Satu Tahun Komitmen Prabowo soal Kemerdekaan Palestina

Satu tahun setelah pelantikan presiden, Prabowo Subianto menjadikan isu Palestina sebagai salah satu bagian terpenting dari kebijakan luar negeri Indonesia, setahun setelah ia menjabat. Jakarta mengambil sikap politik luar negeri pendekatan yang lebih aktif, dan menurut beberapa pengamat, lebih ambisius di panggung internasional dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

Mereka tidak hanya melakukan seruan moral retoris belaka, melainkan pengajuan tawaran konkret yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai aktor perdamaian yang "siap mengambil risiko," termasuk opsi mengirim pasukan penjaga perdamaian berskala besar, dukungan kemanusiaan dan stabilitas pasca-konflik, langkah besar jika perubahan terealisasi dalam kontribusi dalam operasi perdamaian internasional. Meskipun terkesan ambisius.

Pernyataan resmi pemerintah berkomitmen membantu proses rekonstruksi dan pengiriman bantuan kemanusiaan, disambut baik oleh pendukung solidaritas Palestina, namun mereka juga mengemukakan pertanyaan mengenai kapasitas, legalitas, dan dampaknya terhadap politik dalam negeri.

Dalam satu tahun terakhir, Prabowo aktif menghadiri forum internasional, seperti pertemuan multilateral perihal Gaza dan Palestina. Termasuk Sidang Umum PBB, bertemu dengan sejumlah kepala negara yang hadir, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmennya yang konsisten terhadap kemerdekaan Palestina dan kebutuhan akan solusi dua negara.

Indonesia berkomitmen meningkatkan visibilitas negara sebagai negara Muslim mayoritas yang vokal soal hak-hak Palestina. Namun visibilitas mengundang pengawasan internasional terhadap langkah-langkah praktis yang bakal diambil Jakarta.

Prabowo, dalam misinya memberikan dimensi baru pada kebijakan Indonesia yang telah lama berlaku dengan menawarkan komitmen tanpa syarat untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, asalkan Israel mengakui kedaulatan Palestina.

Prabowo berkomitmen bakal menyediakan kontingen besar pasukan perdamaian sebagai imbalan atas pemberian mandat PBB tunggal. Ini akan menjadi langkah strategis besar bagi negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, jika hal ini terwujud.

Jakarta telah menerapkan langkah-langkah bantuan kemanusiaan yang lebih ketat dalam praktiknya. Indonesia telah melaksanakan berbagai misi bantuan, mulai dari operasi laut hingga udara, termasuk dropping udara dan penyediaan logistik seperti beras dan obat-obatan, serta rencana untuk merawat ribuan korban luka di fasilitas sementara, seperti yang ada di Pulau Galang.

Rencana untuk menerima sekitar 2.000 pasien Gaza yang dirawat di Galang telah memicu perdebatan publik mengenai logistik dan dampak jangka panjang. Kehadiran kelompok kemanusiaan Indonesia di lapangan menghambat penyaluran bantuan yang signifikan, meskipun menghadapi tantangan keamanan dan masalah akses di Gaza.

Secara domestik, respons yang muncul beragam. Posisi tegas pemerintah terkait Palestina disambut baik oleh banyak organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan, dan opini publik sebagai sumber kebanggaan, serta penegasan Indonesia terhadap perjuangan Palestina untuk kemerdekaan.

Di sisi lain, kebijakan luar negeri yang pro-aktif diterapkan akibat kritik terhadap kinerja domestik pemerintah, seperti masalah kinerja sosial dan kekhawatiran tentang konsentrasi kekuasaan. Hal ini membuat sebagian pihak memandang bantuan luar negeri sebagai upaya mengalihkan fokus dari situasi domestik.

Demonstrasi mahasiswa pada peringatan satu tahun pemerintahan menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri, terlepas dari dampaknya yang dimaksudkan, secara inheren lebih penting daripada masalah domestik.

Dalam hal kapasitas, masalah-masalah tersebut nyata dan konkret. Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan ketika mempertimbangkan usulan presiden untuk mengirim 20.000 personel untuk operasi pemeliharaan perdamaian, karena Indonesia merupakan kontributor penting bagi pasukan PBB dan memiliki jumlah pasukan yang signifikan.

Apakah ide tersebut dapat diimplementasikan bergantung pada konfigurasi geopolitik kelompok tersebut, yang mencakup posisi negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, posisi Israel, posisi negara-negara Arab, dan kekuatan besar seperti Amerika Serikat.

Aspek hukum dan diplomatik sama-sama penting. Untuk mengerahkan pasukan besar-besaran, Dewan Keamanan harus memberikan arahan yang jelas dan memberikan jaminan logistik, intelijen, serta peraturan ketat mengenai penggunaan pasukan.

Kesepakatan untuk mengakui Israel jika Israel mengakui kedaulatannya merupakan prospek yang berbahaya, karena hal ini dapat memicu pembicaraan diplomatik baru dan memicu penolakan dari kelompok-kelompok pro-Israel garis keras yang menentang normalisasi Palestina tanpa kemerdekaan penuh.

Selain itu, pemerintah harus melakukan upaya diplomatik yang hati-hati untuk mencegah kehilangan kepercayaan domestik akibat keinginannya untuk memperluas pengaruh globalnya.

Evaluasi Setahun

Penilaian sepanjang tahun, mana yang lebih simbolis dan mana yang tidak? Pemerintahan Indonesia berhasil secara simbolis meningkatkan statusnya di panggung global terkait Palestina, melalui intervensi PBB dan kontribusi konkret.

Meskipun ada peningkatan bantuan kemanusiaan, hasil konkretnya campur aduk, dengan gagasan mengirim pasukan penjaga perdamaian menimbulkan kejutan diplomatik namun tidak lama kemudian dilakukan, dan pemerintah dituduh gagal secara internal. Apa tindakan yang diperlukan?

Masyarakat dan parlemen harus diberi informasi mengenai rincian program bantuan, kapasitas medis dan kesiapan pasukan melalui perencanaan teknis yang transparan.

Hal ini sangat penting. Perkembangan lebih lanjut diplomasi multilateral memerlukan kerja sama dengan negara-negara Arab, PBB, dan aktor lain untuk memperoleh mandat dan dukungan logistik.

Selain itu, jika ketidakpuasan domestik meningkat, kemampuan pemerintah untuk menyeimbangkan retorika dengan prioritas domestik akan terganggu. Oleh karena itu, perlu mendorong masyarakat sipil dan LSM agar upaya kemanusiaan dapat dilakukan dengan cepat namun bertanggung jawab dan peka terhadap kebutuhan korban di lapangan.

Tahun Prabowo di platform Palestina ditandai dengan kombinasi keberanian diplomatik dan kesulitan praktis. Meskipun Indonesia bersedia mengubah pendekatannya dari sekadar mengemukakan pendapat menjadi mengambil tindakan, kemampuan pemerintah untuk mengubah janji-janji besar menjadi kebijakan yang matang, transparan, dan didukung baik secara domestik maupun internasional sangatlah krusial.

Negara ini tetap optimis. Pada akhirnya, klaim bahwa 'Indonesia adalah penjaga perdamaian' akan lebih dari sekadar slogan; jika langkah-langkah diplomatik dan teknis ini tidak berhasil, mereka dapat menjadi sumber malu itu sendiri, menguras sumber daya reputasi tanpa manfaat nyata.

Aji Cahyono. Direktur Eksekutif Indonesian Coexistence, Program Master Bidang Kajian Timur Tengah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.