Polemik Dwi LPDP dan Urgensi Membaca Ulang Nasehat Tan Malaka

Sikap Dwi Sasetyaningtyas, alumni penerima beasiswa LPDP sungguh sangat disayangkan. Sikapnya melalui video yang dia unggah di media sosial dengan memamerkan paspor kewarganegaraan asing untuk anaknya dan pernyataannya yang tidak mencerminkan nasionalisme seorang bangsa Indonesia suka tidak suka telah melukai kebatinan masyarakat Indonesia yang menontonnya.

Kritik dan hujatan pecah di tanah air, sehingga harus "memaksanya" untuk membuat pernyataan maaf yang juga dia unggah di media sosial. Tak cukup berhenti di situ, suaminya-yang juga penerima beasiswa LPDP, juga terkena imbasnya dan dipanggil pemerintah Indonesia terkait kewajibannya yang belum tuntas sebagai penerima beasiswa.

Jika harus jujur, fenomena yang terjadi pada Dwi sebetulnya sudah jamak menghinggapi mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. Bedanya, Dwi bertindak di luar kontrol dan cenderung tidak memikirkan konsekuensi dari ucapan dan sikapnya.

Banyak mahasiswa Indonesia yang bersekolah ke luar negeri, terutama ke Amerika Serikat dan Eropa, cenderung enggan untuk pulang ke Indonesia dengan alasan ingin berkarir di luar negeri, pendapatan lebih baik, dan iklim politik, serta sosial budaya yang lebih baik. Yang lebih ekstrem adalah keputusan mereka untuk berganti kewarganegaraan. Indonesia sendiri adalah sebuah negara yang menolak keras praktik kewarganegaraan ganda, berbeda dengan mayoritas negara-negara di Eropa.

Akar Masalah

Sikap Dwi dan juga mahasiswa Indonesia lainnya yang menempuh pendidikan di luar negeri ini patut dicermati secara saksama oleh pemerintah. Kasus seperti ini bukanlah persoalan yang sifatnya kasuistik dan temporer, tapi dapat menggelinding menjadi bom waktu yang dapat meledak kapan saja.

Dari perspektif sosial ekonomi, kasus seperti ini mencerminkan ketidaksiapan warga negara Indonesia yang hendak menempuh pendidikan ke luar negeri, khususnya negara-negara maju, untuk menghadapi rumpang budaya dan ekonomi.

Dengan PDB per kapita sebesar rata-rata 40 ribu USD, negara-negara di Eropa memang mampu menyediakan kualitas pendidikan level tinggi dan lapangan pekerjaan dengan pendapatan yang sangat layak untuk hidup, lengkap dengan dukungan fasilitas canggih dan sistem yang meritokratis. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang PDB per kapitanya sebesar 5 ribu USD atau delapan kali lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara Eropa.

Dengan kekuatan ekonomi sedemikian, adalah sebuah keniscayaan ketika para mahasiswa Indonesia merasa silau dengan kehebatan dan kecanggihan dunia Barat. Langsung ataupun tidak, berbagai keunggulan Barat yang menjadi rutinitas yang mereka akrabi sehari-hari akan dibandingkan dengan berbagai kesulitan yang ada di tanah air seperti lapangan pekerjaan yang terbatas dan tidak sesuai dengan keahlian mereka, sistem kerja yang belum sepenuhnya menjunjung tinggi prinsip meritokrasi, birokrasi pemerintah sebagai tempat berkarya yang belum menerapkan good and clean governance secara paripurna, hingga proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah yang belum mengakomodasi kaum terdidik dan terpelajar.

Adanya rumpang nilai budaya dan kesejahteraan ini menjadi pemantik bagi mereka untuk tidak pulang ke Indonesia, bahkan memutuskan beralih kewarganegaraan. Belum lagi jika ditambahkan variabel lain seperti bertemu jodoh dan memutuskan menikah dengan warga negara asing setempat.

Dari perspektif politik, apa yang terjadi pada kasus Dwi Sasetyaningtyas merupakan cermin pudarnya nasionalisme di kalangan generasi muda Indonesia. Nasionalisme menjadi barang langka dan bahkan hampir punah, digantikan oleh pragmatisme berfikir dan motivasi akan hal-hal yang sifatnya materialistis.

Nasionalisme seperti pada zaman revolusi fisik yang dibangun dan dibentuk oleh prinsip senasib sepenanggungan karena adanya praktik kolonialisme dan imperialisme dari penjajah, keinginan untuk hidup bersama sebagai warga Hindia Belanda, dan komunitas yang dibayangkan dengan tidak memandang perbedaan-sebagaimana disebut Indonesianis Benedict Anderson, sulit terbentuk di era Indonesia modern saat ini. Arus globalisasi yang berlangsung masif dan masuknya nilai-nilai budaya asing yang tidak selaras dengan Pancasila dan konstitusi menjadi penyebab utama lemahnya nasionalisme bangsa Indonesia saat ini.

Pesan Tan Malaka

Kita, sebagai bangsa Indonesia, ada baiknya menengok kembali pemikiran bapak bangsa Indonesia, Tan Malaka. Pada satu waktu di zaman pergolakan fisik, Tan Malaka menyampaikan bahwa penting untuk belajar dari Barat (baca: Amerika dan Eropa) untuk mengambil ilmu pengetahuan dan rasionalitas yang mereka miliki. Namun, Tan Malaka menolak keras untuk menjadi pengikut Barat secara buta.

Ia mendorong agar para pelajar Indonesia untuk menjadi murid dari Timur yang cerdas yang mengambil keunggulan dunia Barat dalam hal ilmu pengetahuan dan memanfaatkannya untuk perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah yang saat itu dibebat oleh kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang.

Ada dua hal utama yang perlu digarisbawahi dari nasehat Tan Malaka tersebut. Pertama, belajar dari Barat bisa diterjemahkan sebagai mengambil keunggulan dari dunia Barat akan ilmu pengetahuan yang cenderung progresif di sana. Ia bahkan tidak melarang para pelajar dan mahasiswa Indonesia untuk melakukan sintesis modernitas dan lokal dengan tujuan untuk memperkaya perspektif dan menggabungkan keunggulan keduanya untuk memodernisasi Indonesia tanpa kehilangan jati diri.

Kedua, yang diambil dari dunia Barat adalah ilmu pengetahuannya, bukan budayanya. Sebagai seorang pejuang dan revolusioner yang bergerak dari satu negara ke negara lainnya, ia menyadari bahwa ada kesenjangan yang besar antara budaya Eropa dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Jika aspek budaya diadopsi, bangsa Indonesia bisa kehilangan jati diri dan melupakan nasionalisme ke-Indonesiaannya.

Nasehat dan peringatan yang disampaikan oleh Tan Malaka tersebut terjadi pada Dwi dan mungkin juga para mahasiswa Indonesia lainnya yang saat ini menuntut ilmu di belahan Barat dunia. Mereka terjebak pada praksis pengagum dan peniru Barat, bukan murid cerdas dari Timur yang mengambil ilmu Barat untuk membangun negaranya. Mereka mengadopsi dunia Barat tanpa saringan yang kuat dengan berpijak pada Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, serta UUD NRI 1945 sebagai konstitusi.

Mereka menyerap budaya Barat dan tanpa sungkan menanggalkan identitas budayanya sebagai bangsa Indonesia, bahkan bersalin kewarganegaraan. Betul bahwasanya Indonesia sebagai negara berkembang memiliki banyak kekurangan dari sisi politik dan ekonomi. Tapi kekurangan tersebut tidak pantas dijadikan sebagai alasan untuk menegasikan Indonesia sebagai tanah tumpah darah yang harus diperjuangkan kemajuannya.

Otokritik Bagi Pemerintah

Sikap Dwi dalam kasus tersebut memang layak dikritisi dan disayangkan. Namun demikian, menyalahkan Dwi secara berlebihan juga bukan merupakan pilihan sikap yang bijak. Pemerintah Indonesia perlu menjadikan kasus ini sebagai masukan dan otokritik untuk terus memperbaiki kebijakan dan layanan bagi warga negara. Kebijakan untuk membangun kembali nasionalisme Indonesia mungkin kurang seksi dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur dan kebijakan populis lainnya.

Namun, membangun dan merawat nasionalisme adalah modal dasar untuk menjadi sebuah negara yang kuat, maju, dan besar. Pemerintah Indonesia seyogianya menengok kembali mandat Pancasila tentang tujuan nasional, yang mana negara melalui pemerintah wajib untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Rasa-rasanya jika pemerintah mampu memenuhi mandat tersebut, kasus seperti Dwi tidak akan terjadi.

Boy Anugerah. Tenaga Ahli Bidang Hubungan Internasional di DPR RI/Alumnus FISIP Hubungan Internasional Unpad/Founder Senayan Geopolitical Forum (SGF).

Lihat juga Video Sindiran Purbaya ke Alumni LPDP: Pindah WN Bakal Nyesal 20 Tahun Lagi