Perlukah Status Bencana Nasional?

Banyak opini berseliweran dalam merespon bencana banjir di Aceh dan Sumatra, termasuk di dalamnya ada keinginan untuk memasukkan dalam status bencana nasional.

Status bencana nasional tersebut memiliki konsekuensi datangnya tim asing, beserta bantuan donasi Internasional ke Indonesia secara lebih bebas, dengan alasan kemanusiaan.

Belajar dari kasus Tsunami Aceh 2004, ternyata bantuan Internasional memiliki tujuan-tujuan tertentu, sesuai kepentingan negara/lembaga asing pemberi bantuan. Hal ini sudah dikaji mendalam di kelas-kelas Lemhanas.

Oleh karena itu, sebaiknya kita mempercayakan pada kemampuan diri sendiri untuk mengatasi bencana ini secara bersama-sama, sebagai sarana untuk penguatan Solidaritas Nasional.

Semua elemen, termasuk Perguruan Tinggi seperti ITS, melakukan penggalangan donasi. Tidak hanya itu, Rektor ITS juga memerintahkan dan mengumpulkan data dan mengontak mahasiswa asal Aceh dan Sumatra yang terdampak. Kebijakan diskresi diberikan kepada mereka, dengan membebaskan SPP, bantuan fasilitas belajar, hingga uang saku selama program pemulihan ke depan.

Cukup banyak mahasiswa Aceh yang studi di kampus ITS, sehingga di Unsyah Banda Aceh banyak sekali pejabat kampusnya yang alumni ITS.

Dan ini memperkuat kolaborasi antara kampus ITS, IKA ITS pusat, hingga IKA DPW Aceh untuk bergerak cepat.

Sebagai catatan, tanggal 9 Des hingga 14 Des, gabungan ITS, IKA, dan YMI (Yayazan Manarul Ilmi ITS) menuju ke Aceh, menyusul aksi yang dilakukan DPW IKA Aceh yg dimotori Alumni ITS di Kampus UnSyah.

Semangat kebersamaan ini juga didukung oleh semua kementerian, dengan dikeluarkannya anggaran darurat dari semua kementerian, termasuk Kemendiktiristek yang sifatnya mitigasi prediktif sejak April/Juni 2025.

Ada sebanyak 4 judul proposal kegiatan dari ITS yang memperoleh pendanaan Program ABMAS Tanggap Darurat Bencana Tahun Anggaran 2025, dengan fokus yang saling terkait dalam pemulihan daerah terdampak banjir dan bencana di Provinsi Aceh.

Keempat program ini ternyata bisa mendukung percepatan pemulihan sosial, ekonomi, dan infrastruktur dasar masyarakat terdampak, dengan total dana persetujuan sebesar Rp 1,594 M.

Fokus tanggap bencana tersebut ada 4 judul yaitu: (1) pengembangan model penanganan darurat bencana dapur umum higienis dan penguatan ekonomi rumah tangga terdampak; (2) Penyediaan layanan dukungan psikososial dan pertolongan pertama bagi korban bencana; (3) Penerapan instalasi PLTS untuk memulihkan akses energi; dan (4) Penerapan sistem RO; dan tenaga surya mobile-stasioner untuk pemulihan air bersih.

Keempat riset terapan, akan langsung diterapkan ke daerah bencana tanpa menunggu selesai, karena sudah disiapkan oleh Pusat Studi Bencana, beserta 3 pusat studi lainnya,

Hal ini merupakan langkah Antisipasi/Prediksi DRPM ITS, untuk persiapan mitigasi bencana sejak awal, sehingga modifikasi lapangan dalam bentuk joint risetnya lebih cepat.

Bukan mulai awal riset bencana, sementara saat riset jadi bencana sudah selesai.

Inilah kekuatan solidaritas nasional, dimana kampus dan TNI/Polri serta masyarakat bergerak bersama-sama untuk berbagi rasa, berbagi harta untuk saudara kita sebangsa yang ditimpa musibah.

Dengan berusaha mengatasi secara mandiri melalui arahan Presiden Prabowo, maka semua unsur termasuk kampus dengan kekuatan riset, TNI/Polri dengan fasilitas Hercules dan SDM lapangan, perusahaan seperti Aramco yang punya jembatan portablenya, influencer seperti Irwandi, dan lain-lain. Maka akan menjadikan kekuatan nasional yang perlu direkam sebagai Knowledge Management System, untuk pengalaman ini bisa ditulis hingga SOP nya sebagai warisan keilmuan penanganan bencana mandiri secara nasional.

Janganlah kita rendah diri dengan kemampuan gotong royong penanganan bencana, dimana belum lakukan apa-apa sudah menyerah ingin bantuan asing.

Sekarang ini semua negara lagi susah secara ekonomi, malah aneh bila mereka mau bantu kalau tidak ada kepentingannya yang strategis. Janganlah mengundang Singa saat kita lagi melemah.

Tapi yang penting lagi, audit lingkungan tetap wajib dilakukan kepada perusahaan-perusahaan yang dianggap sebagai penyebab bencana.

Harus ada hukuman dan denda, berdasarkan audit ini. Sehingga Solidaritas Nasional yang kita lakukan saat bencana ini menjadi titik point penting dalam perjuangan berbangsa dan bernegara secara lebih ber-etika dalam kerangka ESG, melalui spirit 3 C (Compliant, Compliant, dan Compliant).

Sydney, 9 Desember 2025.

Arman Hakim Nasution. Ketua Pusat Studi Pengembangan Industri & Kebijakan Publik DRPM-ITS.

Simak juga Video: Puan Tanggapi Desakan Penetapan Bencana Nasional di Sumatera