Peran Indonesia di Board of Peace dan Tantangan di Dalam Negeri

Pada pekan lalu, di tengah dynamic continuum percaturan geopolitik dunia, sejumlah kepala negara menghadiri seremoni World Economic Forum (WEF). Forum yang tidak hanya menyediakan "mimbar" bagi pemangku kepentingan dalam menangani isu ekonomi dunia, tetapi juga kesempatan bagi para pemimpin dunia untuk mengetengahkan pandangan terhadap tatanan dunia kontemporer yang kian menjauhi kata stabilitas.

Di tengah hiruk-pikuk WEF tersebut, Indonesia menyetujui keanggotaan Board of Peace (BoP), bertujuan untuk menyelesaikan kerumitan konflik Palestina - Israel. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menjadi inisiator utama yang berhasil menggalang sekitar 35 negara anggota BoP, termasuk beberapa negara muslim penting di kawasan.

Langkah Indonesia dalam Abraham Accord Jilid Dua tersebut menuai beragam reaksi, baik afirmatif maupun konfrontatif. Sikap afirmatif muncul atas kepercayaan akan ikhtiar Indonesia dalam menyudahi penderitaan bangsa Palestina, meyakini BoP sebagai "panasea" dari kompleksitas tak berujung konflik Palestina-Israel.

Sementara sikap konfrontatif datang dari pekatnya unsur Pax Americana ala Trump dalam BoP, sehingga hanya akan menghasilkan efek detrimental bagi masa depan Palestina. Demikian juga berkaitan dengan residu jangka panjang terhadap percepatan erosi tatanan multilateralistime dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sikap tersebut juga didukungan dengan enggan bergabungnya beberapa kekuatan global dalam badan baru tersebut.

Namun terdapat hal yang sekiranya perlu menjadi atensi dari Indonesia, residu keanggotaan BoP dalam tataran nasional Indonesia, glokalisasi yang berujung kepada radikalisasi.

Dari Pegunungan Kabul hingga Gurun Syam

Medio akhir dekade 1980, saat perang dingin mencapai titik kulminasi di Asia Tengah, sejumlah anak bangsa menjadi "angkatan sukarela" resistensi invasi Uni Soviet di Afghanistan, sebuah negara muslim yang ribuan mil jauhnya dari Bumi Pertiwi.

Fenomena Afghanistan menyeru umat muslim Tanah Air untuk membantu saudara seiman dari ancaman invasi rezim komunis Uni Soviet. Seruan tersebut berkelindan dengan kondisi umat muslim Indonesia yang mengalami keterbatasan ekspresi keislaman saat era tersebut.

Fusi narasi tersebut menjadi dinamo utama yang memberangkatkan sejumlah anak bangsa untuk bertempur, mengangkat senjata di Afghanistan setelah masa pelatihan di beberapa wilayah di negara tetangga Afghanistan, melawan tentara merah di dinginnya pegunungan Afghanistan.

Puluhan tahun setelahnya, tepat sekitar satu dekade pasca peristiwa 9/11, kelompok pemberontak yang mencirikan kelompoknya sebagai perwujudan sistem khilafah akhir zaman berhasil merebut sejumlah kota penting di wilayah Syam (Suriah dan Irak).

Keberhasilan agresi dalam rentang yang cukup singkat tersebut menyatu dengan narasi kebangkitan khilafah ala kepercayaan kelompok mormonisme Islam. Kelompok Islamic State of Syiria and Iraq (ISIS) tersebut mencatut secara parsial berbagai fragmen teks suci untuk menguatkan kepentingan narasi mereka.

ISIS memadukan dengan sangat apik ramalan akhir zaman dengan stagnasi umat Islam dunia yang berada di bawah hegemoni sistem politik tidak islami, baik itu umat muslim di negara mayoritas muslim (Indonesia) maupun minoritas muslim.

Kembali, fusi narasi global dan domestik mengorkestrasi keberangkatan puluhan anak bangsa untuk menghirup debu-debu utopia gurun Syam, Suriah dan Irak.

ISIS dan Glokalisasi

Glokalisasi merujuk kepada proses percampuran fenomena global dengan senyawa konteks lokal. Paduan narasi dinamika global dengan domain domestik yang mendorong keresahan individu atau kelompok menjadi sebuah tindakan.

Kasus ISIS menunjukkan bagaimana manufakturisasi narasi tidak hanya mengambil material situasi global maupun kawasan (Timur Tengah), namun juga mengakomodasi narasi domestik; kesenjangan sosial, ketimpangan ekonomi, dan ketidakpuasan politik di Indonesia.

Demikian menciptakan relevansi paripurna, menggugah individu atau kelompok dalam bertindak; berangkat ke Suriah demi mencicipi janji-janji utopis kehidupan sistem politik Islami.

Indonesia yang mengalami kemajuan penetrasi infrastruktur digital, memiliki indikasi perluasan cakupan dan percepatan glokalisasi yang sangat mungkin berbeda dari rentang waktu sebelumnya.

Kecepatan transmisi informasi akibat sofistikasi teknologi di Indonesia dapat menggabungkan aspek-aspek lokal dengan fenomena global dengan sangat cepat.

Oleh karenanya, terdapat keleluasaan ruang operasi perekrutan bagi kelompok semacam ISIS, kelompok khawarij-golongan deviasi dari ajaran Islam- dalam menyabotase dukungan masyarakat Indonesia terhadap isu Palestina. Sehingga menjerumuskan sikap positif anak bangsa terhadap kemerdekaan Palestina ke dalam domain destruktif dan nir-konstruktif.

Manuver Rekrutmen Sosial Media

Terdapat dua langkah bagi kelompok berideologi serupa dengan ISIS dalam menjalankan operasi di masyarakat digital Indonesia.

Pertama, penjaringan sel tidur (sleep cells) melalui glokalisasi antara kebijakan bergabungnya Indonesia dalam BoP dan ketidakpuasan sosial-politik-ekonomi domestik.

Penjaringan menggemakan sistem politik Indonesia yang jauh dari kata Islami yang tidak hanya menyebabkan kesenjangan dan ketimpangan namun juga menjauhkan Indonesia dari kemerdekaan bangsa Palestina.

Kedua, penguatan sel tidur melalui resonansi identitas umat muslim Indonesia dengan saudara seiman di Palestina. Fusi identitas ini sangat dapat memperkuat probabilitas anak bangsa ke dalam jurang radikalisme yang destruktif.

Modus operandi tersebut sangat mungkin memanfaatkan ruang bebas sosial media dalam masyarakat digital Indonesia. Rekrutmen berbasis sosial media tercatat menjadi kanal efektif bagi kelompok semacam ISIS untuk memperdaya kenaifan individu pengguna sosial media, menjerat mereka ke dalam nestapa utopia.

Ultima Impetus Ketahanan Nasional

Pendayagunaan narasi yang memadukan glokalisasi serta fusi identitas menjadi senjata utama bagi kelompok semacam ISIS untuk menjebak anak bangsa yang bersimpati secara tulus terhadap kemerdekaan Palestina.

Dengan begitu, Indonesia harus mewaspadai kemungkinan pendayagunaan glokalisasi dan fusi identitas dalam proses rekrutmen kelompok semacam ISIS. Bahkan menjadikannya sebagai sine qua non dalam memperkuat ketahanan Indonesia dari unsur aktor non-negara yang dapat mengancam stabilitas nasional.

Apalagi dengan semakin berkembangnya penggunaan domain perang narasi (narrative warfare) di tatanan geopolitik global yang rentan terhadap perang hibrid (hybrid warfare).

Adopsi Intermestik dan Pendekatan Prudensial

Terlepas dari fragmentasi sikap mengenai kebijakan Indonesia dalam BoP, Indonesia perlu menempuh langkah yang penuh kalkulasi dalam interpretasi garis keterhubungan politik luar negeri dengan politik dalam negeri. Sebagaimana tautan kuat antara spektrum (kebijakan) internasional dengan (dampak) domestik.

Adopsi sifat intermestik (internasional-domestik) ke dalam penalaran kebijakan luar negeri maupun sebaliknya menjadi sangat penting dalam kalibrasi kepentingan mandat UUD anti-penjajahan-perdamaian dunia dengan keamanan-ketahanan nasional.

M Tata Auniyrahman. Analis muda geopolitik dan keamanan, berkedudukan di Islamabad, menempuh studi pascasarjana di Islamabad, Pakistan.

Simak Video 'MUI Kini Dukung Board of Peace: Presiden Ingin Kemerdekaan Palestina':