Menata Ulang Basis Pajak UMKM

Kebijakan yang baik sering kali menghadapi paradoks. Di satu sisi, pemerintah ingin membantu usaha kecil tumbuh dan berkembang. Namun, bantuan yang diberikan kadang justru menciptakan insentif agar usaha tersebut tetap kecil.

Paradoks itulah yang kemudian dijawab pada perubahan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM melalui PP Nomor 20 Tahun 2026. Pemerintah tetap mempertahankan tarif PPh Final sebesar 0,5 persen, tetapi mempersempit kelompok yang dapat memperoleh fasilitas tersebut.

Kebijakan ke depan, fasilitas ini hanya dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi dan PT perorangan yang memenuhi syarat. Sementara itu, badan usaha seperti CV, firma, dan PT tidak lagi menjadi penerima fasilitas tersebut. Mereka diarahkan masuk ke mekanisme umum perpajakan.

Sebagian pihak mungkin melihat kebijakan ini sebagai pengurangan insentif bagi dunia usaha. Namun, langkah ini justru dapat dibaca sebagai upaya menata ulang basis pajak UMKM agar lebih sehat, adil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Sejak awal, tarif final UMKM dirancang untuk menyederhanakan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha kecil. Dengan tarif rendah dan mekanisme sederhana, pelaku usaha tidak perlu menghadapi beban administrasi yang rumit. Tujuan utamanya yakni mendorong kepatuhan dan menarik lebih banyak usaha masuk ke sektor formal.

Kebijakan tersebut memiliki manfaat yang nyata. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang sebelumnya enggan berinteraksi dengan administrasi perpajakan menjadi lebih mudah memenuhi kewajibannya. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, penyederhanaan administrasi memang sering kali sama pentingnya dengan besaran tarif itu sendiri.

Dengan berbagai keuntungan sebagai usaha kecil, banyak pelaku usaha justru berusaha mempertahankan status tersebut. Mereka mungkin menunda ekspansi, mengatur omzet agar tidak melampaui batas tertentu, bahkan memecah usaha menjadi beberapa entitas yang lebih kecil. Dalam literatur ekonomi perpajakan, fenomena ini dikenal sebagai bunching.

Dengan kata lain, keputusan bisnis tidak lagi didorong sepenuhnya oleh pertimbangan ekonomi, tetapi lebih pada upaya mempertahankan fasilitas perpajakan. Masalahnya bukan semata-mata soal hilangnya penerimaan negara. Hal yang lebih penting, kondisi tersebut dapat menciptakan distorsi dalam perekonomian.

Perusahaan seharusnya tumbuh karena permintaan pasar meningkat, produktivitas membaik, atau peluang usaha semakin besar. Namun ketika insentif pajak menjadi terlalu dominan, sebagian pelaku usaha justru memiliki alasan untuk membatasi pertumbuhan. Akibatnya, kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu usaha kecil dapat berubah menjadi hambatan bagi proses naik kelas usaha itu sendiri.

Peringatan semacam ini telah lama muncul dalam berbagai kajian internasional. Misalnya, Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) (2024) menekankan bahwa sistem perpajakan sederhana bagi usaha kecil memang diperlukan untuk mengurangi biaya kepatuhan. Namun kebijakan pajak tidak boleh menciptakan perbedaan perlakuan yang terlalu besar. Dengan kata lain, kebijakan pajak seharusnya mempermudah pertumbuhan usaha, bukan menciptakan disinsentif terhadap pertumbuhan.

Dalam konteks Indonesia, peringatan tersebut menjadi semakin relevan. Data Kementerian UMKM (2024) menunjukkan struktur perekonomian Indonesia didominasi oleh para pelaku usaha kecil sebesar 59,64 persen. Namun dominasi jumlah tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam basis perpajakan yang kuat dan terdokumentasi secara memadai.

Pemerintah juga secara terbuka menyebut adanya praktik pemecahan usaha untuk memperoleh fasilitas pajak UMKM. Secara administratif, usaha-usaha tersebut tampak berdiri sendiri. Namun secara ekonomi, mereka dapat merupakan bagian dari kelompok usaha yang sama.

Jika praktik semacam ini terjadi secara luas, maka sasaran kebijakan menjadi kabur. Fasilitas yang semestinya diberikan kepada pedagang kecil, pengusaha rumahan, atau pelaku usaha mikro justru berpotensi dinikmati oleh pihak yang memiliki kapasitas ekonomi lebih besar.

Oleh karenanya, kebijakan terbaru pemerintah tersebut bukan dipandang sebagai pengurangan insentif, melainkan sebagai upaya memperbaiki penargetan insentif.

Pelaku usaha kecil tetap memperoleh kemudahan yang mereka butuhkan. Namun badan usaha yang sudah memiliki kapasitas administrasi yang lebih baik diarahkan untuk menggunakan sistem perpajakan yang lebih sesuai dengan skala usahanya.

Dalam konteks tersebut, pembukuan memegang peranan penting. Bagi sebagian pelaku usaha, pembukuan mungkin dipandang sebagai tambahan beban administratif. Namun dalam jangka panjang, pembukuan justru menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan usaha.

Melalui pembukuan yang baik, pelaku usaha dapat memahami kondisi keuangannya secara lebih akurat, memperoleh akses yang lebih mudah ke pembiayaan formal, dan membangun tata kelola usaha yang lebih profesional. Dari sisi negara, pembukuan juga membantu menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan adil.

Pada akhirnya, tujuan kebijakan UMKM bukanlah mempertahankan sebanyak mungkin usaha dalam kategori kecil. Tujuannya adalah membantu mereka tumbuh, berkembang, dan naik kelas.

Karena itu, ukuran keberhasilan fasilitas perpajakan UMKM tidak terletak pada berapa lama pelaku usaha dapat menikmati tarif khusus. Ukurannya adalah berapa banyak usaha yang berhasil berkembang menjadi lebih besar, produktif, dan formal.

Fasilitas pajak yang baik bukanlah fasilitas yang membuat pelaku usaha nyaman tetap kecil, melainkan fasilitas yang mendorong mereka berani tumbuh. Dalam perspektif itu, penataan ulang basis pajak UMKM bukan sekadar reformasi perpajakan. Ia merupakan investasi kebijakan untuk menciptakan lebih banyak usaha yang mampu naik kelas dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Sebab pada akhirnya, sistem perpajakan yang baik bukan hanya mengumpulkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan insentif yang tepat bagi pertumbuhan ekonomi.

Elam Sanurihim Ayatuna. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.