Ilusi Kepakaran dan Krisis Epistemik Memahami Timur Tengah

Dalam beberapa tahun terakhir, ruang publik Indonesia dipenuhi oleh kemunculan politisi dan influencer muda yang berbicara lantang tentang Timur Tengah tanpa basis data yang kuat—terutama data primer—serta sering kali hanya bermodalkan informasi sesaat dari arus media sosial. Dengan gaya retorika yang percaya diri dan narasi yang menyinggung emosi kolektif, mereka tampil seolah-olah memiliki otoritas keilmuan.

Fenomena ini sekilas tampak sebagai bentuk partisipasi publik yang sehat, namun di balik itu tersimpan persoalan problem yang amat serius—lahirnya ilusi kepakaran yang berakar pada krisis epistemik dalam diskursus publik kita.

Fenomena politisi dan influencer yang berbicara seolah-olah "memahami betul isu geopolitik dan konflik Timur Tengah" padahal tidak memiliki basis keilmuan yang memadai menandakan adanya indikasi problem etika personal. Tak hanya itu, muncul berkembang menjadi problem struktural dalam produksi pengetahuan di ruang publik.

Dalam konteks Indonesia, persoalan ini menjadi semakin kompleks karena isu Timur Tengah kerap bersinggungan dengan agama, identitas, dan emosi kolektif. Akibatnya, narasi yang muncul tidak lagi berangkat dari analisis rasional, melainkan dari mobilisasi sentimen.

Fenomena Instant Expert Syndrom dalam Memahami Timur Tengah

Padahal, Timur Tengah bukanlah entitas sederhana yang bisa dipahami melalui lensa hitam-putih. Kawasan ini merupakan ruang historis dan geopolitik yang kompleks, yang akarnya dapat ditelusuri sejak runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah dan rekayasa geopolitik kolonial melalui Perjanjian Sykes–Picot. Dari sana lahir negara-negara modern dengan batas-batas politik yang sering kali tidak merefleksikan realitas sosial di lapangan.

Kompleksitas ini terus berlanjut hingga hari ini, terutama dalam konflik-konflik kontemporer seperti Konflik Israel–Palestina, perang di Suriah, hingga rivalitas geopolitik antara negara-negara regional. Memahami dinamika ini membutuhkan perangkat analisis yang serius. Seperti halnya sejarah kolonialisme, politik energi, rivalitas sektarian, hingga intervensi kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Rusia.

Namun yang terjadi di ruang publik Indonesia justru sebaliknya. Banyak politisi dan influencer mereduksi kompleksitas tersebut menjadi narasi sederhana yang mempersempit makna. Misalnya, "Islam versus Barat", "penindasan versus perlawanan", atau "konspirasi global". Narasi semacam ini tidak hanya menyederhanakan realitas, tetapi juga mengaburkan fakta bahwa konflik di Timur Tengah melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang saling bertabrakan—mulai dari organisasi regional seperti Liga Arab hingga rivalitas antara Iran dan Arab Saudi.

Di titik inilah kita menyaksikan munculnya fenomena yang bisa disebut sebagai instant expert syndrome. Fenomena menjamurnya "pakar dadakan" tidak bisa dilepaskan dari logika media digital yang serba cepat. Dalam ekosistem ini, kecepatan sering kali lebih dihargai daripada akurasi.

Dengan modal membaca beberapa artikel populer atau mengikuti tren di media sosial yang lagi viral, seseorang merasa cukup legitim untuk memberikan analisis geopolitik.

Padahal, dalam disiplin Hubungan Internasional maupun kajian Timur Tengah, pemahaman tidak dibangun secara instan, melainkan membutuhkan proses panjang, seperti halnya membaca sumber primer, memahami bahasa lokal setempat, serta menguasai kerangka teori dalam diskursus geopolitik maupun hubungan internasional seperti realisme, konstruktivisme, hingga postkolonialisme.

Kritik terhadap fenomena ini pernah disinggung oleh Bagus Muljadi yang menegaskan bahwa akademisi bukanlah "dukun" yang bisa berbicara tanpa basis data dan metodologi. Ironisnya, di ruang publik kita, justru mereka yang tidak memiliki latar belakang keilmuan sering kali tampil lebih percaya diri dibanding para akademisi yang benar-benar mendalami bidangnya.

Kepercayaan diri ini bukan lahir dari kedalaman pengetahuan, melainkan dari logika media sosial yang mengutamakan kecepatan dan keberanian beropini.

Politisasi Isu Timur Tengah dan Krisis Otoritas Pengetahuan

Di balik fenomena ini, terdapat pula faktor yang tidak kalah penting, yakni ekonomi perhatian (attention economy). Isu Timur Tengah—terutama yang berkaitan dengan Palestina—memiliki daya mobilisasi yang sangat tinggi di Indonesia. Isu Timur Tengah menyentuh aspek emosional sekaligus identitas keagamaan. Dalam logika politik elektoral, ini menjadi peluang yang sangat menggiurkan. Politisi memanfaatkannya untuk meningkatkan elektabilitas, sementara influencer menjadikannya sebagai konten yang mampu mendongkrak engagement.

Dalam situasi seperti ini, akurasi sering kali dikorbankan demi viralitas. Narasi disederhanakan agar mudah dicerna, emosi diperbesar agar mudah memicu reaksi, dan fakta dipilih secara selektif agar sesuai dengan agenda tertentu. Timur Tengah, yang seharusnya menjadi objek kajian serius, berubah menjadi komoditas dalam industri perhatian.

Dampak dari fenomena ini tidak berhenti pada level diskursus. Ia menciptakan apa yang bisa disebut sebagai disinformasi struktural. Publik yang tidak memiliki literasi geopolitik yang memadai akan menyerap informasi yang bias, bahkan keliru. Dalam jangka panjang, ini membentuk opini publik yang tidak berbasis realitas. Padahal, opini publik memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan, termasuk dalam politik luar negeri.

Indonesia, sejak era Sukarno, dikenal memiliki tradisi politik luar negeri yang aktif dan berbasis prinsip. Pendekatan ini menuntut kemampuan membaca dinamika global secara cermat dan rasional. Namun, ketika ruang publik dipenuhi oleh analisis dangkal, tekanan terhadap pembuat kebijakan pun menjadi tidak rasional. Politisi terdorong untuk mengambil posisi yang populer, bukan yang strategis.

Lebih jauh lagi, simplifikasi terhadap Timur Tengah juga berpotensi menghapus agensi aktor lokal di kawasan tersebut. Konflik di Suriah, misalnya, tidak bisa hanya dibaca sebagai pertarungan antara "rakyat versus rezim", melainkan melibatkan berbagai milisi, aktor non-negara, serta intervensi asing yang kompleks. Begitu pula dengan Palestina, yang memiliki dinamika internal antara berbagai faksi politik yang sering kali diabaikan dalam narasi populer.

Ketika kompleksitas ini dihapus, yang tersisa hanyalah cerita sederhana yang nyaman dikonsumsi, tetapi menyesatkan. Dalam jangka panjang, ini tidak hanya merugikan pemahaman publik, tetapi juga mereduksi kemanusiaan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik tersebut.

Namun, kritik terhadap fenomena ini bukan berarti melarang publik untuk berbicara tentang Timur Tengah. Justru sebaliknya, ruang diskusi harus tetap terbuka. Demokratisasi informasi adalah capaian penting yang tidak boleh ditarik kembali. Yang dibutuhkan bukan pembatasan, melainkan etika dan tanggung jawab intelektual. Setidaknya, ada beberapa prasyarat yang perlu ditegakkan.

Pertama, kesadaran batas kompetensi. Tidak semua orang harus menjadi ahli, tetapi setiap orang perlu mengetahui batas pengetahuannya. Kedua, penggunaan basis data dan referensi yang kredibel. Analisis tidak boleh hanya berdiri di atas opini, tetapi harus didukung oleh sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, penghormatan terhadap kompleksitas. Dunia tidak selalu bisa dijelaskan melalui narasi tunggal. Keempat, tanggung jawab publik. Semakin besar audiens yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab atas informasi yang disampaikan.

Pada saat yang sama, akademisi juga tidak boleh berdiam diri dalam menara gading. Mereka perlu aktif terlibat dalam ruang publik, menerjemahkan analisis yang kompleks menjadi bahasa yang lebih komunikatif tanpa kehilangan kedalaman. Tanpa kehadiran mereka, ruang publik akan terus didominasi oleh suara yang keras, bukan yang akurat.

Antara Opini Asumsi dan Pengetahuan Ilmiah

Sehingga fenomena "mendadak ahli Timur Tengah" mencerminkan krisis yang lebih besar, yakni fenomena krisis otoritas pengetahuan di era digital. Ketika semua orang bisa menjadi "pakar", maka yang sering kali kalah justru adalah kebenaran itu sendiri. Kita hidup dalam era di mana opini asumsi diproduksi secara massal, tetapi tidak selalu diiringi dengan tanggung jawab intelektual.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, kita tidak hanya menghadapi kebisingan informasi, tetapi juga distorsi cara berpikir publik dalam melihat dunia. Dalam konteks geopolitik, kesalahan membaca realitas bukan hanya soal akademik, melainkan dapat berimplikasi pada arah sikap bangsa, bahkan menentukan posisi Indonesia di tengah percaturan global.

Karena itu, yang dibutuhkan hari ini adalah bukan hanya lebih banyak dan lantang dalam bersuara, melainkan suara yang berakar pada pengetahuan ilmiah. Bukan hanya keberanian berbicara, tetapi juga kerendahan hati untuk belajar. Sebab dalam dunia yang semakin kompleks, ilusi kepakaran bukan hanya menyesatkan—melainkan dapat menjadi ancaman nyata bagi rasionalitas publik dan masa depan kebijakan kita.

Aji Cahyono. Lulusan Master of Arts (MA) Bidang Kajian Timur Tengah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Founder Indonesian Coexistence.