Profesor Sebagai Teladan Publik

Biasanya ketika seseorang menyebut kata "profesor" otomatis menghadirkan rasa hormat. Gelar itu bukan sekadar penanda kepakaran, melainkan simbol keteladanan yaitu orang yang ilmunya dalam, sikapnya matang, ucapannya tertimbang, dan tindakannya memberi arah. Di ruang-ruang kelas, mahasiswa menatap profesor sebagai cermin masa depan, dimana bukan hanya masa depan karier tetapi masa depan watak. Namun, di tengah hiruk-pikuk dunia akademik hari ini, rasa hormat itu kian sering tergerus oleh kekecewaan. Bukan karena ilmu kehilangan nilainya, melainkan karena keteladanan kehilangan tempatnya.

Kampus hidup dalam paradoks. Di satu sisi, ia dibebani tuntutan produktivitas seperti publikasi, sitasi, akreditasi, peringkat internasional. Di sisi lain, ia memikul mandat moral berupa menjaga kejujuran ilmiah, merawat kebebasan akademik, membentuk karakter generasi muda.

Ketika logika kuantifikasi menang telak atas etika, profesor terjebak dalam perlombaan angka. Di titik inilah gelar kerap "cukup" untuk mengukuhkan otoritas, sementara keteladanan dianggap bonus. Padahal, tanpa keteladanan, otoritas berubah menjadi kosong makna.

Tidak ada yang salah dengan tuntutan produktivitas ilmiah. Riset memang harus dipublikasikan, pengetahuan harus disebarluaskan. Persoalannya muncul ketika mesin insentif mendorong perilaku-perilaku menyimpang seperti ghost writing, publikasi instan, menebeng nama pada publikasi, pemecahan riset menjadi serpihan artikel dangkal, kolaborasi semu demi menambah sitasi, atau yang paling fatal ialah plagiarisme dan manipulasi data.

Dalam iklim seperti ini, profesor berada di persimpangan apakah tetap setia pada proses ilmiah yang lambat dan melelahkan, atau mengikuti arus pragmatis yang menjanjikan hasil cepat.

Keteladanan keilmuan diuji justru di wilayah abu-abu itu. Profesor yang berintegritas akan menahan diri dari jalan pintas, sekalipun tahu konsekuensinya yaitu lambat naik peringkat, kalah dalam kompetisi hibah, atau tersisih dari panggung popularitas akademik. Ketika profesor memilih setia pada kebenaran, maka ia sedang mengirim pesan sunyi kepada mahasiswa bahwa ilmu bukan sekadar produk, melainkan proses etis.

Sebaliknya, ketika profesor memamerkan "kepiawaian administratif" mengakali sistem, maka secara tidak langsung ia mengajarkan bahwa kecerdasan bisa berjalan tanpa kejujuran. Pelajaran semacam ini mungkin tak tertulis di silabus, tetapi akan muncul dalam praktik sehari-hari.

Gelar profesor membawa otoritas. Otoritas, bila tidak dikawal etika, mudah tergelincir menjadi kekuasaan. Di ruang kelas, pergeseran ini tampak ketika profesor mematikan perbedaan pendapat dengan dalih "pengalaman panjang", merendahkan pertanyaan mahasiswa, atau mengubah kritik ilmiah menjadi serangan personal. Kampus yang seharusnya menjadi rumah dialog berubah menjadi panggung monolog. Di titik ini, keteladanan dalam sikap seperti kerendahan hati intelektual menjadi krusial.

Kerendahan hati bukan berarti relativisme tanpa standar. Profesor tetap penjaga mutu. Tetapi mutu tidak identik dengan kekerasan simbolik. Mutu hidup justru tumbuh dalam iklim aman untuk bertanya, salah, dan mencoba lagi. Ketika profesor berani berkata "saya tidak tahu" atau "saya keliru", maka ia sedang menanamkan etos ilmiah yang paling esensial yaitu kebenaran lebih penting daripada gengsi. Di dunia yang memuja citra, keberanian mengakui keterbatasan adalah bentuk keteladanan yang radikal.

Keteladanan tidak diuji pada orasi ilmiah, melainkan pada rutinitas yang sepi tepuk tangan. Kebiasaan disiplin seperti datang tepat waktu, menepati janji bimbingan, transparan dalam penilaian, adil dalam kolaborasi riset, menjaga jarak etis dengan mahasiswa, menolak gratifikasi dalam proyek merupakan kegiatan yang terkesan sepele namun membentuk ekologi kepercayaan. Di ruang tata kelola, profesor kerap menjadi penentu seperti promosi jabatan, rekrutmen, distribusi sumber daya. Di sinilah integritas dipertaruhkan.

Ketika meritokrasi dikalahkan oleh patronase, kampus kehilangan daya didiknya. Mahasiswa belajar bahwa keberhasilan lebih ditentukan relasi daripada kompetensi. Etika pun tereduksi menjadi retorika. Keteladanan dalam tindakan menuntut keberanian untuk berkata tidak pada konflik kepentingan, meski itu berarti tidak populer di lingkaran kekuasaan kampus. Profesor yang mempraktikkan integritas semacam ini sedang menegakkan pesan sunyi bahwa yang benar sering kali sunyi, tetapi dampaknya panjang.

Era digital memperluas panggung profesor. Komentar di media sosial, opini di media massa, wawancara televisi akan berpotensi membentuk persepsi publik tentang ilmu. Di sini, keteladanan dalam ucapan menjadi krusial. Profesor tidak dituntut netral terhadap ketidakadilan, profesor perlu kritis terhadap kebijakan publik. Namun kritik yang berakar pada data, argumentasi yang jernih, dan bahasa yang beradab membedakan pencerahan dari kebisingan.

Masalah muncul ketika profesor ikut larut dalam arus sensasionalisme seperti generalisasi serampangan, opini di luar kompetensi yang dibungkus otoritas, merasa paling pintar atas segala hal atau penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Publik lalu kebingungan apabila profesor saja abai pada standar evidensial, siapa lagi yang bisa dijadikan rujukan?

Keteladanan dalam ucapan berarti menjaga batas antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab epistemik. Profesor harus mampu mengajarkan bahwa berbicara di ruang publik adalah tindakan moral, bukan sekadar ekspresi personal.

Mahasiswa hari ini tumbuh dalam dunia instan seperti ringkasan algoritmik, influencer sebagai rujukan, opini cepat sebagai mata uang. Kampus semestinya menjadi tempat melambat yaitu ruang untuk berpikir dalam, memeriksa ulang, dan berdamai dengan kompleksitas. Ketika profesor gagal menjadi teladan, mahasiswa mencari figur lain. Popularitas mengalahkan otoritas ilmiah, akhirnya memunculkan fenomena bahwa yang viral akan mengalahkan yang valid. Dalam jangka panjang, kondisi ini melahirkan generasi yang cepat bereaksi, lambat merefleksi.

Krisis keteladanan juga menular pada etos riset. Toleransi terhadap pelanggaran kecil menciptakan normalisasi pelanggaran besar. Kultur akademik bergeser dari pencarian kebenaran menjadi pengumpulan prestasi. Pada akhirnya, universitas berisiko kehilangan mandat sosialnya yaitu bukan lagi penjaga nalar publik, melainkan pabrik kredensial.

Memulihkan keteladanan profesor tidak cukup dengan imbauan moral, namun menuntut perubahan struktural. Pertama, sistem insentif perlu diseimbangkan yaitu antara kualitas riset, kontribusi pengajaran, dan pembinaan karakter harus diakui setara dengan kuantitas publikasi. Kedua, penguatan etika riset seperti pelatihan berkelanjutan, audit independen, dan sanksi yang adil harus menjadi arsitektur permanen, bukan reaksi sesaat terhadap skandal.

Ketiga, kultur mentoring perlu dihidupkan kembali. Profesor bukan sekadar supervisor teknis, melainkan mentor nilai. Forum refleksi etika, komunitas praktik baik, dan teladan lintas generasi dapat menularkan integritas secara organik. Keempat, tata kelola kampus harus transparan dan partisipatif agar konflik kepentingan bisa diawasi. Kebebasan akademik perlu dijaga, tetapi selalu berdampingan dengan akuntabilitas etika.

Keteladanan profesor menuntut keutuhan berupa ilmu yang tajam, hati yang bersih, laku yang konsisten, dan kata yang bertanggung jawab. Profesor yang utuh tidak alergi kritik, namun ia justru memerlukannya. Profesor tidak membangun wibawa di atas ketakutan, melainkan di atas kepercayaan. Profesor tidak menggadaikan kebenaran demi popularitas, tetapi bersedia sepi demi integritas.

Pada akhirnya, pertanyaan tentang keteladanan profesor adalah pertanyaan tentang masa depan nalar publik. Ketika profesor setia pada etika, kampus kembali menjadi rumah bagi kebenaran yang jujur dan kemanusiaan yang beradab. Ketika profesor mengabaikannya, gelar tinggal simbol, dan ilmu kehilangan wibawa. Di pundak profesor, bukan hanya reputasi akademik yang dipertaruhkan, tetapi arah peradaban berpikir kita.

M. Nur Rianto Al Arif. Guru Besar di UIN Syarif Hidayatullah dan Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Dosen Indonesia.