Menghadirkan Jiwa Kemanusiaan di Meja Perundingan Dunia

Dalam lanskap politik global mutakhir, diplomasi tidak lagi sepenuhnya bekerja melalui mekanisme negara dan hukum internasional. Konflik bersenjata yang berlangsung tanpa resolusi-di Gaza, Ukraina, Sudan, Yaman, dan sejumlah wilayah Afrika-menunjukkan keterbatasan sistem internasional dalam melindungi warga sipil.

Laporan UNHCR tahun 2025 mencatat lebih dari 120 juta manusia menjadi pengungsi dan pengungsi internal, angka tertinggi sejak Perang Dunia II.

Pada saat yang sama, laporan FAO (Food and Agriculture Organization) dan World Food Programme menunjukkan lebih dari 735 juta orang berada dalam kondisi rawan pangan akut, terutama akibat konflik dan keruntuhan negara.

Dalam konteks inilah berkembang apa yang dalam kajian hubungan internasional disebut "humanitarian diplomacy" atau diplomasi kemanusiaan. Berbeda dari diplomasi klasik yang berorientasi pada kepentingan nasional, diplomasi kemanusiaan menempatkan perlindungan martabat manusia sebagai tujuan utama. Ia bekerja melalui legitimasi moral, pengalaman historis, dan otoritas etis-bukan semata-mata kekuatan militer atau sanksi ekonomi.

Diplomasi kemanusiaan biasanya dijalankan oleh aktor-aktor yang berada di luar struktur kekuasaan formal: organisasi kemanusiaan, pemimpin lintas iman, serta tokoh pasca-kekuasaan. Mereka memiliki ruang bicara yang lebih luas karena tidak terikat langsung oleh kalkulasi geopolitik. Dalam situasi ketika negara-negara besar saling mengunci kepentingan, suara-suara semacam ini justru memperoleh daya dengar.

Forum Zayed for Human Fraternity, yang sejak 2019 berkembang di Abu Dhabi, merupakan salah satu ruang di mana diplomasi kemanusiaan itu dipraktikkan. Forum ini lahir dari kesadaran bahwa hukum internasional dan mekanisme PBB sering kali gagal menghentikan kekerasan. Karena itu, ia menggeser bahasa politik global dari logika kekuatan ke logika nilai kemanusiaan lintas iman dan peradaban.

Di ruang semacam inilah kehadiran tokoh dari Global South menjadi signifikan. Dunia tidak hanya membutuhkan norma, tetapi pengalaman konkret mengelola pluralitas, krisis, dan konflik. Indonesia-dan aktor-aktornya-masuk dalam percakapan ini bukan karena kekuatan militernya, melainkan karena pengalaman sosial dan politiknya.

Megawati Aktor Diplomasi

Kehadiran Presiden ke-5 RI dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Prof Dr. (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri di Forum Zayed pada Februari 2026 ini mesti dibaca dalam kerangka diplomasi kemanusiaan pasca-kekuasaan.

Ia hadir bukan sebagai kepala negara aktif, melainkan sebagai figur historis yang membawa pengalaman panjang mengelola krisis nasional dan transisi demokrasi.

Forum Zayed 2026 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, berlangsung pada bulan Februari ini dan merupakan kelanjutan dari rangkaian Zayed Award for Human Fraternity. Dalam forum ini, Megawati hadir sebagai tamu kehormatan dan pembicara undangan.

Agenda resminya meliputi partisipasi dalam sesi dialog kemanusiaan global, pertemuan dengan pejabat tinggi Uni Emirat Arab, serta diskusi tertutup dengan tokoh lintas agama dan masyarakat sipil internasional.

Kehadiran Megawati di forum ini tidak terjadi di ruang kosong. Forum Zayed sebelumnya, pada 2024, telah memberikan penghargaan kepada organisasi masyarakat Islam dari Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah-sebuah pengakuan yang menempatkan pengalaman sosial Indonesia dalam peta solusi kemanusiaan global. Dengan demikian, kehadiran Megawati pada 2026 merupakan kelanjutan dari posisi yang telah diakui sebelumnya.

Dalam pandangan yang disampaikannya, Megawati menekankan bahwa krisis kemanusiaan global hari ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan instrumen hukum dan militer. Ia menyoroti bagaimana perang modern justru memperlihatkan kegagalan elite global menjaga warga sipil sebagai subjek utama kebijakan. Data ICRC (International Committee of the Red Cross) menunjukkan bahwa dalam konflik kontemporer, mayoritas korban adalah non-kombatan-perempuan, anak-anak, dan warga sipil.

Megawati juga menegaskan pentingnya suara Global South dalam percakapan global. Negara-negara berkembang, menurutnya, memiliki pengalaman historis menghadapi kemiskinan, konflik internal, dan pluralitas identitas. Pengalaman ini sering diabaikan dalam desain kebijakan global yang didominasi negara maju.

Forum Zayed, dalam hal ini, menjadi ruang alternatif untuk mengangkat pengalaman tersebut sebagai sumber pembelajaran, bukan sekadar objek belas kasihan.

Jejak Diplomasi Kemanusiaan

Orientasi diplomasi kemanusiaan Megawati terlihat jelas dalam rangkaian agenda luar negerinya beberapa tahun terakhir. Salah satu yang paling penting adalah pertemuannya dengan Paus Fransiskus di Vatikan.

Pertemuan tersebut berlangsung pada 7 Februari 2025 di Casa Santa Marta, kediaman resmi Paus di Vatikan. Megawati berada di Roma dalam rangka menghadiri World Leaders Summit on Children's Rights, sebuah forum tingkat dunia yang diselenggarakan Vatikan pada 3-4 Februari 2025.

Dalam forum tersebut, Megawati diundang sebagai panelis, bersama sejumlah pemimpin dunia dan tokoh internasional, untuk membahas isu perlindungan anak dalam situasi konflik, pengungsian, dan kemiskinan ekstrem.

Pertemuan Megawati dengan Paus Fransiskus bersifat audiensi privat. Agenda pembicaraan mencakup isu-isu kemanusiaan global: dampak perang terhadap anak-anak, krisis pengungsi lintas negara, serta peran pemimpin lintas iman dalam membangun etika global yang melampaui kepentingan politik. Pertemuan ini menegaskan posisi Megawati sebagai aktor dialog lintas iman dalam diplomasi kemanusiaan.

Selain Vatikan, Megawati juga tercatat menghadiri sejumlah forum internasional yang menempatkan dialog peradaban dan kemanusiaan sebagai tema utama.

Pada Juli 2025, ia melakukan kunjungan ke Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, untuk menghadiri forum dialog peradaban global yang melibatkan tokoh-tokoh politik, akademisi, dan pemimpin masyarakat sipil dari berbagai negara.

Dalam forum tersebut, Megawati menekankan pentingnya kerja sama Global South dan kritik terhadap tatanan global yang timpang.

Rangkaian kunjungan ini menunjukkan satu benang merah yang konsisten: Megawati tidak menjalankan diplomasi elektoral atau diplomasi ekonomi, melainkan diplomasi kemanusiaan. Ia berbicara di ruang-ruang yang berupaya memulihkan dimensi etik politik global, di tengah kegagalan sistem internasional melindungi manusia.

Kunjungan ke Forum Zayed pada Februari 2026 menjadi artikulasi paling mutakhir dari orientasi tersebut. Ia menyatukan pengalaman Megawati sebagai pemimpin transisi demokrasi, aktor Global South, dan figur pasca-kekuasaan yang berbicara dari legitimasi moral, bukan dari jabatan formal.

Dalam dunia yang semakin dikuasai logika kekuatan, diplomasi kemanusiaan menjadi salah satu saluran terakhir untuk menjaga agar politik global tidak sepenuhnya tercerabut dari etika.

Kehadiran Megawati di forum-forum kemanusiaan internasional menunjukkan bahwa pengalaman sejarah dan suara dari Selatan Global masih memiliki relevansi-bukan sebagai nostalgia, melainkan sebagai sumber arah bagi dunia yang tengah kehilangan orientasi kemanusiaannya.

Nasyirul Falah Amru. Anggota DPR RI Fraksi PDIP Perjuangan.