Konflik AS dan Israel versus Iran & Pariwisata Indonesia

Eskalasi konflik geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel versus Iran yang memanas sejak akhir Februari 2026 telah menciptakan guncangan signifikan pada berbagai sektor ekonomi global, termasuk Indonesia. Salah satu sektor yang merasakan dampak paling cepat dan nyata adalah pariwisata. Ketegangan yang memicu penutupan ruang udara di sejumlah negara Timur Tengah dan mengganggu jalur penerbangan internasional ini langsung berimplikasi pada mobilitas wisatawan.

Indonesia, sebagai negara dengan industri pariwisata yang sangat bergantung pada kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), khususnya dari Eropa dan Timur Tengah, mau tidak mau harus menghadapi tekanan besar. Tulisan ini mengulas berbagai dampak konflik terhadap pariwisata Indonesia, mulai dari gangguan transportasi, penurunan jumlah kunjungan, hingga langkah-langkah mitigasi yang diambil oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan.

Gangguan pada Sektor Transportasi dan Konektivitas Udara. Dampak paling langsung dan terlihat dari konflik AS-Israel vs Iran adalah terganggunya sektor transportasi udara, yang merupakan urat nadi pariwisata internasional. Penutupan ruang udara di sejumlah negara kawasan Timur Tengah, seperti Iran, Irak, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, memaksa maskapai penerbangan untuk membatalkan atau menunda jadwal penerbangan (Susilo, 2026). Hal ini secara otomatis memutus jalur konektivitas antara Indonesia dan Eropa yang selama ini bertumpu pada hub-hub penerbangan utama di kawasan Teluk, seperti Dubai, Doha, dan Abu Dhabi.

Gangguan ini terasa pada sejumlah bandara utama Indonesia. Di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, sebanyak 15 penerbangan internasional dari maskapai seperti Emirates, Etihad Airways, dan Qatar Airways terpaksa dibatalkan hanya dalam periode 28 Februari hingga 2 Maret 2026, memengaruhi keberangkatan ribuan calon penumpang (Liputan6, 2026). Data terbaru mencatat bahwa sejak 28 Februari hingga 4 Maret 2026, total 35 penerbangan internasional di bandara yang sama batal beroperasi (Buana, 2026). Situasi serupa juga terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, di mana tercatat 22 penerbangan rute Timur Tengah dibatalkan dalam satu hari, dan terakumulasi sejak 28 Februari hingga 5 Maret 2026 mencapai 106 penerbangan yang dibatalkan.

Selain itu, gangguan ini tidak hanya menyulitkan wisatawan yang hendak datang ke Indonesia, tetapi juga menjebak wisatawan Indonesia (wisnus) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di kawasan terdampak. Banyak Warga Negara Indonesia (WNI) tertahan di Doha, Qatar, dan Amman, Yordania, disebabkan ketidakpastian kapan jadwal penerbangan akan kembali normal. Akibatnya, harga tiket pesawat dari rute alternatif pun melonjak drastis. Tiket Garuda Indonesia dari Arab Saudi ke Jakarta hanya tersedia untuk kelas bisnis dengan tarif mencapai Rp21 juta per kursi, sebuah lonjakan yang luar biasa dibandingkan harga normal.

Penurunan Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Kekacauan pada sektor penerbangan langsung berdampak pada turunnya jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Diprediksi bisnis pariwisata Indonesia berpotensi mengalami penurunan hingga 30% jika konflik terus berlarut. Hal ini terutama didasari oleh ketergantungan wisatawan asal Eropa pada hub penerbangan di Timur Tengah (Pradana & Sri Sayekti, 2026). Belajar dari pengalaman konflik Rusia-Ukraina sebelumnya, okupansi hotel nasional sempat turun dari sekitar 60% menjadi 40%.

Dampak ini sudah mulai terlihat secara empiris di destinasi utama Indonesia, yaitu Bali. Dalam empat hari pertama konflik memanas, terjadi penurunan kunjungan wisman mencapai 800 orang per hari, khususnya wisatawan yang berasal dari kawasan Timur Tengah (Azzahra & MBKA, 2026). Para wisatawan Eropa yang biasa transit di Dubai atau Doha terpaksa harus mencari rute alternatif, seperti melalui hub di Asia Tenggara, yaitu Singapura, Malaysia, atau Thailand. Penyesuaian rute ini tentu menambah waktu dan biaya perjalanan, yang pada akhirnya dapat mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia.

Dampak Ekonomi dan Rantai Pasok Pariwisata

Penurunan jumlah wisman memiliki efek domino pada seluruh rantai pasok industri pariwisata. Sektor perhotelan, restoran, transportasi darat, biro perjalanan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada kunjungan wisatawan akan merasakan dampaknya. Selain transportasi logistik, sektor pariwisata (tourism) menjadi salah satu yang paling terganggu akibat konflik ini.

Salah satu pemicu tidak langsung namun signifikan adalah kenaikan biaya operasional penerbangan akibat melonjaknya harga avtur (aviation turbine fuel). Penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur vital distribusi minyak dunia oleh Iran telah memicu kekhawatiran akan pasokan dan mendongkrak harga minyak mentah global. Kenaikan harga avtur ini pada gilirannya akan mendorong maskapai untuk menaikkan harga tiket, yang berpotensi semakin menekan permintaan perjalanan wisata internasional.

Selain itu, ketidakpastian geopolitik juga berdampak pada sektor ekspor-impor yang terkait dengan pariwisata, seperti kerajinan tangan, produk fesyen, dan kuliner khas daerah yang selama ini diminati oleh wisman. Berlarutnya konflik akan menentukan seberapa dalam dampak ekonomi ini akan terasa terhadap perekonomian domestik. Pemerintah sendiri terus memonitor situasi terkait dampak yang ditimbulkan terhadap perdagangan dan pariwisata yang bergantung pada durasi konflik, apakah akan berlangsung singkat atau berkepanjangan.

Dampak pada Sektor Ibadah (Umrah dan Haji)

Konflik ini juga memberikan pukulan telak bagi sektor perjalanan religi, khususnya umrah dan haji. Ratusan ribu jemaah umrah asal Indonesia setiap bulannya mengandalkan penerbangan yang melintasi atau transit di kawasan Timur Tengah. Penutupan ruang udara di sejumlah negara memaksa pembatalan penerbangan ke Arab Saudi. Lembaga kajian Prasasti Center for Policy Studies menyoroti bahwa jika pembatasan ini berlangsung lama, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh biro perjalanan umrah, tetapi juga akan menimbulkan efek rambatan terhadap pertumbuhan ekonomi domestik mengingat besarnya ekosistem ekonomi yang terbangun di sektor ini (ANTARA News, 2026).

Para calon jemaah umrah dihimbau untuk menunda keberangkatan demi keselamatan dan keamanan dalam perjalanan. Sementara itu, jemaah yang sudah berada di Tanah Suci juga mengalami kesulitan untuk kembali ke Indonesia disebabkan penerbangan kepulangan mereka dibatalkan. Ketidakpastian ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi jemaah dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), tetapi juga berdampak psikologis dan menciptakan kekhawatiran di masyarakat.

Respons Pemerintah dan Strategi Mitigasi. Menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian ini, pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian terkait telah bergerak cepat untuk menyusun langkah-langkah mitigasi. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan organisasi pariwisata dunia (UN Tourism) (Pratama, 2026). Strategi utama yang diambil adalah melakukan reposisi pasar dengan memperkuat promosi pariwisata di kawasan Asia dan Pasifik.

Langkah ini dinilai strategis sehubungan data kunjungan wisman pada tahun 2025 menunjukkan bahwa lima negara penyumbang wisatawan terbesar ke Indonesia berasal dari kawasan Asia dan Pasifik, yaitu Malaysia, Australia, Singapura, China, dan Timor Leste. Selain itu, negara-negara seperti India, Jepang, dan Korea Selatan juga menjadi target pasar potensial yang dapat diandalkan di tengah krisis. Ditekankan pentingnya bertahan dengan mengandalkan pasar domestik, meskipun hal ini masih terkendala oleh efisiensi anggaran berbagai kementerian dan lembaga.

Sedangkan dari sisi konektivitas, gangguan operasional penerbangan relatif kecil dikarenakan banyak turis yang mulai melakukan penyesuaian rute melalui hub alternatif di Asia seperti Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Pemerintah pusat juga terus berkoordinasi dengan maskapai penerbangan untuk mencari solusi terbaik bagi penumpang yang terdampak pembatalan. Sementara itu, untuk mengamankan pasokan energi dan menstabilkan harga, pemerintah telah memastikan pasokan minyak dari luar Timur Tengah, termasuk melalui nota kesepahaman (MoU) Pertamina dengan perusahaan-perusahaan energi asal AS seperti Chevron dan Exxon.

Konflik AS dan Israel versus Iran pada Februari 2026 telah memberikan dampak yang kompleks dan signifikan terhadap tumbuh kembang sektor pariwisata Indonesia. Dampak utama berupa gangguan terhadap konektivitas penerbangan internasional akibat penutupan ruang udara dan pembatalan jadwal oleh maskapai penerbangan Timur Tengah. Hal ini secara langsung menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, terutama dari Eropa yang sangat bergantung pada hub di kawasan Teluk, serta wisatawan asal Timur Tengah. Dampak ikutan lainnya seperti kenaikan harga avtur dan tiket pesawat, serta terhambatnya perjalanan ibadah umrah, semakin memperberat tekanan pada industri ini. Bali, sebagai barometer pariwisata nasional, telah merasakan dampak dengan penurunan ratusan kunjungan setiap harinya.

Menghadapi situasi ini, pemerintah Indonesia bersama para pemangku kepentingan industri pariwisata bergerak cepat dengan melakukan strategi mitigasi. Fokus utama diarahkan pada penguatan pasar pariwisata domestik dan regional Asia yang dinilai lebih stabil, sambil terus memantau dinamika geopolitik global. Ke depan, ketahanan sektor pariwisata Indonesia dalam menghadapi krisis serupa akan sangat bergantung pada kemampuan untuk mendiversifikasi pasar, serta membangun konektivitas yang tidak hanya bertumpu pada satu kawasan. Konflik ini menjadi pengingat, pariwisata adalah sektor yang rentan terhadap gejolak geopolitik internasional, sehingga diperlukan strategi adaptif dan kolaborasi erat diantara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk dapat bertahan dan bangkit kembali.

Hendra Manurung. Dosen Prodi Magister Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI).

Lihat juga Video: Bagian Tomahawk yang Serang Sekolah di Iran, Tertulis 'Made in USA'