Kendali Politik Prabowo

Presiden Prabowo Subianto telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, mulai dari MPR, DPR, DPD serta pimpinan partai-partai politik parlemen di Istana Negara pada 31 Agustus 2025. Ini adalah pertemuan ketiga Presiden Prabowo setelah sehari sebelumnya di tanggal 30 Agustus 2025 juga telah rapat dengan Kapolri dan Panglima TNI yang kemudian diikuti oleh pertemuan dengan 16 Ormas keagamaan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat.

Seluruh rangkaian pertemuan itu secara substansi bertujuan mencari jalan keluar dalam merespons berbagai demonstrasi yang masih terjadi pada banyak wilayah di Indonesia. Juga secara semiotik, kehadirannya para pemimpin lembaga tinggi negara dan pimpinan partai politik mendampingi Presiden Prabowo kala menyampaikan konferensi pers ke publik memperkuat legitimasi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

Pasalnya opini yang berkembang di masyarakat kini mulai terkristal dengan wacana yang mengarah untuk mendelegitimasi posisi DPR dan Institusi Kepolisian (Polri). Hal ini merujuk pada berbagai tindakan anarkis yang berujung pada pengrusakan terhadap kantor-kantor DPRD di tingkatan provinsi, kabupaten dan kota serta penyerangan terhadap kantor-kantor kepolisian di Indonesia.

Tentu Presiden Prabowo memahami kondisi ini sudah tidak sehat sehingga perlu diambil kebijakan yang bisa memulihkan legitimasi terhadap DPR dan Institusi Polri dengan prinsip mengarusutamakan kepentingan rakyat. Juga pada hal yang lebih urgen, Presiden Prabowo menekankan bahwa semua aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh para massa aksi akan didengarkan dan ditindaklanjuti.

Mengantisipasi Chaos

Perintah strategis yang diucapkan oleh Presiden Prabowo dalam konferensi persnya kemarin adalah mengedepankan prinsip-prinsip kebebasan bagi masyarakat sipil. Di mana ia menegaskan komitmennya dalam menghormati kebebasan berpendapat masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19 dan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang penyampaian aspirasi.

Pada prinsip yang sama, perlindungan individu dengan menjaga keselamatan warga dengan perintahnya kepada TNI dan Polri dalam mengambil tindakan yang tegas terhadap segala tindakan anarkis. Penyebabnya dalam beberapa hari terakhir marak terjadi penjarahan, tindakan kekerasan hingga pembakaran terhadap fasilitas publik.

Tentu harus diakui dalam penyampaian sikap Presiden Prabowo tersebut berdampak pada pro dan kontra dalam opini masyarakat mengingat persepsi buruk terhadap aparat keamanan pasca meninggalnya driver ojol Affan Kurniawan yang dilindas mobil Brimob beberapa hari lalu. Akan tetapi, sebagai presiden, Prabowo menyadari ia harus mengambil pilihan strategis dalam mengantisipasi terdapatnya agenda penyusup (penunggang) aksi massa yang bisa mengubah tuntutan para demonstran menjadi tidak murni lagi.

Selain itu, gejolak massa saat ini sifatnya sudah asimetris karena situasi hampir tidak terkendali. Dinamika yang terjadi juga tidak lagi sifatnya vertikal dengan wacana rakyat melawan kebijakan pemerintah tapi sudah horizontal dengan membenturkan masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Hal ini bisa dibuktikan dengan fenomena yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dengan adanya seruan di media sosial untuk melakukan melakukan penjarahan yang tidak lagi merujuk pada rumah-rumah anggota DPR dan pejabat negara tapi ke rumah-rumah hunian kelompok minoritas seperti yang pernah terjadi di tahun 1998.

Dari aspek keamanan, situasi ini jelas mengarah pada chaos yang muaranya bisa pada wacana pemakzulan presiden. Namun karena aspek ekonomi Indonesia tidak separah krisis moneter tahun 1966 dan tahun 1998, yang dampaknya memaksa Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya maka praktis kondisi masih bisa dikendalikan.

Lebih parah lagi saat ini terjadi upaya cipta kondisi untuk memaksa terjadinya krisis moneter di Indonesia. Alasannya simpul-simpul massa telah melakukan penjarahan sampai ke kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang mana kita memahami bahwa posisi Menteri Keuangan dalam setiap negara bukan sekadar administratur dalam pelaksanaan kebijakan keuangan tapi juga adalah wajah Indonesia di mata dunia serta memiliki dampak signifikan terhadap nilai mata uang rupiah di dunia internasional.

Kendali Politik Prabowo

Pilihan Presiden Prabowo melakukan pertemuan dengan para pejabat legislatif (DPR, DPD, dan MPR) dan pemimpin partai politik kemarin adalah langkah strategis Presiden Prabowo dalam mengambil kendali politik dalam mengatasi krisis. Tentu kendali politik tersebut dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bukan dalam pengertian politik kekuasaan semata.

Pada kapasitasnya sebagai kepala negara, Presiden Prabowo memiliki kewajiban menunjukkan pada dunia bahwa pemerintahan yang ia pimpin stabil secara politik, sosial dan ekonomi mengingat semua aksi massa yang terjadi di Indonesia sudah diliput media-media Internasional. Selain itu ada banyak investor dari pelbagai belahan dunia yang melakukan investasi di Indonesia sehingga pada aspek stabilitas ekonomi seorang presiden harus bisa memastikan keamanan negaranya demi menjaga kepercayaan dunia.

Sementara dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan, kendali politik Presiden Prabowo bertujuan menjaga moral seluruh rakyat Indonesia mengingat terdapat wacana liar terhadap pemerintahan yang ia pimpin. Hal ini sangat strategis, selain sifatnya menjaga legitimasi rakyat terhadap lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, seorang presiden harus pula memastikan keselamatan rakyatnya dengan kebijakan-kebijakan strategis yang akan diambil.

Itu sebabnya, pada konferensi pers di Istana tersebut, penekanan lain yang diinstruksikan Presiden Prabowo kepada TNI dan Polri adalah mengedepankan 'sense of crisis' atau kepekaan dalam merespons demonstran dengan tindakan-tindakan yang lebih humanis. Prinsipnya para aparat yang menjaga demonstrasi harus bisa memastikan perlindungan terhadap masyarakat serta menjaga fasilitas-fasilitas umum mengingat sarana dan prasarana publik tersebut dibangun dari uang pajak rakyat.

Selain itu kendali politik Prabowo ini adalah alarm bagi oknum yang menunggangi demonstrasi yang bertujuan untuk menciptakan kerusuhan. Titik poinnya terletak pada perintah Presiden terhadap aparat untuk mengambil tindakan tegas pada setiap aktivitas yang sifatnya destruktif dan anarkis. Tujuannya tentu selain menjaga stabilitas negara juga menjaga ketentraman bagi setiap warga negara.

Sugiat Santoso. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI

Tonton juga video "Kenapa Megawati Ada di Sebelah Prabowo saat Bicara Kondisi RI?" di sini: