.webp)
Menjawab pertanyaan kawan kawan media terkait anggaran TNI yang masih swadaya ketika melakukan mobilisasi alat untuk penanganan bencana di Sumatera, saya berharap Menkeu dan BNPB merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, namun tetap pruden.
Dari sisi anggaran, alokasi pada APBN 2025 masih tersedia dana on call kurang lebih Rp 500 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera di tahun 2025.
Harusnya apa yang dialami oleh TNI tidak terjadi jika BNPB sebagai lead sector penanganan bencana di Sumatera bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kemenkeu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saya kira Menkeu juga bisa memberikan respon dukungan anggaran yang cepat bila BNPB bisa lebih mengoordinasikan kebutuhan anggaran, termasuk yang dibutuhkan oleh TNI AD ketika membangun jembatan bailey.
Jembatan bailey adalah jembatan darurat, alat itu dimiliki oleh Zeni Tempur TNI AD, dan sangat membantu untuk membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi.
Oleh sebab itu, saya berharap BNPB bisa lebih gesit. Saya kira kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey juga tidak terlalu besar, dan sangat mungkin hal itu bisa dilakukan cepat jika koordinasi linta sektor berjalan dengan baik.
Hal ini bisa menjadi evaluasi kedepan agar peran koordinasi lintas sektor oleh Kementerian/Lembaga yang menjadi lead sector lebih gesit. Jangan sampai penanganan bencana berlarut larut karena lemahnya pola koordinasi antar sektor.
Kita mendukung upaya TNI AD memobilisasi seluruh sumber daya yang ada. Kita juga mendukung upaya Presiden Prabowo untuk membeli jembatan bailey lebih banyak guna kebutuhan membuka akses daerah daerah terisolasi di Sumatera.
Sekali lagi, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana, kita jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit.
Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat. Cara pandang itu yang harus menjadi acuan kita dalam penanganan bencana.
Pada APBN 2025 yang sebentar lagi tutup buku sebenarnya juga ada alokasi anggaran yang berada di BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara).
Jika dibutuhkan, anggaran di BA BUN ini bisa digunakan oleh pemerintah, jika Presiden menetapkan Peraturan Presiden untuk penggunaan anggaran di BA BUN untuk penanganan bencana di Sumatera.
Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatera ada alokasinya, yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat, dan pengorganisasian yang baik di lapangan.
Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI
Simak juga Video 'Duduk Perkara Kasus Bantuan untuk Aceh Tertahan di Medan':
(ega/ega)
