Sesar Lembang: Mengubur Fatalisme, Membangun Nalar Keselamatan
Bagikan opini, gagasan, atau sudut pandang Anda mengenai isu-isu terkini
Kirim Tulisan

Kolom

Sesar Lembang: Mengubur Fatalisme, Membangun Nalar Keselamatan

Rabu, 11 Feb 2026 10:24 WIB
Randi Syafutra
Dosen Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Kandidat Doktor Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB University, & Pendiri TERRA Indonesia
Catatan: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi detik.com
Sesar Lembang: Mengubur Fatalisme, Membangun Nalar Keselamatan
Foto: Rambu di Jalur Sesar Lembang (Yudha Maulana)
Jakarta -

Data terbaru BMKG dan BRIN awal 2026 mengenai Sesar Lembang menyajikan fakta yang tidak terbantahkan dan mengerikan. Aktivitas gempa mikro di segmen Cimeta sepanjang 2025 serta kenaikan permukaan Gunung Batu setinggi 40 sentimeter adalah bukti fisik yang telanjang. Lempeng bumi di utara Bandung bergerak konstan dengan kecepatan 3 hingga 5 milimeter per tahun.

Namun respons kolektif masyarakat dan pemerintah terhadap data ini justru memperlihatkan masalah sosial yang serius. Kita sedang mengalami krisis literasi bencana dan kejumudan nalar.

Masyarakat kita sering kali terjebak dalam budaya fatalisme yang akut. Narasi yang berkembang di warung kopi hingga ruang rapat birokrasi kerap menyederhanakan ancaman geologis sebagai urusan nasib semata.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sikap pasrah ini sangat berbahaya. Fatalisme membuat data sains yang valid dianggap sebagai angin lalu atau gangguan terhadap kenyamanan hidup. Padahal Sesar Lembang bekerja dengan hukum fisika yang pasti. Patahan ini tidak bekerja berdasarkan keberuntungan, kesialan atau doa semata tanpa ikhtiar mitigasi.

Bias Kognitif dan Amnesia Sejarah

Tantangan terbesar mitigasi di Bandung Raya saat ini bukanlah memprediksi kapan gempa terjadi karena sains sudah memberikan rentang waktunya. Tantangannya adalah mengubah cara pikir 2,7 juta warga yang merasa aman dalam ketidaktahuan.

Siklus gempa 170 hingga 670 tahun membuat memori kolektif masyarakat terputus total. Gempa besar terakhir tercatat terjadi pada abad ke-15. Jarak waktu yang panjang ini menciptakan bias kognitif yang mematikan. Warga merasa karena bencana tidak terjadi hari ini atau kemarin maka bencana tidak akan terjadi selamanya.

Pemahaman publik mengenai karakteristik gempa juga masih dangkal dan penuh sesat pikir. Banyak warga meremehkan potensi Magnitudo 6,8 hingga 7,0 karena membandingkannya dengan gempa Aceh atau Jepang yang bermagnitudo 9.

Logika ini cacat fatal. Peneliti BRIN berulang kali menekankan bahwa kunci kehancuran Sesar Lembang ada pada kedalamannya yang sangat dangkal.

Gempa dangkal tidak membutuhkan magnitudo raksasa untuk meruntuhkan kota. Sumber gempa yang dekat dengan permukaan membuat energi hantamannya sangat destruktif dan langsung. Masyarakat di Cimahi yang terancam amplifikasi guncangan dan warga Gedebage yang duduk di atas zona likuefaksi perlu memahami fisika sederhana ini.

Bahaya gempa tidak selalu berbanding lurus dengan angka skala Richter tetapi bergantung pada struktur tanah dan kedalaman sumber. Mengabaikan faktor kedalaman ini adalah bentuk bunuh diri massal yang tidak disadari.

Penyangkalan Ekonomi dan Politik

Masalah sosiologis ini diperparah oleh penyangkalan di level ekonomi dan politik. Ada ketakutan tidak berdasar bahwa membicarakan potensi bencana akan menakuti investor dan mematikan pariwisata Lembang.

Pola pikir ini justru menjerumuskan ekonomi ke jurang yang lebih dalam. Pembangunan hotel, vila, dan tempat wisata terus dipacu di zona merah tanpa mengindahkan peta risiko.

Kita harus berani mengatakan bahwa ekonomi yang dibangun di atas kerentanan bencana adalah ekonomi yang rapuh. Kehancuran infrastruktur akibat gempa akan menghapus keuntungan ekonomi puluhan tahun dalam hitungan detik. Lihatlah apa yang terjadi pada Palu.

Kota tersebut lumpuh total karena tata ruangnya mengabaikan peringatan sains. Bandung sedang berjalan menuju jurang yang sama jika kita membiarkan hunian dan bisnis tumbuh subur di zona terlarang radius 100 hingga 150 meter dari garis patahan.

Melawan Mitos dengan Data

Mitigasi Sesar Lembang harus dimulai dengan revolusi nalar dan budaya. Pendekatan teknis seperti membangun jalur evakuasi tidak akan berguna jika manusianya masih berpikir mistis. Kita harus berhenti menidurkan masyarakat dengan kalimat penenang yang palsu.

Langkah pertama adalah integrasi kurikulum kebencanaan yang berbasis data lokal dan spesifik. Siswa di sekolah Bandung Raya tidak boleh hanya menghafal teori gempa secara umum. Siswa harus paham posisi sekolah dan rumah mereka terhadap jalur sesar. Pengetahuan ini harus aplikatif. Generasi muda harus menjadi agen perubahan yang membawa data sains ke meja makan keluarga dan mendobrak kejumudan orang tua mereka.

Langkah kedua adalah penerjemahan data sains menjadi bahasa warga yang membumi. Istilah teknis seperti amplifikasi atau likuefaksi harus disederhanakan agar dipahami oleh pedagang pasar, supir angkutan, dan ibu rumah tangga.

Peringatan dini dari BMKG mengenai aktivitas mikrotremor di segmen Cimeta harus sampai ke grup percakapan warga dengan narasi yang mendorong kewaspadaan rasional. Informasi harus transparan. Menutup-nutupi data demi menjaga ketenangan warga adalah bentuk kejahatan publik.

Langkah ketiga adalah menjadikan standar bangunan tahan gempa sebagai gaya hidup dan status sosial baru. Memiliki rumah dengan struktur beton bertulang yang kuat harus menjadi kebanggaan, sama seperti kebanggaan memiliki kendaraan mewah.

Pemerintah perlu memberikan insentif pajak bagi bangunan yang lolos sertifikasi tahan gempa untuk merangsang perubahan perilaku ini. Sebaliknya, bangunan komersial yang tidak lolos audit struktur harus diberi sanksi sosial dan administratif.

Menghadapi Sesar Lembang membutuhkan lebih dari sekadar alat deteksi canggih atau anggaran besar. Kita membutuhkan masyarakat yang rasional dan berdaya. Kita membutuhkan warga yang mampu membaca tanda alam seperti kenaikan Gunung Batu dan meresponsnya dengan persiapan matang.

Kita harus memilih untuk bersiap dengan akal sehat atau pasrah menunggu giliran menjadi korban akibat ketidaktahuan kita sendiri.

Randi Syafutra. Dosen Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Kandidat Doktor Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB University, & Pendiri TERRA Indonesia.

(rdp/imk)


Berita Terkait