.webp)
Dalam beberapa tahun terakhir, istilah ESG semakin akrab di ruang rapat perusahaan Indonesia. Environmental, Social, Governance tidak lagi menjadi topik eksklusif forum global, tetapi masuk ke laporan tahunan, presentasi investor, hingga materi komunikasi publik.
Bursa Efek Indonesia mendorong integrasi aspek keberlanjutan, OJK memperkuat kewajiban pelaporan, dan perusahaan-perusahaan besar berlomba menyatakan komitmen net-zero atau dekarbonisasi.
Namun di tengah intensitas itu, muncul pertanyaan yang jarang diucapkan dengan jujur: apakah publik mulai lelah dengan ESG?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sejumlah negara Barat, istilah ESG fatigue sudah menjadi perbincangan serius. Regulasi yang semakin kompleks dan tekanan politik membuat sebagian pelaku usaha bersikap lebih berhati-hati. ESG tidak lagi otomatis dipuji; ia harus dibuktikan. Indonesia belum berada di titik itu. Secara institusional, ESG justru sedang menguat.
Laporan keberlanjutan makin sistematis, tekanan rantai pasok global makin nyata, dan investor global semakin memperhitungkan aspek keberlanjutan dalam analisisnya. Namun di lapangan, gejala yang lebih halus mulai terasa.
Kita semakin sering mendengar kalimat seperti "Menuju Net Zero 2060", "Berkomitmen pada Keberlanjutan", atau "Mendukung Ekonomi Hijau". Tidak ada yang salah dengan frasa-frasa tersebut.
Masalahnya muncul ketika pertanyaan sederhana tidak mendapat jawaban yang jelas: berapa penurunan emisi tahun ini? Investasi apa yang benar-benar dialihkan? Standar apa yang dirujuk? Jika semua perusahaan menggunakan bahasa yang sama, di mana letak pembeda dan keberaniannya?
Publik sebenarnya tidak pernah menolak keberlanjutan. Mereka hanya lelah mendengar janji yang terdengar sama dari satu perusahaan ke perusahaan lain.
Di ruang digital, generasi muda semakin kritis. Mereka membandingkan klaim dengan realitas. Mereka menelusuri kembali isu lama. Mereka membaca bukan hanya kata-kata, tetapi konsistensinya. Ketika terjadi insiden lingkungan atau persoalan ketenagakerjaan, narasi keberlanjutan langsung diuji.
Dan pertanyaannya bukan lagi "Apakah perusahaan ini punya komitmen?", melainkan "Apakah komitmen itu benar-benar mengubah keputusan bisnisnya?"
Mungkin inilah titik refleksi yang perlu kita akui: apakah ESG sedang kita jalankan sebagai strategi transformasi, atau sekadar sebagai bahasa yang wajib hadir di setiap presentasi?
Dalam teori legitimasi, kepercayaan lahir dari kesesuaian antara kinerja dan harapan sosial. Ketika bahasa terlalu besar dan bukti terlalu kecil, jurang itu perlahan melebar. Bukan karena publik membenci keberlanjutan, tetapi karena mereka ingin melihat arah yang nyata.
Indonesia belum berada pada fase kejenuhan total. Namun kita berada di persimpangan. Jika ESG terus dikomunikasikan sebagai slogan yang indah tetapi generik, maka kelelahan akan datang sebagai bentuk skeptisisme yang sunyi.
Sebaliknya, jika keberlanjutan benar-benar memengaruhi investasi, tata kelola, dan cara perusahaan mengambil keputusan, maka ia akan menjadi fondasi reputasi yang kuat.
Bagi para pemimpin perusahaan dan praktisi komunikasi, fase ini justru menjadi momentum penting. Keberlanjutan tidak lagi cukup diletakkan pada unit CSR atau dibingkai sebagai proyek tahunan.
Ia harus masuk ke dalam keputusan investasi, sistem insentif manajemen, dan indikator kinerja yang terukur. Komunikasi tidak boleh berjalan lebih cepat daripada operasional, tetapi juga tidak boleh tertinggal dari perubahan yang sudah terjadi.
Pada akhirnya, mungkin pertanyaan yang lebih jujur bukanlah apakah publik sudah lelah terhadap ESG, melainkan apakah kita cukup berani menjadikan ESG sebagai bagian dari strategi bisnis yang nyata.
Karena keberlanjutan yang sejati tidak lahir dari repetisi istilah, melainkan dari keputusan yang konsisten-bahkan ketika keputusan itu tidak selalu mudah.
Emmy Kuswandari. Praktisi strategi komunikasi dan Mahasiswi S2 Komunikasi Korporat di Universitas Paramadina.
Lihat juga Video Hanif: Tata Kelola Karbon untuk Pastikan Transisi Menuju Ekonomi Hijau
