.webp)
Setiap peluru yang ditembakkan di Timur Tengah, diam-diam bisa menggerus APBN Indonesia. Konflik yang secara geografis jauh itu, dalam hitungan hari, bisa berubah menjadi tekanan nyata pada harga energi, nilai tukar rupiah, hingga daya beli masyarakat.
Gencatan senjata dua pekan yang sempat disepakati memang memberi jeda. Namun jeda bukan berarti aman. Dalam ekonomi global yang saling terhubung, ketidakpastian sekecil apa pun di kawasan penghasil minyak dunia akan segera diterjemahkan pasar sebagai risiko.
Dan, seperti biasa, negara berkembang seperti Indonesia berada di barisan paling depan yang merasakan dampaknya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
APBN di Bawah Bayang-Bayang Harga Minyak
APBN sejak awal disusun dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sekitar US$70 per barel. Namun, konflik Timur Tengah pada 2026 mendorong harga minyak global melampaui asumsi tersebut, bahkan berpotensi mencapai US$90 hingga US$100 per barel. Kondisi ini langsung menekan ruang fiskal negara.
Kenaikan harga minyak berdampak besar pada lonjakan subsidi dan kompensasi energi. Jika harga menembus US$100 per barel, beban subsidi dapat meningkat hingga ratusan triliun rupiah. Ini menjadi tekanan serius karena anggaran juga harus menopang belanja sosial, pembangunan infrastruktur, dan pembayaran utang.
Dari sisi defisit, risikonya tidak kecil. Jika harga minyak rata-rata mencapai US$90 per barel, tambahan defisit diperkirakan sekitar Rp136 triliun, dan bisa meningkat hingga Rp204 triliun jika harga mencapai US$100 per barel. Bahkan, defisit berpotensi melampaui batas aman 3% dan mendekati 4% dari PDB jika konflik berlarut.
Tekanan juga datang dari nilai tukar dan inflasi. Pelemahan rupiah terhadap dolar AS meningkatkan biaya impor energi dan bahan baku, yang kemudian mendorong kenaikan harga di dalam negeri.
Dalam situasi ini, pemerintah menghadapi pilihan sulit: menaikkan harga BBM atau menambah subsidi. Di sisi lain, penyesuaian belanja melalui efisiensi dan realokasi menjadi langkah yang sulit dihindari demi menjaga stabilitas fiskal.
Pertanyaannya: sampai kapan kita bertahan dengan pola ini?
Ketergantungan Impor yang Belum Terselesaikan
Masalah mendasar kita belum berubah. Indonesia masih menjadi net importer minyak. Kebutuhan energi nasional belum mampu dipenuhi dari produksi dalam negeri.
Artinya, setiap gejolak di Timur Tengah akan selalu "diterjemahkan" menjadi tekanan langsung bagi ekonomi domestik. Kita seperti penumpang yang tidak memegang kemudi, tetapi harus ikut menanggung guncangan.
Tanpa langkah serius untuk mengurangi ketergantungan ini, APBN akan terus menjadi alat pemadam kebakaran setiap kali harga energi naik.
Dampak Nyata: Dari Rupiah hingga Dapur Rakyat
Konflik global tidak hanya memengaruhi harga minyak. Ia juga mengguncang pasar keuangan. Investor global cenderung menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang lebih aman.
Akibatnya, nilai tukar rupiah tertekan. Ketika rupiah melemah, biaya impor energi semakin mahal. Beban subsidi naik lagi. Lingkaran tekanan ini terus berulang.
Dampaknya tidak berhenti di angka-angka makro. Ia masuk ke dapur rakyat. Harga transportasi naik. Ongkos logistik meningkat. Harga bahan pokok ikut terdorong. UMKM yang bergantung pada distribusi barang ikut terpukul.
Kita harus jujur mengatakan: setiap krisis global, pada akhirnya, selalu berujung pada tekanan di level rumah tangga.
APBN Tidak Boleh Terus Jadi "Tameng Darurat"
Selama ini, subsidi energi memang menjadi bantalan sosial. Ia penting, terutama untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun kita tidak bisa terus menjadikannya sebagai solusi utama.
Tanpa reformasi yang berani, APBN hanya akan menjadi alat tambal sulam setiap kali krisis datang.
Subsidi harus lebih tepat sasaran. Tidak boleh lagi dinikmati oleh kelompok yang sebenarnya mampu. Teknologi digital harus dimanfaatkan untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan.
Lebih dari itu, kita perlu berani mengubah paradigma. Dari sekadar menjaga harga, menjadi membangun ketahanan energi.
Resiliensi Fiskal: Dari Wacana ke Aksi
Kita sering berbicara tentang resiliensi fiskal. Tetapi resiliensi tidak lahir dari retorika. Ia lahir dari kebijakan yang konsisten dan berani.
Pertama, diversifikasi energi harus dipercepat. Energi terbarukan bukan lagi pilihan jangka panjang, tetapi kebutuhan mendesak. Setiap persen pengurangan ketergantungan impor adalah penguatan bagi APBN.
Kedua, reformasi subsidi harus dilanjutkan secara serius. Ini bukan soal mengurangi bantuan, tetapi memastikan keadilan distribusi.
Ketiga, penerimaan negara harus diperkuat. Reformasi perpajakan tidak boleh stagnan. Ketika tekanan belanja meningkat, negara harus memiliki fondasi pendapatan yang kokoh.
Keempat, pengelolaan utang harus tetap prudent. Dalam situasi krisis, utang memang diperlukan. Tetapi tanpa disiplin, ia bisa menjadi beban jangka panjang yang membatasi ruang gerak fiskal.
Peran DPR: Mengawal, Bukan Sekadar Menyetujui
Sebagai bagian dari DPR, kami tidak hanya memiliki fungsi legislasi, tetapi juga pengawasan. APBN bukan sekadar dokumen angka, melainkan kontrak sosial antara negara dan rakyat.
Setiap kebijakan subsidi, setiap asumsi makro, setiap langkah pembiayaan harus diuji secara kritis. Apakah benar-benar melindungi rakyat? Apakah berkelanjutan?
Kritik bukan untuk melemahkan pemerintah. Kritik adalah bentuk tanggung jawab agar kebijakan tidak melenceng dari kepentingan publik.
Konflik Timur Tengah ini harus kita baca sebagai peringatan. Bahwa ketergantungan pada faktor eksternal adalah risiko nyata yang tidak bisa terus diabaikan.
Kita tidak bisa mengendalikan harga minyak dunia. Tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya.
Apakah kita akan terus reaktif? Atau mulai membangun sistem yang lebih tangguh?
Pengelolaan APBN di tengah gejolak global adalah soal keberanian mengambil keputusan. Antara menjaga stabilitas jangka pendek dan membangun ketahanan jangka panjang.
Tidak ada kebijakan yang tanpa risiko. Tetapi ada satu hal yang harus menjadi pegangan: rakyat tidak boleh terus menjadi pihak yang menanggung beban terbesar dari setiap krisis.
Jika kita tidak berbenah sekarang, maka setiap konflik global di masa depan akan selalu berakhir dengan cerita yang sama—harga naik, subsidi membengkak, dan ruang fiskal kembali tertekan.
Saatnya keluar dari siklus itu. Saatnya menjadikan krisis sebagai titik balik, bukan sekadar episode yang terus berulang.
Hasanuddin Wahid. Anggota DPR-RI Komisi XI dari PKB.
Lihat juga Video OJK Beberkan 3 Dampak Konflik AS-Israel Vs Iran ke Keuangan RI: Harga Minyak hingga Inflasi
