.webp)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa pasokan ikan selama Ramadan 2026 berada dalam kondisi aman. Pemerintah menyampaikan kepastian tersebut berdasarkan proyeksi produksi nasional dan simulasi kebutuhan domestik. Data produksi kuartal pertama menunjukkan bahwa suplai masih berada di atas kebutuhan konsumsi bulanan, termasuk saat terjadi lonjakan permintaan musiman.
Pada Januari dan Februari 2026, Indonesia memasuki musim barat yang ditandai gelombang tinggi dan curah hujan besar. Kondisi cuaca tersebut membatasi sebagian aktivitas penangkapan ikan di laut. Meski demikian, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tetap mencatat produksi dalam tren terkendali karena sistem pemantauan dilakukan secara berbasis pelabuhan dan harian.
KKP memproyeksikan produksi perikanan tangkap nasional pada kuartal pertama 2026 berada di kisaran 1,6 hingga 1,8 juta ton. Produksi pada Januari dan Februari tercatat moderat, sementara Maret menunjukkan peningkatan seiring masuknya musim peralihan. Dengan rata-rata produksi bulanan sekitar 550 hingga 600 ribu ton, sektor tangkap tetap mampu menopang kebutuhan domestik selama Ramadan.
Pemerintah juga menghitung kebutuhan konsumsi nasional berdasarkan jumlah penduduk dan angka konsumsi per kapita. Dengan populasi sekitar 280 juta jiwa dan tingkat konsumsi ikan sekitar 56 kilogram per kapita per tahun, kebutuhan nasional mencapai sekitar 15,6 juta ton per tahun atau sekitar 1,3 juta ton per bulan. Selama Ramadan, konsumsi biasanya meningkat 5 hingga 10 persen sehingga kebutuhan bulanan berada di kisaran 1,35 hingga 1,45 juta ton.
Di sisi lain, sektor budidaya memberikan kontribusi signifikan terhadap ketersediaan pasokan. KKP memproyeksikan produksi budidaya nasional pada Januari hingga Maret 2026 mencapai 4,5 hingga 4,8 juta ton atau lebih dari 1,5 juta ton per bulan. Angka tersebut menunjukkan bahwa budidaya menjadi penyangga utama stabilitas suplai nasional.
Sejumlah komoditas strategis menunjukkan pertumbuhan positif pada awal 2026. Produksi nila, kerapu, lele dan udang juga bertambah dibanding periode sebelumnya. Kenaikan tersebut memperkuat struktur pasokan domestik sekaligus menjaga kesinambungan ekspor.
Secara wilayah, Pulau Jawa tetap menjadi kontributor terbesar produksi budidaya nasional. Pada Maret 2026, Jawa Barat diproyeksikan memproduksi sekitar 148 ribu ton, Jawa Timur 76 ribu ton, dan Jawa Tengah 57 ribu ton. Di luar Jawa, Sumatera Utara menyumbang sekitar 47 ribu ton, Sumatera Selatan 41 ribu ton, dan Sulawesi Selatan lebih dari 32 ribu ton. Distribusi produksi yang tersebar ini membuat sistem tidak bergantung pada satu kawasan saja.
Bila angka produksi tangkap dan budidaya digabungkan, total suplai nasional per bulan mencapai sekitar 2 juta ton. Angka tersebut berada di atas kebutuhan domestik Ramadan yang diperkirakan maksimal 1,45 juta ton per bulan. Dengan mempertimbangkan ekspor dan potensi kehilangan distribusi, Indonesia tetap berada dalam posisi surplus struktural selama periode Ramadan 2026.
Stabilitas pasokan tersebut tercermin pada pergerakan harga. KKP mencatat kenaikan harga komoditas budidaya menjelang Ramadan hanya berada di kisaran 0,25 hingga 1,39 persen. Tidak terdapat lonjakan ekstrem yang mengindikasikan gangguan suplai. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi berhasil menahan tekanan inflasi pangan.
Pemerintah tidak hanya mengandalkan produksi untuk menjaga stabilitas. Aparat pengawasan memperketat distribusi dan pemasaran di sentra konsumsi utama seperti Jabodetabek, Medan, dan Surabaya. Petugas juga meningkatkan patroli laut untuk mencegah praktik illegal fishing yang dapat merusak keseimbangan pasar dan merugikan nelayan lokal.
Di sisi hilir, Badan Mutu KKP terus memperkuat sistem sertifikasi dan pengujian laboratorium. Hingga 2025, produk perikanan Indonesia telah diterima di 147 negara tujuan ekspor. Sistem ketertelusuran dan sertifikasi mutu menjadi instrumen penting untuk menjaga reputasi dan daya saing produk nasional di pasar global.
Kasus kontaminasi Cesium-137 pada udang tahun lalu menjadi ujian bagi sistem tersebut. Pemerintah merespons cepat dengan investigasi lintas lembaga, penguatan laboratorium, dan penyusunan prosedur sertifikasi baru. Hasilnya, ekspor kembali pulih dan ratusan kontainer berhasil memasuki pasar internasional tanpa hambatan.
Rangkaian data dan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan biru Indonesia tidak lagi bertumpu pada faktor alam semata. Pemerintah membangun sistem berbasis proyeksi produksi, diversifikasi wilayah, pengawasan distribusi, dan diplomasi mutu. Ketika masyarakat menikmati ikan dengan harga stabil selama Ramadan, sistem tata kelola itulah yang sesungguhnya bekerja.
Jika ekonomi biru menjadi visi besar pembangunan kelautan nasional, maka stabilitas pasokan dan mutu ikan merupakan fondasi nyata. Dari laut hingga meja makan, ketahanan pangan kini berdiri di atas data, pengawasan, dan kepercayaan. Dan dalam konteks pangan, kepercayaan publik merupakan aset paling berharga yang harus dijaga.
Lihat juga Video: detikcom Awards 2025: Anugerah Lingkungan Energi dan Ketahanan Pangan
(prf/ega)
