Melihat Pentingnya Kehadiran Pemimpin Saat Pemulihan Bencana

Pada momen pergantian tahun, kehadiran pemimpin di lokasi bencana mencerminkan kesinambungan komitmen negara terhadap pemulihan masyarakat yang terdampak bencana. Ketika seluruh unsur di Tapanuli Selatan dan Aceh Tamiang sedang berjuang memulihkan kehidupan mereka pasca banjir dan longsor, kehadiran tersebut menyiratkan pesan solidaritas bahwa negara hadir bersama masyarakat.

Pesan ini menjadi sumber harapan untuk kita terus bergerak di tengah proses pemulihan bencana yang belum maksimal.

Dalam konteks kebencanaan, kehadiran pemimpin bukan hanya sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari praktik kepemimpinan yang memperkuat kepercayaan publik terhadap negara. Secara teoritis, langkah ini dapat dipahami sebagai praktik kepemimpinan transformasional dan empatik.

Pemimpin tidak hanya hadir sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai figur yang menyatukan semangat perjuangan dan kebersamaan. Situasi pemulihan yang belum sepenuhnya optimal membutuhkan keberpihakan pemimpin terhadap masyarakat.

Selain itu, fase pemulihan juga digambarkan sebagai proses panjang yang menawarkan kesempatan bagi masyarakat untuk membangun kembali dan mengembangkan aspek sosial, politik, ekonomi, dan infrastruktur, sehingga dapat meningkatkan ketahanan bencana di wilayahnya pada masa mendatang (Beckham, Cutts, Rivers III, Dello, Bray & Vilá, 2023).

Dari perspektif teori kepemimpinan, langkah tersebut mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang situasional dan adaptif terhadap berbagai dinamika yang terjadi pascabencana.

Situasi yang kompleks dan dinamis membutuhkan pemimpin untuk mengobservasi pola, konflik, serta kepentingan yang muncul dalam jarak dekat (Heifetz, 1994). Sehingga pemimpin tidak dapat hanya hadir sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai figur yang mengawasi perkembangan dalam situasi yang sedang dihadapi.

Tiga karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin pada situasi krisis adalah kemampuan untuk beradaptasi pada perubahan yang cepat, mempergunakan alat komunikasi secara efektif, serta menerima berbagai jenis kolaborasi secara fleksibel, terutama karena signifikansi komunikasi dan kolaborasi pada masa krusial (Hayashi & Soo, 2012).

Kunjungan Presiden Prabowo ke wilayah Tapanuli Selatan dan Aceh Tamiang, pada malam tahun baru tidak hanya membawa pesan empati dan kepedulian, tetapi juga menegaskan arah kepemimpinan yang berpihak pada masyarakat.

"Kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi musibah, kita menghadapi tantangan tapi kita harus terus semangat ikhlas kita harus terus kuat, tegar jiwa kita dan yang paling penting tadi kita harus gotong royong kita harus bersama-sama menghadapi kesulitan," ungkap Presiden Prabowo langsung di posko pengungsian Desa Batu Hula, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Harapan dan kepercayaan merupakan komponen yang signifikan dalam masa pemulihan secara personal maupun komunitas, sebagai pendorong utama masyarakat dalam bangkit kembali bersama pasca bencana (Carr, 2023). Sehingga penting bagi seorang pemimpin untuk memiliki kemampuan untuk memberikan harapan dan rasa percaya dalam diri masyarakatnya.

Kepemimpinan yang empatik juga meningkatkan resiliensi dari masyarakatnya, didasari oleh rasa percaya dan harapan akan dukungan dan bantuan yang diberikan (Wibowo & Paramita, 2022).

Peran seorang pemimpin yang dibutuhkan dalam situasi pemulihan pasca bencana adalah untuk mendorong perubahan dalam perilaku maupun kepercayaan, baik dari masyarakat maupun unsur pentahelix yang berpartisipasi dalam pemulihan pasca bencana, untuk dapat menyelesaikan isu teknis secara optimal (Heifetz, 1994).

Pemulihan pascabencana memerlukan aksi komunikasi, kolaborasi dan koordinasi (3K), seperti pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Bencana oleh DPR RI yang terletak di Sumatera dan Aceh untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga, kehadiran Presiden Prabowo pada wilayah yang terdampak bencana untuk memeriksa kemajuan dari pemberian bantuan pemerintah seperti pembangunan Huntara, serta peran aktor-aktor negara dan masyarakat dalam mengawal proses pemulihan kehidupan warga yang terdampak bencana.

Proses ini merupakan upaya kolektif yang menuntut kepemimpinan kolaboratif, di mana negara berperan memberikan arahan dan legitimasi, sementara masyarakat menjadi aktor utama dalam proses bangkit bersama.

Oleh karena itu, komitmen kepemimpinan harus segera diterjemahkan menjadi percepatan distribusi bantuan dan keberlanjutan program pemulihan. Dengan memperkuat sinergi antara negara dan masyarakat, upaya pemulihan tidak hanya terbatas pada rekonstruksi fisik, melainkan juga membangun ketangguhan sosial yang berkelanjutan sebagai fondasi semangat kebangkitan bersama.

Muhamad Hidayat. Akademisi dan Relawan Kemanusiaan, Pakar Komunikasi Bencana dan Krisis.