Geopolitik Laut Merah dan Politik Pengakuan Somaliland

Laut Merah menjadi jalur pelayaran internasional yang tersibuk-menghubungkan Mediterania dan Samudera Hindia sebagai simpul geopolitik global yang menempatkan ruang kepentingan energi, perdagangan, militer dan rivalitas kekuatan besar bertemu. Dalam konteks inilah mendorong Israel untuk memberikan pengakuan resmi terhadap Republik Somaliland.

Pengakuan ini menandakan pertama kalinya Israel sebagai anggota PBB memberikan legitimasi formal kepada Somaliland sebagai negara merdeka, meskipun entitas tersebut selama lebih dari tiga dekade gagal memperoleh pengakuan internasional.

Langkah Israel memicu kecaman luas dari Liga Arab, Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Uni Afrika (AU), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Turki, China, hingga Inggris. Reaksi keras ini menunjukkan bahwa isu Somaliland bukan hanya persoalan domestik belaka, melainkan bagian dari pertarungan geopolitik Laut Merah dan Tanduk Afrika.

Dalam membaca dinamika ini, teori Proxy War oleh David Lake, dapat dibaca bagaimana kekuatan eksternal dapat mengatur, memengaruhi, dan mengamankan kepentingannya di suatu wilayah tanpa harus menjalankan kolonialisme formal atau bahkan memperoleh pengakuan internasional penuh.

Somaliland memiliki sejarah yang berbeda dari Somalia bagian selatan. Wilayah ini merupakan bekas koloni Inggris (British Somaliland), sementara Somalia bagian selatan berada di bawah kolonialisme Italia. Perbedaan warisan kolonial ini menghasilkan struktur administratif dan pengalaman politik yang tidak identik.

Di bawah rezim militer Siad Barre (1969-1991), wilayah Somaliland mengalami represi berat, termasuk kekerasan sistematis dan pemboman terhadap kota-kota seperti Hargeisa. Ketika rezim Barre runtuh dan Somalia terjerumus dalam perang saudara, elit politik Somaliland memanfaatkan kevakuman kekuasaan untuk mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak pada 1991.

Sejak itu, Somaliland membangun institusi negara secara de facto: memiliki mata uang sendiri, paspor, sistem pemilu, dan angkatan bersenjata. Stabilitas relatif ini menjadikannya anomali di kawasan yang dikenal rapuh. Namun, stabilitas tersebut tidak berbanding lurus dengan legitimasi internasional.

Tidak satu pun negara mengakui Somaliland secara resmi, kecuali Israel. Kondisi "ada tapi tidak diakui", menurut David Lake disebut sebagai ruang ideal bagi praktik "rule without recognition"-wilayah yang cukup stabil untuk dijadikan mitra strategis, namun sangat lemah secara hukum internasional sehingga bergantung pada patron eksternal.

Menguasai Tanpa Mengakui

Menurut David Lake, Proxy War terjadi ketika negara kuat mengalihkan sebagian fungsi kontrol politik, keamanan, atau ekonomi kepada aktor lokal tanpa melakukan pemerintahan langsung. Dalam varian rule without recognition, kekuatan eksternal tidak membutuhkan pengakuan internasional atas entitas mitranya. Yang penting adalah efektivitas kontrol, akses strategis, dan kepatuhan politik.

Somaliland memenuhi semua prasyarat ini. Ia bukan negara berdaulat menurut hukum internasional, tetapi cukup terorganisir untuk menjamin keamanan pelabuhan, bandara, dan wilayah pesisir strategis di Teluk Aden.

Dalam konteks geopolitik Laut Merah-yang kini menjadi arena konflik terbuka akibat perang Gaza, serangan Houthi terhadap kapal yang berlawanan, serta meningkatnya kehadiran militer asing-keberadaan "mitra stabil" seperti Somaliland sangat bernilai.

Pengakuan Israel dalam kerangka ini menggambarkan dukungan moral sekaligus langkah strategis untuk membangun Proxy War secara lebih terbuka untuk memperoleh akses logistik, intelijen, dan posisi geopolitik tanpa harus berhadapan langsung dengan negara Somalia yang berdaulat dan penuh resistensi politik.

Bagi Israel, Laut Merah memiliki arti strategis eksistensial. Jalur Eliat & Bab el-Mandeb merupakan nadi perdagangan dan keamanan nasional. Konflik dengan aktor non-negara seperti Houthi di Yaman telah memperlihatkan kerentanan Israel terhadap gangguan di jalur laut ini. Dalam situasi tersebut, kehadiran mitra politik di pesisir Afrika Timur menjadi nilai tambah strategis.

Pengakuan terhadap Somaliland dapat dibaca sebagai upaya Israel memperluas jaringan keamanan regional di luar kerangka negara-bangsa yang diakui secara internasional.

Ini sejalan dengan pola historis Israel dalam membangun hubungan dengan entitas periferal di dunia Arab dan Afrika sebagai peripheral alliance (Aliansi Pinggiran). Somaliland, dalam konteks ini, menjadi simpul baru dalam jaringan tersebut.

Penolakan Internasional

Reaksi intenasional secara keras menunjukkan bahwa banyak aktor global membaca langkah Israel sebagai preseden berbahaya. Sekretaris Jendral Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, menyebut pengakuan ini sebagai "pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan pelanggaran mencolok terhadap prinsip persatuan dan kedaulatan negara".

OIC, bersama para menteri luar negeri lebih dari dua puluh negara-mulai dari Arab Saudi, Turki, Iran, hingga Somalia dan Yaman-mengeluarkan penolakan tegas dengan alasan dampaknya terhadap perdamaian dan keamanan di Tanduk Afrika dan Laut Merah.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan, menilai langkah Israel ilegal dan tidak dapat diterima, serta menyoroti Israel berupaya menyeret Tanduk Afrika ke dalam ketidakstabilan. Pernyataan Erdoğan menjadi lebih signifikan ketika dikaitkan dengan rencana Turki untuk memulai pengeburan energi lepas pantai Somalia pada 2026, sesuai perjanjian bilateral. Ini menegaskan bahwa Somalia (bukan Somaliland)-diposisikan Turki sebagai mitra sah dalam tata kelola sumber daya dan keamanan regional.

China dan Inggris juga mengambil sikap tegas mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Somalia. Beijing menolak setiap upaya memecah wilayah negara berdaulat demi kepentingan geopolitik sempit. Sikap ini konsisten dengan prinsip non-intervensi China sekaligus kepentingannya menjaga stabilitas jalur perdagangan global.

Di dalam negeri Somalia, pengakuan Israel memicu gelombang protes besar. Demonstrasi pecah di Mogadishu, Baidoa, Dhusamareb, Las Anod, Hobyo, dan wilayah timur laut Somalia.

Protes ini menegaskan bahwa isu Somaliland bukan hanya konflik elit, melainkan persoalan identitas nasional dan harga kolektif rakyat Somalia. Momentum ini terjadi ketika Presiden Hassan Sheikh Mohamud melakukan kunjungan diplomatik ke Istanbul dan Djibouti, memperlihatkan bagaimana dinamika domestik dan internasional saling berkelindan.

Fragmentasi Kedaulatan

Pemisahan Somaliland tidak bisa dipahami semata sebagai ekspresi kehendak lokal. Ia merupakan hasil pertemuan kompleks antara warisan kolonial, kegagalan negara pascakemerdekaan Somalia, dan politik global yang menormalisasi fragmentasi kedaulatan sebagai solusi pragmatis.

Dalam Proxy War, fragmentasi justru mempermudah kontrol eksternal-entitas kecil lebih bergantung, lebih mudah dinegosiasikan, dan lebih patuh terhadap kepentingan patron.

Namun, stabilitas yang dihasilkan bersifat semu. Ia tidak menyelesaikan akar konflik, melainkan membekukannya dalam struktur politik yang rapuh. Laut Merah, alih-alih menjadi ruang konektivitas damai, berisiko berubah menjadi mosaik wilayah proxy yang saling berkompetisi.

Sehingga pengakuan Israel terhadap Somaliland menandakan babak baru dalam geopolitik Laut Merah. Langkah tersebut dapat dipahami sebagai strategi kekuatan menengah untuk memperluas pengaruh tanpa harus memikul beban hukum dan politik dari pengakuan internasional yang luas. Namun, reaksi keras komunitas internasional menunjukkan bahwa praktik semacam ini tetap menghadapi batas normatif dan resistensi politik.

Kasus Somaliland memperlihatkan dilema utama politik global kontemporer, antara stabilitas pragmatis dan kedaulatan normatif. Selama fragmentasi kedaulatan dinormalisasi sebagai instrumen keamanan, Laut Merah dan Tanduk Afrika akan tetap menjadi medan kontestasi-bukan hanya antarnegara, tetapi juga antara prinsip hukum internasional dan logika kekuasaan global.

Aji Cahyono. Founder dan Direktur Eksekutif Indonesian Coeixstence.