Tragedi Bekasi: Cermin Paradoks Kita
Bagikan opini, gagasan, atau sudut pandang Anda mengenai isu-isu terkini
Kirim Tulisan

Kolom

Tragedi Bekasi: Cermin Paradoks Kita

Rabu, 29 Apr 2026 17:17 WIB
Sudrajat
Wartawan detikcom.
Catatan: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi detik.com
Sudrajat, wartawan detikcom
Foto: Sudrajat, wartawan detikcom (Dok. Pribadi)
Jakarta - Di tengah duka akibat tragedi Bekasi yang menewaskan belasan orang dan melukai puluhan lainnya, publik justru disuguhi usulan yang mengundang cibiran: gerbong khusus perempuan sebaiknya dipindah ke tengah rangkaian kereta agar lebih aman saat kecelakaan. Sekilas terdengar logis. Posisi tengah dianggap lebih terlindungi dibanding bagian depan atau belakang.

Namun jika dicermati, gagasan semacam itu lebih menyerupai solusi kosmetik ketimbang jawaban substantif. Sebab dalam kecelakaan kereta, faktor penentu keselamatan jauh lebih kompleks: kecepatan laju rangkaian, sistem pengereman, respons darurat, kualitas persinyalan, hingga kekuatan struktur kereta itu sendiri.

Artinya, memindahkan gerbong perempuan ke tengah belum tentu signifikan mengurangi risiko korban. Bahkan bukan tidak mungkin justru menimbulkan persoalan baru berupa penumpukan penumpang di titik tengah peron. Jika itu terjadi, masalah keselamatan hanya berpindah bentuk.

Butuh pembenahan serius terhadap akar persoalan keselamatan transportasi nasional, salah satunya yang krusial adalah pelintasan sebidang. Selama bertahun-tahun, area ini menjadi simpul bahaya yang mempertemukan laju kereta api dengan kepadatan kendaraan jalan raya.

Data PT KAI menunjukkan masih terdapat ribuan pelintasan sebidang, baik resmi maupun liar. Tidak semuanya dijaga dengan baik, dan sebagian masih minim fasilitas pengaman. Dalam kondisi seperti itu, kecelakaan sesungguhnya bukan peristiwa yang mengejutkan, melainkan ancaman yang selalu menunggu waktu.

Karena itu, keputusan Presiden Prabowo Subianto menganggarkan Rp 4 triliun untuk pembangunan jalan layang, terowongan, serta peningkatan fasilitas penjagaan patut diapresiasi. Ini menunjukkan negara menyadari bahwa keselamatan membutuhkan investasi besar dan tidak bisa ditangani dengan pendekatan tambal sulam.

Hanya saja niat baik pemerintah itu tentu saja perlu dieksekusi dengan cermat. Proyek harus berjalan cepat, tepat sasaran, dan didasarkan pada peta risiko yang jelas. Titik-titik pelintasan paling berbahaya harus menjadi prioritas, bukan sekadar lokasi yang paling mudah dikerjakan atau paling menguntungkan.

Seiring dengan pembangunan fisik, modernisasi sistem persinyalan dan pengadaan sarana yang lebih tahan benturan juga penting. Di banyak negara, kecelakaan transportasi ditekan bukan hanya lewat infrastruktur, tetapi melalui teknologi keselamatan yang terus diperbarui. Indonesia tak boleh tertinggal dalam hal ini.

Tetapi ada satu unsur yang sering diabaikan: perilaku masyarakat sendiri. Kita terlalu sering menyaksikan pengendara menerobos palang pintu, berhenti di atas rel saat macet, memotong antrean di dekat lintasan, atau menganggap sirene sebagai sekadar peringatan yang masih bisa dinegosiasikan.

Padahal sehebat apa pun infrastruktur dibangun, keselamatan akan tetap rapuh jika budaya disiplin tidak tumbuh. Jalan raya bukan ruang bebas nilai, melainkan ruang bersama yang menuntut kepatuhan setiap orang. Pendidikan publik terkait hal ini perlu dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan melalui sekolah, media, komunitas, dan penegakan hukum di lapangan. Masyarakat harus terus diingatkan bahwa pelintasan sebidang bukan tempat mengambil risiko.

Sudrajat. Wartawan detikcom.

Tonton juga video "Grafis: Tragedi di Bekasi, Duka di Atas Rel Besi"

(rdp/imk)



Berita Terkait