Rapor Biru Ekonomi Biru di 2025

Pembangunan ekonomi sering dipersepsikan berseberangan dengan keberlanjutan lingkungan. Namun hal ini tidak berlaku di sektor kelautan dan perikanan dalam beberapa tahun terakhir ini, dimana pertumbuhan dan keberlanjutan dapat berjalan seiring.

Hal ini tak bisa lepas dari kerangka Ekonomi Biru yang dikembangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Sumber daya kelautan perikanan dikelola bukan hanya sebagai sumber produksi, tetapi merupakan ekosistem ekonomi jangka panjang yang adil dan terukur.

Dalam satu tarikan napas, sektor kelautan dan perikanan mampu menjaga stabilitas produksi, memperkuat ekspor, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, sekaligus memperluas kawasan konservasi.

Capaian ini menegaskan bahwa Ekonomi Biru bukan sekadar jargon kebijakan, melainkan pendekatan pembangunan yang mulai menunjukkan hasil nyata.

Hingga triwulan III 2025, total produksi perikanan nasional mencapai 18,64 juta ton, tumbuh 2,19 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Produksi tersebut ditopang oleh perikanan tangkap sebesar 5,43 juta ton, perikanan budidaya 5,01 juta ton, serta rumput laut sebesar 8,2 juta ton.

Komposisi ini mencerminkan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan penguatan budidaya sebagai penyangga keberlanjutan.

Perikanan budidaya semakin menempati posisi strategis. Jika digabung dengan rumput laut, produksi budidaya hingga triwulan III 2025 mencapai sekitar 13,2 juta ton.

Di era Menteri Trenggono, KKP tidak lagi memosisikan budidaya sebagai pelengkap, melainkan sebagai pilar ketahanan pangan dan penyedia protein nasional. Pengembangan budidaya tematik, seperti nila dan lele dengan sistem bioflok di berbagai wilayah Jawa, juga diarahkan untuk mendukung swasembada protein sekaligus menopang program Makan Bergizi.

Stabilitas produksi tersebut tercermin pada kinerja ekspor. Hingga Oktober 2025, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia mencapai USD 5,07 miliar, dengan surplus neraca perdagangan sebesar USD 4,53 miliar.

Udang tetap menjadi komoditas unggulan, diikuti tuna-cakalang-tongkol, cumi-sotong-gurita, rajungan-kepiting, dan rumput laut. Surplus ini menegaskan posisi Indonesia sebagai net eksportir yang konsisten di tengah dinamika pasar global.

Keberlanjutan ekspor tidak hadir secara tiba-tiba. Pembenahan sistem sertifikasi, perizinan, dan diplomasi pasar menjadi fondasi penting. Penunjukan KKP sebagai certifying entity sertifikasi bebas Cesium 137 menjadi jalan ekspor udang ke Amerika Serikat kembali normal.

Lebih dari 26 ribu ton udang berhasil diekspor, dengan potensi devisa terselamatkan mencapai Rp4,49 triliun.

Dari sisi tata kelola, reformasi perizinan usaha perikanan memperkuat kepastian berusaha sekaligus pengawasan negara. Pada Desember 2025 saja, lebih dari 5.100 dokumen perizinan penangkapan ikan diproses.

Di saat yang sama, penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal terus diperkuat. Sepanjang 2025, ratusan kapal ikan dan rumpon ilegal ditindak, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp6,13 triliun.

Penataan ruang laut menjadi instrumen penting yang menghubungkan kepastian investasi dan perlindungan ekosistem. Melalui mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), negara hadir mengatur pemanfaatan ruang secara tertib.

Hingga akhir 2025, penerimaan negara bukan pajak dari pemanfaatan ruang laut mencapai sekitar Rp775 miliar, melampaui target. Fakta ini menunjukkan bahwa keteraturan justru meningkatkan nilai ekonomi, bukan menghambatnya.

Komitmen terhadap keberlanjutan tercermin kuat pada agenda konservasi. Sepanjang 2025, kawasan konservasi laut Indonesia bertambah sekitar 1,09 juta hektare, sehingga totalnya mencapai 30,9 juta hektare.

Lebih dari 19 juta hektare di antaranya telah dikelola secara efektif. Konservasi tidak lagi diposisikan terpisah dari ekonomi, melainkan sebagai fondasi bagi perikanan berkelanjutan, perlindungan stok ikan, serta pengembangan karbon biru melalui perlindungan mangrove, lamun, dan terumbu karang.

Berdampak

Dampak kebijakan ini mulai dirasakan oleh pelaku utama. Nilai Tukar Nelayan sepanjang Januari - November 2025 konsisten berada di atas angka 100 dan mencapai 104,94 pada November.

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan juga kembali menguat setelah sempat tertekan. Artinya, pertumbuhan sektor tidak berhenti pada statistik makro, tetapi mulai menyentuh kesejahteraan rumah tangga nelayan dan pembudidaya.

Pembangunan sumber daya manusia menjadi simpul pengikat seluruh capaian tersebut. Sepanjang 2025, ribuan anak pelaku utama mengikuti pendidikan vokasi dengan tingkat serapan lulusan yang tinggi, sementara puluhan ribu masyarakat kelautan dan perikanan mendapatkan pelatihan, pendampingan, serta sertifikasi kompetensi.

Dukungan pembiayaan juga diperluas, dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp5,76 triliun kepada lebih dari 111 ribu pelaku usaha.

Jika dibaca secara utuh, kinerja sektor kelautan dan perikanan pada 2025 tidak berdiri di atas satu indikator tunggal. Produksi, ekspor, tata kelola, konservasi, SDM, dan pembiayaan saling mengunci satu sama lain.

Inilah wajah Ekonomi Biru yang sedang dibangun, yakni pertumbuhan yang ditopang tata kelola, dan keberlanjutan yang memiliki nilai ekonomi.

Ke depan, tantangan utama bukan lagi sekadar meningkatkan produksi, melainkan mempercepat hilirisasi dan memperluas pasar ekspor bernilai tambah.

Indonesia harus bergerak dari eksportir bahan mentah menuju produsen produk perikanan olahan yang berdaya saing tinggi. Dengan laut yang tertata, ekosistem yang dijaga, dan pelaku usaha yang semakin siap, sektor kelautan dan perikanan memiliki modal kuat untuk menjadi penggerak ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin

Simak juga Video Oikos Nomos: Orang Miskin di RI Sulit Naik Kelas Meski Sudah Kerja Keras