Di Jakarta, nama bukan sekadar nama. Ia bisa menjadi jalan, bisa menjadi ingatan, bisa menjadi arah. Dan di antara semua nama yang menjelma jalan, ada satu yang terasa paling mewakili kehendak kota. Namanya, MH Thamrin.
Ia bukan jenderal. Bukan presiden. Ia bukan pemimpin revolusi dengan pidato berapi-api. Ia adalah seorang Betawi yang berpikir tentang kota.
Muhammad Husni Thamrin lahir pada 1894, di Batavia yang masih terbelah-belah. Antara Eropa di atas, Timur Asing di tengah, pribumi di bawah. Kota, saat itu, bukan hanya dibangun dari batu dan kanal, tapi juga dari ketimpangan yang dalam. Jalan lebar hanya untuk yang memerintah, gang sempit untuk yang diperintah. Air bersih untuk sebagian, hamparan wabah untuk yang lain.
Di situlah Thamrin memulai politiknya. Bukan dari ide tentang negara, tetapi dari derita dan luka kota.
Ia masuk Gemeenteraad Batavia, dewan kota kolonial. Dan kemudian, Volksraad. Namun yang ia bawa bukan bahasa elite Den Haag, melainkan bahasa kampung. Soal air minum, kampung kumuh, kesehatan rakyat, dan hak orang Betawi untuk hidup layak di atas tanah lahirnya sendiri.
Ia memahami sesuatu yang jarang dipahami para pejuang kemerdekaan lainnya ketika itu. Bahwa, penjajahan tidak hanya menjangkau yang di atas, tetapi juga di sudut-sudut kota. Bahwa kolonialisme bukan hanya tentang bendera, tetapi juga tentang tata ruang. Ketika ia menuntut perbaikan kampung, itu bukan sekadar sanitasi. Itu adalah politik martabat.
Thamrin sering dianggap "moderat". Ia tidak berorasi seperti Soekarno. Ia tidak bergerilya seperti Sudirman dan Tan Malaka. Ia memilih berdebat di ruang-ruang kolonial, menulis memorandum, menekan kebijakan. Tetapi justru di situlah radikalitasnya. Ia memaksa kekuasaan kolonial berbicara tentang rakyat kota yang selama ini tak dianggap.
Ia memperjuangkan Kampung Improvement Program, jauh sebelum istilah itu ada. Ia menuntut perumahan rakyat. Ia mempersoalkan kesehatan publik. Ia bicara tentang transportasi dan pasar. Dengan kata lain, ia memikirkan Jakarta sebagai kota bagi warganya, bukan sekadar panggung kekuasaan.
Thamrin, Politisi Kota Pertama di Indonesia
Ada kisah yang sering terlupakan. Pada 1939, pemerintah kolonial menuduhnya menyimpan dokumen pergerakan nasional. Rumahnya digeledah. Ia diawasi. Ia disudutkan. Ia wafat pada Januari 1941. Dalam tekanan politik, dalam pengawasan kolonial, dalam kesehatan yang terus merosot.
Ia tidak sempat melihat Indonesia merdeka. Tetapi ia telah menanam satu hal yang lebih awal. Yakni, gagasan bahwa kota harus adil bagi warganya.
Delapan puluh lima tahun kemudian, Jakarta masih bergulat dengan pertanyaan yang sama. Siapa yang berhak atas kota? Di antara gedung kaca, jalan layang, reklamasi, dan apartemen vertikal, bayang Thamrin sesekali muncul. Seperti suara lama yang tak pernah benar-benar pergi.
20 Februari 2026. Jakarta menandai satu tahun kepemimpinan Gubernur Pramono Anung. Seorang teknokrat yang ulung. Seorang administrator yang tenang. Bukan orator yang menggebu-gebu.
Tetapi justru di situlah garis halus itu terlihat. Antara Thamrin dan Pramono. Thamrin percaya perubahan kota terjadi melalui kebijakan konkret. Lewat peraturan, anggaran, program. Ia bekerja dari dalam sistem kolonial untuk memperbaiki hidup rakyat kota. Pramono bekerja dari dalam birokrasi modern untuk tujuan serupa. Menata layanan publik, transportasi, hunian layak, dan tata kelola Jakarta sebagai kota global.
Jika Thamrin berdebat tentang air bersih kampung, Pramono mendorong keras pembaruan jaringan air perpipaan kota. Dia ingin seluruh warga Jakarta terjangkau air bersih sebelum 2030. Jika Thamrin menuntut perumahan rakyat Batavia, Pramono mengakselerasi hunian terjangkau di Jakarta. Jika Thamrin memperjuangkan representasi warga kota dalam kebijakan, Pramono menguatkan data, perencanaan, dan tata kelola berbasis kebutuhan warga.
Mereka dipisahkan oleh satu abad, tetapi dipertemukan oleh satu ide. Bahwa, kota harus diurus dengan akal, bukan dengan atraksi, ataupun sensasi.
Ada perbedaan, tentu. Thamrin hidup dalam kolonialisme, yang politiknya adalah perlawanan dalam batas. Pramono hidup di alam republik, yang politiknya adalah pengelolaan dalam mandat. Namun keduanya memiliki etos yang jarang dipunya orang. Yakni, kesetiaan yang sunyi. Bukan pada elite, bukan pada simbol, bukan pada panggung nasional. Melainkan, pada warga.
Jakarta kerap dipimpin oleh figur besar. Ali Sadikin, Sutiyoso, Jokowi, Basuk Tjahaja Purnama, Anies Baswedan. Dan Pramono, datang dengan sesuatu yang lebih senyap, teknokrasi yang bekerja dengan sungguh. Dalam sejarah kota, tipe pemimpin seperti ini sering tidak bisa segera dipahami. Karena ia tidak membakar emosi. Ia memilih tidak bekerja di bawah sorot kamera dan sensasi media sosial. Sebaliknya, ia menata sistem. Dan di situlah, ia paling dekat dengan Thamrin.
Thamrin tidak berpidato tentang kemerdekaan di lapangan besar. Ia menulis usulan anggaran. Ia memperdebatkan sanitasi. Ia memeriksa kampung. Politik kota, pada dasarnya, adalah politik detail.
Mungkin karena itu nama Thamrin tidak pernah pudar di Jakarta. Ia bukan sekadar jalan protokol. Ia adalah ingatan bahwa kota ini pernah dipikirkan dengan serius oleh seorang anak Betawi yang tahu. Bahwa, martabat warga dimulai dari air yang mengalir di rumahnya, jalan yang bisa dilalui kakinya, dan ruang yang mengakui keberadaannya.
Menjelang satu tahun Pramono Anung memimpin Jakarta, pertanyaan yang sama kembali. Apakah kota ini semakin menjadi milik warganya?
Jawabannya belum selesai. Kota memang tak pernah selesai. Tetapi setiap upaya menata layanan, memperbaiki hunian, memperluas akses, dan menguatkan tata kelola, adalah gema kecil dari gagasan lama Thamrin. Bahwa keadilan kota bukan retorika, melainkan pekerjaan sehari-hari.
Jika suatu malam, di Jalan MH Thamrin, lampu-lampu menyala dan kendaraan mengalir tanpa henti, mungkin kita bisa membayangkan sesuatu. Seorang lelaki Betawi berjas, berjalan pelan, memperhatikan kota yang dulu ia bela di meja kolonial.
Pada akhirnya, kota bukanlah deretan beton, melainkan janji yang terus diperbarui antara kekuasaan dan warganya. Di setiap trotoar yang dibenahi, di setiap rumah yang layak dihuni, di setiap layanan yang memanusiakan, ada jejak tak kasat mata dari pikiran MH Thamrin. Dan bila hari-hari ini Pramono Anung menata kota dengan kesenyapan kerja dan ketelitian angka, ia pasti tengah melanjutkan doa tua seorang politisi Betawi yang percaya. Bahwa peradaban kota tidak dibangun oleh gemuruh kata, melainkan oleh kesetiaan yang paling senyap pada martabat manusia.
Maka Jakarta akan terus tumbuh. Bukan hanya ke langit, tetapi ke dalam. Menjadi kota yang akhirnya pulang, kepada warganya.
Rano Karno. Wakil Gubernur DKI Jakarta.
(rdp/imk)