.webp)
Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melontarkan kelakar tersebut sebagai respons atas berbagai kritik publik terhadap frekuensi lawatan luar negerinya yang dianggap terlalu sering.
Ketua MPR Amien Rais, Ketua DPR Akbar Tanjung, hingga sejumlah anggota DPR mempertanyakan intensitas lawatan luar negeri presiden. Perdebatan mengenai manfaat dan efektivitas perjalanan kepala negara pun menjadi bagian dari dinamika politik saat itu.
Selama sekitar dua tahun menjadi Presiden, Gus Dur melawat ke hampir 50 negara. Total biaya yang dihabiskan puluhan miliar.
Tentu saja diplomasi tak melulu harus diukur dengan biaya. Apalagi bila pertaruhannya adalah kedaulatan dan keutuhan negara.
Kritik atas kunjungan seorang presiden atau kepala negara/pemerintahan sesungguhnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai negara demokrasi, perjalanan luar negeri kepala negara hampir selalu menjadi bahan diskusi publik. Namun sebelum melihat fenomena global, menarik untuk kembali menengok konteks yang dihadapi Gus Dur pada awal era reformasi.
Saat Gus Dur menjabat presiden pada Oktober 1999, Indonesia baru saja melewati salah satu masa paling rapuh dalam sejarah modernnya. Krisis ekonomi belum sepenuhnya pulih. Reformasi masih mencari bentuk. Yang lebih mengkhawatirkan, Timor Timur baru saja berpisah dari Indonesia melalui jajak pendapat yang diselenggarakan pada 1999.
Peristiwa itu memunculkan kekhawatiran akan efek domino. Di Aceh, berbagai kelompok masyarakat mulai menyuarakan tuntutan referendum seperti yang terjadi di Timor Timur. Begitu juga di Papua, juga di Riau yang kaya minyak, muncul pula suara-suara yang mempertanyakan hubungan pusat dan daerah.
Dalam situasi seperti itu, Gus Dur memandang diplomasi internasional sebagai bagian penting dari upaya menjaga stabilitas nasional. Lawatan ke luar negeri bukan hanya soal menghadiri pertemuan kenegaraan, melainkan juga membangun kepercayaan internasional terhadap Indonesia yang sedang menjalani transisi demokrasi.
Ia berkunjung ke Jepang, Tiongkok, India, negara-negara Timur Tengah, Afrika Selatan, hingga berbagai negara di Eropa dan Amerika Serikat. Banyak di antaranya dilakukan untuk menghadiri forum internasional seperti KTT Gerakan Non-Blok, Organisasi Konferensi Islam, Forum Ekonomi Dunia, maupun berbagai pertemuan bilateral.
Padatnya agenda perjalanan itu bahkan melahirkan aneka guyonan. Dalam buku "Baret Jingga di Lingkar Istana", mantan Sekretaris Militer Presiden Marsdya TNI (Purn) Budhy Santoso menulis bahwa pernah muncul lelucon, "Kalau ada yang bilang mengikuti perjalanan dinas Presiden Gus Dur bisa sarapan di Paris, lalu makan siang di Roma, dan makan malam di Swiss, itu jokes yang kerap muncul."
Lain lagi dengan BJ Habibie yang menjadi Presiden tak sampai dua tahun. Kunjungan ke luar negeri yang dilakukan hanya tiga kali. Ke Vietnam dan Malaysia untuk menghadiri acara terkait ASEAN, dan ke Brunei Darussalam. Semua tanpa menginap agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan, sebab dia tak punya wakil presiden.
Sebagai presiden di masa transisi, BJ Habibie memilih fokus membenahi kondisi ekonomi seraya membuka keran demokrasi. Hasilnya, inflasi membaik dan nilai tukar rupiah menguat dari Rp 16 ribuan menjadi sekitar Rp 6.500 per dolar.
Pada 2025, Kylie McKee, Collin J. Meisel, dan tim peneliti dari Frederick S. Pardee Institute for International Futures di Universitas Denver menerbitkan penelitian berjudul "When Heads of Government and State (HOGS) Fly: Introducing the Country and Organizational Leader Travel (COLT) Dataset Measuring Foreign Travel by HOGS".
Mereka mengumpulkan data lebih dari 100.000 perjalanan kepala negara dan kepala pemerintahan dari sekitar 200 negara selama periode 1990-2024. Hasilnya menunjukkan bahwa para pemimpin dunia semakin sering bepergian.
Jika pada dekade 1990-an rata-rata terdapat sekitar 1.500 perjalanan pemimpin dunia setiap tahun, jumlah itu meningkat menjadi lebih dari 2.700 perjalanan per tahun pada dekade 2010-an. Secara keseluruhan, frekuensi perjalanan meningkat sekitar lima persen setiap tahun sejak berakhirnya Perang Dingin.
Temuan ini menunjukkan bahwa mobilitas para pemimpin dunia bukanlah fenomena yang unik pada satu negara atau satu pemimpin tertentu. Sebaliknya, ia menjadi bagian dari perubahan cara negara-negara berinteraksi dalam era globalisasi.
Dalam dunia yang semakin terhubung, banyak persoalan tidak lagi bisa diselesaikan hanya melalui komunikasi diplomatik tingkat birokrasi. Perdagangan, investasi, keamanan kawasan, perubahan iklim, energi, hingga konflik geopolitik sering kali membutuhkan komunikasi langsung antarpemimpin negara.
Penelitian tersebut juga menemukan bahwa negara-negara demokrasi cenderung memiliki frekuensi lawatan yang lebih tinggi dibanding negara otoriter. "Travel flows normalized by regime type show that the average democratic country travels more often than the average autocratic country..."
Yang lebih menarik, terdapat hubungan antara intensitas kunjungan pemimpin negara dan peningkatan interaksi ekonomi antarnegara.
Artinya, perjalanan kepala negara bukan semata soal seremoni, foto bersama, atau jamuan kenegaraan. Dalam banyak kasus, lawatan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat hubungan perdagangan, menarik investasi, membangun aliansi politik, hingga meningkatkan posisi tawar suatu negara di panggung internasional.
Data perjalanan para pemimpin dunia juga dapat digunakan untuk membaca arah kebijakan luar negeri sebuah negara. Ketika Donald Trump memulai masa jabatan pertamanya pada 2017, misalnya, ia memilih Arab Saudi sebagai tujuan lawatan luar negeri perdananya. Pilihan itu dipandang sebagai sinyal mengenai prioritas strategis Amerika Serikat di Timur Tengah.
Penelitian yang sama juga menunjukkan bahwa pola perjalanan dapat menggambarkan distribusi pengaruh global. Amerika Serikat menerima ribuan kunjungan pemimpin dunia sejak 1990, jauh lebih banyak dibanding jumlah perjalanan yang dilakukan para presidennya ke luar negeri. China menunjukkan tren serupa. Jumlah pemimpin dunia yang datang ke Beijing terus meningkat seiring menguatnya pengaruh ekonomi dan politik negara tersebut.
Perdebatan mengenai lawatan pemimpin negara juga terjadi di berbagai belahan dunia. Pada 2024, Presiden Kenya William Ruto dan Presiden Nigeria Bola Tinubu mendapat kritik karena dianggap terlalu sering bepergian ketika kondisi ekonomi domestik sedang menghadapi tekanan. Salah satu surat kabar di Kenya bahkan menjuluki Ruto sebagai "Presiden Terbang".
BBC edisi 19 Februari 2024 menulis, "A Kenyan newspaper, the Standard, nicknamed Mr Ruto the 'Flying President'."
Fenomena itu menunjukkan bahwa perjalanan luar negeri kepala negara hampir selalu berada di bawah sorotan publik. Di negara demokrasi, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Publik berhak mempertanyakan manfaat setiap lawatan yang dilakukan pemimpinnya.
Namun, seperti ditunjukkan penelitian McKee dan koleganya, perjalanan kepala negara tidak dapat dinilai semata-mata dari jumlah kunjungan. Yang lebih penting adalah tujuan, konteks, dan hasil yang diperoleh dari setiap perjalanan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan diplomasi bukanlah berapa kali seorang presiden naik pesawat atau berapa banyak cap yang memenuhi paspornya. Yang lebih penting adalah apa yang dibawa pulang dari setiap lawatan: investasi, perdagangan, dukungan politik, kerja sama strategis, atau penguatan posisi negara di tengah dunia yang semakin kompetitif.
Karena itu, pertanyaan yang paling relevan bukanlah apakah seorang presiden terlalu sering atau terlalu jarang bepergian. Pertanyaan yang lebih penting adalah: sejauh mana setiap perjalanan tersebut memberi manfaat nyata bagi negara yang dipimpinnya?
Sudrajat. Wartawan detikcom.
Simak juga Video: Seskab Teddy Jawab Kritikan Dino Patti Djalal soal Kunker LN Prabowo
(rdp/rdp)
