayanan yang adil, penegakan hukum yang profesional, serta sikap yang semakin dekat dengan harapan masyarakat.

Sebab di era Generasi Z, kepercayaan adalah mata uang paling berharga bagi setiap institusi negara. Membangunnya membutuhkan waktu yang panjang, tetapi kehilangannya bisa terjadi hanya dalam satu peristiwa. Karena itu, memasuki usia ke-80, tantangan terbesar Polri bukan lagi sekadar menjadi institusi yang kuat, melainkan menjadi institusi yang terus dipercaya.

Sudrajat. Wartawan detikcom.

Tonton juga video "Polri Bongkar Kasus Narkoba Rp 10,4 Triliun di 2026"