Menutup Prodi Atas Nama Relevansi

Wacana penutupan program studi (prodi) atas nama relevansi terdengar rasional, bahkan modern.

Namun jangan-jangan, yang sedang kita rayakan bukan rasionalitas, melainkan kepanikan yang dibungkus statistik. Lulusan membeludak, lapangan kerja menyempit, mismatch kompetensi yang terus berulang. Lalu resepnya dibuat sederhana, yakni tutup prodi yang dianggap tidak relevan. Selesai.

Benarkah sesederhana itu? Atau justru kita sedang menyederhanakan masalah pendidikan tinggi yang kompleks, lalu merasa telah menyelesaikannya?

Relevansi atau Reduksi?

Kata "relevansi" kini menjelma mantra. Semua harus relevan. Semua harus selaras dengan industri. Semua harus cepat terserap pasar. Kampus pun dipaksa menari mengikuti irama kebutuhan jangka pendek.

Di satu sisi, tuntutan relevansi memang tak terhindari. Lantaran, dunia berubah cepat, teknologi melompat jauh, dan pasar kerja terus bertransformasi, sementara kampus tidak boleh tertinggal.

Gagasan link and match telah lama menjadi arus utama dalam kebijakan pendidikan tinggi. Namun persoalannya bukan pada relevansi itu sendiri, melainkan pada cara kita memaknainya. Sejak kapan pendidikan tinggi harus tunduk sepenuhnya pada logika pasar?

Ketika relevansi direduksi hanya sebagai kesesuaian langsung dengan kebutuhan industri, pendidikan tinggi perlahan kehilangan kedalaman maknanya. Ia bergeser dari ruang berpikir menjadi lini produksi tenaga kerja.

Kampus dipaksa menjawab kebutuhan pasar hari ini, padahal mandatnya jauh lebih luas, yakni membentuk manusia seutuhnya, merawat nalar kritis, sekaligus menyiapkan masa depan yang belum sepenuhnya kita pahami.

Kritik ini sejalan dengan pandangan Martha Nussbaum (2010) dalam Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities, yang menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh direduksi menjadi sekadar instrumen ekonomi semata, melainkan harus membangun kemampuan berpikir kritis, empati, dan imajinasi sosial yang esensial bagi keberlangsungan demokrasi dan peradaban.

Dalam konteks ini, menutup prodi atas nama relevansi sejatinya adalah bentuk reduksi, bukan solusi. Ia menyederhanakan pendidikan menjadi fungsi ekonomi semata. Padahal sejarah berulang kali menunjukkan bahwa banyak ilmu yang dulu dianggap tidak relevan justru menjadi penentu masa depan.

Tegasnya, yang hari ini kita anggap tidak relevan, belum tentu benar-benar tidak penting, bahkan sangat boleh jadi suatu saat justru kita cari kembali, setelah terlanjur kita tutup.

Contohnya ilmu matematika murni, yang dulu dianggap terlalu abstrak dan jauh dari kebutuhan praktis, kini justru menjadi fondasi utama bagi pengembangan kriptografi, keamanan siber, hingga sistem keuangan digital.

Teori bilangan yang dahulu sunyi peminat hari ini menjadi tulang punggung transaksi elektronik global. Lebih lanjut, ilmu lingkungan yang dahulu berada di pinggiran kini justru menjadi pusat perhatian dunia, lantaran menentukan arah kebijakan energi, pembangunan berkelanjutan, hingga geopolitik internasional.

Ironisnya, kita ingin masa depan yang maju tetapi menggunakan cara berpikir yang pendek. Di sinilah letak risikonya. Menutup prodi karena tidak relevan hari ini bisa berarti menutup kemungkinan strategis di masa depan.

Solusi Instan, Risiko Panjang

Penutupan prodi kerap dibungkus data, seperti angka pengangguran, rendahnya peminat, minimnya serapan kerja. Semua tampak objektif dan masuk akal. Namun, data tanpa kedalaman analisis sering kali hanya menjadi legitimasi bagi keputusan yang tergesa-gesa.

Lantas, negara hadir ingin merapikan ekosistem pendidikan, menekan over-supply, dan mendorong kesesuaian dengan kebutuhan industri. Namun ada satu hal yang kerap luput, bahwa kebutuhan industri hari ini tak selalu menjadi cermin masa depan.

Lebih jauh, persoalan utama pendidikan sesungguhnya bukan terletak pada prodi itu sendiri. Mismatch lulusan sering kali bersifat sistemik, di antaranya kolaborasi kampus-industri belum matang, kurikulum tertinggal, pembelajaran kaku, fasilitas laboratorium dan praktik terbatas, fleksibilitas lintas disiplin lemah, dan struktur ekonomi belum sepenuhnya mampu menyerap lulusan.

Lantaran itu, yang dibutuhkan pembenahan secara menyeluruh, bukan memilih jalan pintas dengan hanya menutup prodi. Menutup prodi tanpa membenahi ekosistemnya ibarat rumah bocor, namun yang ditutup justru krannya, sementara atapnya tetap berlubang.

Air tetap masuk, masalah tetap ada, tetapi kita merasa telah bertindak. Ia tampak solutif, padahal sejatinya tidak menyelesaikan persoalan. Singkatnya wacana penutupan prodi menjadi tidak relevan, karena ketika suatu prodi kehilangan mutu, peminat, dan relevansi, seleksi alam akan membuatnya tutup dengan sendirinya.

Jika hari ini kita pakai solusi instan dengan menutup prodi karena dianggap tidak relevan, maka risikonya bisa jadi yang kita tutup adalah peluang strategis masa depan. Dan jika tren berubah, apakah kita akan terus menutup lagi dan lagi?

Menata, Bukan Menutup?

Ada kegelisahan yang lebih serius, yakni ketika negara terlalu jauh menentukan mana ilmu yang layak hidup dan mana yang harus dimatikan. Lantaran hal tersebut bukan lagi soal efisiensi, tetapi soal arah pengetahuan itu sendiri.

Ketika keputusan akademik ditarik ke logika birokrasi jangka pendek, maka yang terancam bukan hanya prodi, tetapi otonomi kampus dan kebebasan akademik. Pengetahuan berisiko tersentralisasi, ruang kreativitas menyempit dan kampus akan kehilangan jati dirinya.

Pengalaman global menunjukkan arah berbeda. Tidak ada negara yang secara gegabah menutup prodi hanya karena label tidak relevan. Yang terjadi bukan eliminasi, melainkan transformasi.

Prodi yang lemah tidak serta-merta ditutup, tetapi ditransformasi dan direvitalisasi. Kurikulumnya diperbarui, pendekatan pembelajaran di-upgrade, kolaborasi diperluas, bahkan dilakukan penggabungan dan penguatan diferensiasi.

Kampus didorong untuk lebih adaptif, bukan disimplifikasi secara paksa. Jadi, yang dibutuhkan dari kehadiran negara bukan keberanian untuk menutup, tetapi kecerdasan untuk menata.

Pendidikan tinggi memang harus relevan. Namun relevansi tidak boleh dimaknai secara sempit. Ia harus menjangkau masa depan, bukan hanya melahirkan lulusan yang siap kerja, tetapi juga mampu mencipta kerja, berpikir kritis, dan memberi arah.

Jika negara terlalu jauh mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dipelajari, dengan menentukan mana prodi dibuka dan ditutup, maka risiko yang muncul menjadi epistemik, berupa sentralisasi pengetahuan, melemahnya otonomi kampus, dan menyempitnya ruang kebebasan akademik.

Pada akhirnya yang hilang bukan sekadar prodi, melainkan kemungkinan. Lantaran itu, yang sesungguhnya perlu ditutup bukanlah program studinya, melainkan cara berpikir yang terlalu sempit dengan memandang pendidikan sebatas fungsi ekonomi jangka pendek. Sebab masa depan tidak pernah lahir dari yang sekadar relevan, melainkan dari yang berani melampauinya.

Machsus. Dosen Program Studi S2 Terapan Teknik Infrastruktur Sipil dan Wakil Rektor II Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

(rdp/imk)