Teka-teki Jokowi di PSI

Teka-teki soal kapan Jokowi secara resmi bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hingga saat ini masih misteri. Sosok J tak kunjung diumumkan. Hanya Tuhan dan PSI yang tahu. Banyak spekulasi, tafsir, dan dugaan politik bermunculan.

Ada pihak yang meyakini bahwa Jokowi tinggal nunggu waktu diumumkan secara terbuka sebagai Ketua Dewan Pembina PSI yang masih kosong. Tapi banyak juga pihak yang menduga figur J yang masih dirahasiakan itu, bukan Jokowi karena sesuatu dan lain hal.

Pihak yang meyakini Jokowi tinggal nunggu waktu diumumkan sebagai Ketua Dewan Pembina didasarkan atas berbagai argumen. Pertama, Jokowi selama ini selalu dianggap satu-satunya kiblat dan magnet politik PSI. Bahkan di berbagai kesempatan banyak sekali elit dan kader PSI menganggap Jokowi sebagai imam besar politik mereka. Itu artinya, bicara PSI hari ini tak bisa dilepaskan dari figur Jokowi yang selalu diidentifikasi sebagai sentrum politik partai gajah ini.

PSI adalah partai politik yang paling mengkapitalisasi Jokowi, bahkan paling merasa identik dengan Jokowi. PSI sudah anggap Jokowi layaknya rumah besar sebagai tempat mereka berkeluh kesah, tempat bersandar, membangun strategi, dan membesarkan partai yang belum pernah lolos ke parlemen ini.

Kedua, PSI butuh Jokowi untuk lolos ke parlemen di pemilu 2029 sekaligus mengejar ambisi politik masuk 5 besar perolahan suara pileg. Bagi PSI, Jokowi diyakini masih sakti mandraguna, punya senjata pamungkas yang bisa membawa PSI berkompetisi dengan partai politik lainnya.

Pengalaman politik sebagai Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta, dan Presiden dua periode dianggap jadi bekal Jokowi bisa mengerek PSI jadi partai besar. Dalam konteks inilah kemudian banyak pihak berkesimpulan bahwa hanya Jokowi yang bisa menjadi juru selamat PSI dalam persaingan politik elektoral.

Tanpa Jokowi PSI bisa apa di kemudian hari. Toh, PSI makin menarik dan diperhitungkan publik belakangan ini karena faktor Jokowi yang berkomitmen siap kerja keras dan toal mendukung PSI. Faktor pembeda PSI saat ini terletak pada sosok Jokowi, bukan pada figur lainnya.

Ketiga, pasca tak lagi jadi presiden dan setelah pecah kongsi dengan PDIP, Jokowi ditengarai publik 'membutuhkan' partai politik untuk terus merawat eksistensi dan keinginan politiknya di masa mendatang. Apapun judulnya, terlepas dari segala kontroversinya, Jokowi kadung sudah dianggap sebagai bagian salah satu blok politik tersendiri di negara ini, di luar blok Kertanegara-Hambalang, Cikeas, dan Teuku Umar.

Meski sempat berujar bakal pensiun, balik lagi ke Solo menjauh dari hingar-bingar politik, namun intensi Jokowi dalam urusan politik nyaris tak pernah padam. Tidak hanya aktif memberikan respon terkait situasi politik yang terus berkembang dinamis, Jokowi juga dinilai bakal menjadi satu-satunya mentor politik Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep di masa mendatang.

Tiga argumen di atas menjadi variabel penegas bahwa sosok J yang masih dirahasiakan sebagai Ketua Dewan Pembina PSI itu adalah Jokowi. Sengaja tak buru-buru diumumkan karena bagian dari strategi komunikasi politik supaya PSI terus menjadi spotlight politik tanah air. Nunggu momentum yang tepat untuk mengumumkan Jokowi secara resmi bergabung dengan PSI sebagai ketua dewan pembina partai.

Meski begitu, ada juga pihak yang menengarai bahwa sosok J itu bukan Jokowi, tapi mengarah pada figur lainnya. Argumentasinya karena beberapa faktor. Pertama, Jokowi tidak mau masuk ke PSI secara formal, cukup menjadi sosok inspiratif nonformal melampaui urusan formal keanggotaan partai, atau status dewan pembina. Sebab, tanpa resmi menjadi bagian pengurus inti PSI sekalipun, Jokowi selalu menjadi sandaran untuk berkeluh kesah sekaligus menjadi tempat minta nasehat, arahan, dan petunjuk terukur PSI.

Itu artinya, secara informal Jokowi dianggap mampu mengorkestrasi kepentingan politik strategis PSI tanpa harus jadi pengurus partai. Problemnya, PSI itu adalah partai politik resmi, punya aturan, mekanisme, dan tata cara legal formal dalam memutuskan kebijakan politik apapun, terutama kebijakan terkait kepentingan politik di pilpres, pileg, pilkada, termasuk arah koalisi.

Kedua, terbentur AD/ART partai. Dari informasi yang beredar di media arus utama, semacam kutipan AD/ART lama, disebutkan bahwa syarat untuk menjadi Ketua Dewan Pembina PSI terdiri dari dua pendiri partai, dua pimpinan yaitu ketua umum dan sekjen, serta satu perwakilan dari DPW. Syarat ini tentu tak memungkinkan Jokowi jadi ketua dewan pembina.

Inilah yang belakangan ini berhembus kencang bahwa sosok J tak kunjung diumumkan karena Jokowi tak memenuhi kriteria legal formal administratif. Wajar jika sosok J selalu dirahasiakan. Jika ini yang terjadi, PSI wajib mempermudah Jokowi untuk jadi ketua dewan pembina misalnya dengan merevisi AD/ART.

Hal Ini perlu dilakukan jika PSI masih menganggap Jokowi satu-satunya juru selamat. Kecuali PSI hanya anggap Jokowi sebagai figura dalam landscap politik mereka, semacam ornamen pemanis tampilan permukaan politik saja, maka PSI tak perlu susah payah mengubah AD/ART agar bisa menjadi ketua dewan pembina.

Mungkin saja AD/ART versi 2025 sudah diubah, direvisi, atau direvitalisasi yang bisa melonggarkan siapapun, termasuk Jokowi, untuk bisa menjadi ketua dewan pembina mengigat PSI kadung mendeklarasikan diri sebagai partai super terbuka. Namun dokumen terbaru PSI tersebut belum beredar luas di publik. Di PSI posisi ketua dewan pembina sangat sentral.

Sebagai kesimpulan, soal Jokowi bergabung resmi sebagai ketua dewan pembina partai atau cuma dianggap sebagai mentor politik informal sekaligus pemanis tampilan, tentu saja domain absolutnya ada di tangan PSI, tak ada bantahan untuk itu semua. Tapi satu hal yang pasti bahwa PSI sudah berulangkali ikut pemilu tak pernah lolos parlemen. Padahal sudah banyak cara dilakukan, mulai dari branding partai anak muda, anti korupsi, partai anti politik dinasti, partai yang keras melawan ajaran ekstremisme agama, dan lain sebagainya.

PSI dilihat punya peluang lolos parlemen di pemilu 2029 karena ada sosok Jokowi yang terang-terang mengaku siap kerja keras dan total mendukung PSI. Belakangan PSI jadi buah bibir karena selalu dikait-kaitkan dengan Jokowi, bukan karena faktor lainnya. Ada nuansa kebaruan yang dilihat publik dengan dikait-kaitannya Jokowi dengan PSI.

Meski begitu, tak ada jaminan otomatis PSI akan lolos ke parlemen apalagi bermimpi masuk 5 besar jika Jokowi resmi bergabung sebagai ketua dewan partai yang posisinya sangat sentral. Butuh kerja keras, jalan yang ditempuh cukup berliku dan mendaki. Jokowi sudah tak lagi jadi presiden yang dalam banyak hal sangat mungkin magnet politiknya tak sekuat dahulu kala saat masih berkuasa.

Pernah suatu waktu di pileg 2024, Jokowi masih presiden, PSI pernah bermanuver menjadikan Jokowi sebagai branding politik mereka. Semua atribut kampanye PSI memasang wajah Jokowi dengan tagline PSI partainya Jokowi. Namun PSI tak kunjung lolos ke parlemen. Padahal saat itu Jokowi sudah resmi berpisah dengan PDIP.

Apalagi Jokowi tak resmi bergabung dengan PSI karena faktor legal formal aturan internal misalnya, bisa dibayangkan PSI saat ini adalah PSI cita rasa lama, wajah-wajah lama, mesin politik lama, dan segala sesuatunya serba lama. Jika Jokowi tak mau bergabung secara resmi ke PSI karena alasan tak mau diformalkan, cukup menjadi sosok inspiratif saja, masih terbuka kesempatan panjang bagi PSI untuk terus meyakinkan Jokowi betapa pentingnya sosok Jokowi total memimpin pemenangan PSI di masa mendatang terutama target lolos ke parlemen untuk pertama kalinya.

Jika Jokowi tak resmi formal bergabung dengan PSI, publik membaca langkah politik Jokowi setengah-setengah nyebur ke PSI. Ibarat pepatah terlanjur basah mandi saja sekalian.

Meski masih terus menjadi teka teki tentang sosok J sebagai ketua dewan pembina PSI, namun pernyataan Menkum beberapa waktu lalu soal sosok J mulai terkuak. Disebutkan bahwa setelah huruf J bukan O tapi E, jika disingkat jadi JE bukan JO. Inisial JE ini jelas tanda tebal siapa sebenarnya sosok misterius ketua dewan pembina PSI.

Simak juga Video: Menkum Terbitkan SK PSI, Sosok Inisial J Masih Rahasia