Di Balik Retorika Keamanan

Konfrontasi antara Israel-Amerika Serikat dan Iran hari ini bukan sekadar riak militer regional. Ia mencerminkan pergeseran kerangka strategis yang lebih dalam: penghancuran infrastruktur nuklir Iran-seperti Natanz dan Fordow-serta pelemahan jaringan proksinya di Lebanon, Suriah, dan Yaman, bukan hanya soal keamanan Israel.

Ini adalah pre-empsi sistemik: membersihkan "halaman belakang" sebelum Washington memindahkan seluruh "bobot" militernya ke Indo-Pasifik untuk menghadapi Tiongkok.

Begin Doctrine

Secara historis, Iran adalah satu-satunya negara dengan kemajuan teknologi dan stabilitas rezim yang mampu menantang hegemoni nuklir Israel secara permanen. Pada sisi lain, Israel memegang teguh Begin Doctrine-prinsip nol toleransi terhadap pesaing nuklir di kawasan.

Namun, dinamika 2026 menunjukkan mutasi signifikan. Pendekatan yang dulu bersifat sabotase presisi terhadap reaktor Osirak di Irak hingga fasilitas Al-Kibar di Suriah, kini berevolusi menjadi penghancuran total (total neutralization). Targetnya bukan hanya situs nuklir seperti Natanz dan Fordow hingga mengalami penurunan kemampuan pengayaan uranium Iran -75% pasca serangan gabungan AS-Israel.

Strateginya berkembang menjadi penghancuran menyeluruh terhadap infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem komando yang menopang ambisi tersebut seperti ekosistem komando Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang mengendalikan operasi regional. Tujuannya lebih luas dari sekadar isu nuklir.

Israel berupaya memutus apa yang disebut sebagai "Cincin Api" (Ring of Fire)-jaringan proksi Iran yang membentang dari Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, hingga milisi Syiah di Irak.

Dengan mematahkan konektivitas komando dan logistik jaringan ini, Israel ingin menghilangkan ancaman perang asimetris di perbatasannya: roket lintas batas, drone, dan serangan proksi yang selama ini menjadi instrumen tekanan permanen.

Dalam kalkulasi strategisnya, keamanan mutlak hanya tercapai ketika Iran tidak lagi memiliki kemampuan nuklir maupun arsitektur proxy yang mampu menahan atau membalas secara tidak langsung.

Hegemoni Petrodollar

Di balik retorika demokrasi, terdapat motif penyelamatan mata uang. Iran, bersama Rusia dan Tiongkok, telah menjadi motor utama dedolarisasi global. AS memandang serangan ke Iran sebagai langkah untuk menutup "pintu keluar" sistem moneter Dolar. Dengan melumpuhkan Iran, AS mengirimkan pesan kepada dunia bahwa setiap upaya perdagangan energi di luar Dolar akan menghadapi risiko militer yang fatal.

Sejak kesepakatan 1974 antara Amerika Serikat dan Arab Saudi, mayoritas perdagangan minyak dunia dilakukan dalam dolar AS. Hingga 2025, sekitar 58% cadangan devisa global masih disimpan dalam USD, dan sekitar 80% transaksi perdagangan internasional-terutama energi-menggunakan dolar sebagai mata uang perantara.

Investor asing juga memegang lebih dari US$7 triliun surat utang pemerintah AS, membantu Washington membiayai defisit fiskal dan anggaran militernya yang mendekati US$900 miliar per tahun. Inilah yang disebut sebagai exorbitant privilege: kemampuan membiayai kekuatan global karena dunia terus membutuhkan dolar untuk energi dan cadangan devisa.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul upaya mengurangi dominasi tersebut. Tiongkok mendorong penggunaan yuan dalam perdagangan energi dan mengembangkan sistem pembayaran lintas negara alternatif SWIFT, sementara Rusia dan Iran meningkatkan transaksi non-USD pasca sanksi Barat.

Iran berada di jantung dinamika ini. Dengan ekspor sekitar 1-1,3 juta barel per hari ke Tiongkok, sebagian besar dalam skema non-USD, Teheran menjadi laboratorium hidup bagi eksperimen energi non-dolar.

Dalam konteks ini, istilah contagion risk menjadi relevan: jika satu negara energi berhasil bertahan dan bahkan tumbuh di luar sistem dolar, negara lain-di Asia, Afrika, atau Amerika Latin-bisa terdorong mengikuti. Permintaan struktural terhadap dolar akan tergerus, perlahan namun sistemik.

Jika praktik ini meluas, permintaan global terhadap USD bisa tergerus. Dalam perspektif strategis, menjaga stabilitas kawasan Teluk-yang memasok sekitar 20% minyak dunia melalui Selat Hormuz-bukan hanya soal keamanan, tetapi juga soal mempertahankan fondasi sistem moneter yang menopang posisi global Amerika.

Lebih jauh lagi, ekspansi BRICS+-yang kini mencakup Iran dan beberapa produsen energi besar-mewakili lebih dari 35% PDB global (basis PPP) dan lebih dari 40% populasi dunia. Ini bukan sekadar simbol politik; ini adalah embrio ekosistem finansial alternatif.

Energy Denial

Strategi ini bertujuan untuk memegang "leher" ekonomi negara pesaing, targetnya Tiongkok dan Rusia. Dengan mengontrol Selat Hormuz dan menghancurkan kapasitas ekspor Iran (serta sebelumnya Venezuela), AS secara efektif menjadi penentu siapa yang boleh mendapatkan energi dan pada harga berapa. Ini adalah bentuk pengepungan ekonomi sebelum konflik terbuka dimulai.

Tiongkok adalah importir energi terbesar dunia. Dengan melumpuhkan pasokan dari Venezuela (yang sudah dikunci sebelumnya) dan kini Iran, AS secara efektif mengepung Tiongkok. Tanpa energi murah dari "poros perlawanan," biaya manufaktur Tiongkok melonjak, daya saing ekspornya menurun, dan stabilitas domestiknya terancam.

Rusia membutuhkan Iran sebagai koridor transisi energi dan logistik ke arah Selatan (India dan Asia Tenggara) untuk menghindari blokade Eropa. Menghancurkan stabilitas Iran berarti mengunci Rusia tetap berada di daratan Utara yang terisolasi. Aksi serangan ke infrastruktur minyak Iran (Bandar Abbas, Pulau Kharg). Menyebabkan harga Brent meroket ke $120+/barel.

Lonjakan harga ini sering dianggap merugikan semua orang, tetapi dalam kacamata Energy Denial, ini adalah keunggulan asimetris AS yang saat ini adalah produsen minyak dan gas terbesar (shale gas). Harga tinggi justru menguntungkan produsen domestik AS, sementara bagi Tiongkok yang merupakan pengimpor murni, harga $120 adalah "pajak mematikan" bagi ekonomi mereka.

AS rela membiarkan dunia menderita inflasi asalkan "mesin" Tiongkok melambat lebih cepat. Dengan kata lain, energi menjadi instrumen tekanan ekonomi sebelum konflik militer langsung terjadi.

Jika dipetakan, setiap aksi memiliki efek sistemik. Pada variabel energi, gangguan ekspor Iran menaikkan volatilitas harga global. Pada variabel keamanan, operasi "decapitation" terhadap jaringan komando dan proxy Iran di Lebanon dan Suriah bertujuan melumpuhkan koordinasi serangan asimetris, mengurangi daya tawar Teheran di kawasan.

Pada variabel moneter, sanksi menyeluruh terhadap lembaga yang terhubung dengan sistem pembayaran non-Barat memperlambat, meski tidak menghentikan, tren dedolarisasi. Dan pada variabel geostrategi, stabilisasi paksa di Timur Tengah membuka ruang bagi Washington untuk mengalihkan fokus militernya ke Indo-Pasifik.

Secara analitis, rangkaian ini menunjukkan bahwa energi, keamanan, dan sistem keuangan global bukan arena terpisah-melainkan satu ekosistem tekanan yang saling terhubung dalam persaingan kekuatan besar.

Kutub Ketiga

Kutub Ketiga bukanlah blok militer kaku seperti NATO, melainkan Aliansi Pragmatis negara-negara mayoritas Muslim (Indonesia, Turki, Arab Saudi, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, dan Uni Emirat Arab) dengan bobot ekonomi dan geopolitik besar. Mereka adalah middle power coalition: koalisi kekuatan menengah yang pragmatis.

Negara-negara ini menolak pola pikir "Pilih Kiri atau Kanan" (AS vs Tiongkok/Rusia). Mereka memilih "Jalan Tengah" di mana kepentingan nasional-terutama perut rakyat (pangan) dan roda industri (energi)-adalah panglima.

Secara kolektif, mereka merepresentasikan sekitar 800-850 juta jiwa dan PDB gabungan mendekati US$6 triliun-setara ekonomi terbesar ketiga dunia bila diperlakukan sebagai satu entitas. Dari sisi energi, negara-negara ini menguasai sekitar 40% ekspor minyak global dan sekitar 30% perdagangan LNG, menjadikan mereka pemegang "katup oksigen" industri dunia.

Secara militer, total personel aktif mereka melampaui 2,8 juta, dengan keunggulan spesifik seperti teknologi drone Turki dan kemampuan rudal Pakistan serta Arab Saudi. Mereka mencoba membangun kekuatan alternatif melalui Board of Peace (BoP).

Melalui BoP, Kepentingan bersama mereka jelas: mencegah kehancuran total Iran yang berpotensi memicu disrupsi berantai di koridor energi dan perdagangan-mulai dari Terusan Suez hingga Selat Hormuz dan Selat Malaka.

Bagi mereka, ini bukan abstraksi strategis. Kenaikan harga minyak US$10 per barel saja dapat menambah beban fiskal subsidi energi secara signifikan, sementara gangguan pasokan gandum global akan langsung berdampak pada inflasi pangan domestik.

Mereka harus mampu menavigasi antara dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dengan tekanan AS yang ingin menggunakan BoP sebagai alat legitimasi untuk mengisolasi Iran. Dalam konteks itu, gagasan BoP menjadi instrumen lindung nilai geopolitik (geopolitical hedging).

Namun dilema muncul. Secara kualitatif, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina adalah fondasi legitimasi politik. Di sisi lain, tekanan dari Amerika Serikat untuk menjadikan BoP sebagai instrumen normalisasi kawasan tanpa Iran menciptakan risiko diplomatik dan ekonomi.

Sebaliknya, jika mereka berhasil menavigasi tekanan dan membuka ruang transaksi energi lintas mata uang atau mekanisme pembayaran alternatif secara terbatas, maka Kutub Ketiga dapat menjadi embrio tatanan multipolar yang lebih seimbang. keberhasilannya bisa menjadi fondasi arsitektur global baru yang tidak sepenuhnya dikendalikan satu poros kekuatan.

Seluruh eskalasi ini adalah upaya AS untuk membersihkan "halaman belakang" (Timur Tengah). Washington tidak ingin terjebak dalam perang dua front. Dengan "menyelesaikan" urusan Iran sekarang, AS berharap dapat menghadapi Tiongkok di Indo-Pasifik tanpa harus khawatir akan gangguan di jalur energi Teluk atau keamanan Israel.

Jaka Setiawan. Founder The Global Indonesia. Mahasiswa S3 Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) Universitas Indonesia.

Simak juga Video 'Alasan Spanyol Tolak Wilayahnya Dipakai Militer AS untuk Serang Iran':