CJP dan Politik Digital India

Publik India pertengahan Mei lalu dikejutkan oleh kemunculan sebuah gerakan bernama Cockroach Janta Party (CJP). Nama itu terdengar seperti satire politik atau akun parodi, bahkan sebagian menganggapnya sekadar lelucon media sosial. Namun di balik simbol kecoa yang mereka gunakan, tersimpan kegelisahan yang lebih dalam mengenai relasi antara negara, elite, dan generasi muda India.

Gerakan ini diinisiasi oleh Abhijeet Dipke pada 16 Mei 2026. Ia lulusan Boston University dan pernah bekerja di partai Aam Aadmi Party (AAP), partai oposisi Bharatiya Janata Party (BJP) sebagai ruling party era Narendra Modi. Gerakan ini sebagai respons terhadap pernyataan yang dikaitkan dengan Ketua Mahkamah Agung India, Surya Kant.

Ia menyebut para pemuda yang mengkritik kebijakan pemerintah disebut sebagai "kecoa" dan "parasit masyarakat". Istilah tersebut memicu kemarahan banyak anak muda yang merasa aspirasi mereka direduksi menjadi ancaman bagi negara.

Alih-alih tersinggung dan menghilang dari ruang publik, mereka justru mengubah label itu menjadi identitas kolektif. Simbol kecoa yang sebelumnya bernada penghinaan direbut kembali sebagai identitas mereka dalam melawan.

Melalui slogan "They tried to step on us. We came back", para pendukung CJP membangun narasi bahwa generasi muda tidak akan diam ketika suara mereka dianggap tidak penting. Gerakan ini mencuri perhatian kaum muda dengan pertumbuhan akun instagram hingga 20 juta lebih pengikut dalam 1 minggu sejak berdiri, melebihi akun partai penguasa dan oposisi.

Dari Fragmentasi ke Digitalisasi

Fenomena ini menarik karena beberapa hal. Pertama, kemunculannya di India, sebuah negara yang selama beberapa dekade dikenal memiliki struktur sosial dan politik yang kompleks. Sebagai negara berpenduduk lebih dari 1,4 miliar jiwa, India dihuni oleh ratusan kelompok etnis, bahasa, kasta, dan komunitas keagamaan. Dalam ruang sosial yang demikian beragam, identitas politik selama ini banyak dibentuk oleh institusi-institusi konvensional seperti partai politik, organisasi keagamaan, asosiasi komunitas, maupun jaringan sosial berbasis wilayah.

Kedua, dalam kajian sosial-politik, identitas agama bahkan sering menjadi faktor penting dalam mobilisasi politik. Ashutosh Varshney dalam Ethnic Conflict and Civic Life (2002) menunjukkan bahwa konflik komunal di India tidak semata dipicu oleh perbedaan agama, tetapi juga oleh lemahnya jaringan sosial yang menghubungkan kelompok-kelompok berbeda. Ketika masyarakat terfragmentasi ke dalam komunitas-komunitas yang eksklusif (intracommunal), ketegangan sosial lebih mudah berkembang menjadi konflik. Sebaliknya, jaringan sosial yang terbuka dan lintas kelompok cenderung menciptakan daya tahan sosial yang lebih kuat (intercommunal). Varshney menyebut ketagangan itu tercipta dari Exogenous Shock atau ketegangan dari luar seperti instabilitas politik, sosial, ekonomi, atau kebijakan pemerintah.

Namun perkembangan teknologi digital perlahan mengubah pola tersebut. Jika pada masa lalu solidaritas politik dibangun melalui kedekatan geografis, organisasi formal, atau identitas komunal tertentu seperti agama, kini solidaritas dapat muncul melalui pengalaman yang sama di ruang digital. Seseorang di Mumbai, Delhi, Bengaluru, atau Kolkata dapat merasakan kemarahan yang serupa terhadap sebuah peristiwa dan terhubung hanya dalam hitungan menit melalui platform media sosial.

Penantang Tatanan Sosial Konvensional

Perubahan ini merupakan salah satu ciri utama aktivisme digital kontemporer. Berbeda dengan gerakan sosial klasik yang memiliki struktur organisasi, kepemimpinan, dan keanggotaan yang jelas, aktivisme digital sering kali berkembang secara cair (fluid).

Mobilisasi tidak selalu berawal dari organisasi besar, melainkan dari resonansi pengalaman yang kemudian diperkuat oleh algoritma platform digital. Sebuah unggahan, potongan video, atau pernyataan kontroversial dapat menjadi pemicu yang menyatukan ribuan bahkan jutaan individu yang sebelumnya tidak saling mengenal.

Gerakan ini tidak lahir dari partai politik mapan, organisasi keagamaan, ataupun serikat sosial yang telah lama berdiri. Ia tumbuh dari kemarahan kolektif yang dimediasi teknologi digital. Label yang semula digunakan untuk merendahkan, justru berubah menjadi simbol solidaritas baru.

Identitas bersama tidak dibangun melalui agama, etnis, kasta, ataupun daerah asal, melainkan melalui pengalaman yang dirasakan serupa oleh generasi muda. Bahkan gerakkan ini sudah menyeberang ke negara tetangga India yaitu Pakistan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa arena politik abad ke-21 semakin sulit dipahami hanya melalui pendekatan-pendekatan konvensional. Negara, partai politik, dan berbagai institusi formal masih memiliki peran penting, tetapi mereka tidak lagi menjadi satu-satunya sumber legitimasi sosial. Ruang digital kini telah berkembang menjadi arena baru tempat identitas, solidaritas, dan gerakan sosial-politik dibentuk.

Karena itu, respons terhadap generasi muda tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan yang kaku dan hierarkis. Ketika aspirasi mereka dipandang sebagai gangguan, ruang digital justru menyediakan medium alternatif untuk membangun jaringan dan identitas kolektif baru. Kemunculan CJP--terlepas dari adanya dinamika politik praktis--memperlihatkan bahwa di era platform digital, sebuah simbol yang dianggap remeh sekalipun dapat berubah menjadi kekuatan sosial yang sulit dibendung (hybrid movement).

Cep Deni Muchlis. Pengamat Sosio-Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.