Prabowo Hapus Tantiem, Mulai Babak Baru Efisiensi BUMN

Memasuki hampir 300 hari masa kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, arah kebijakan ekonomi dan tata kelola negara mulai menunjukkan pola konsolidasi yang lebih matang. Salah satu sinyal terkuat terlihat dari keputusan menghapus tantiem bagi direksi dan komisaris BUMN yang merugi, sekaligus memangkas jumlah komisaris maksimal menjadi enam orang.

Keputusan ini menjadi langkah tegas yang jarang diambil di tingkat tertinggi kepemimpinan negara. Dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026, ia bahkan menyebut praktik tantiem sebagai "akal-akalan" yang selama ini merugikan negara, disambut standing applause oleh anggota DPR RI.

Kebijakan ini bukan sekadar gebrakan, melainkan bagian dari upaya memperkuat disiplin fiskal dan mengembalikan BUMN ke fungsi utamanya sebagai mesin pembangunan ekonomi nasional. Dalam kerangka kebijakan publik, langkah ini dapat dibaca sebagai bentuk policy consolidation, fase di mana kebijakan yang telah diidentifikasi sebagai prioritas mulai diimplementasikan dengan arah dan mekanisme yang lebih tegas.

Penghapusan tantiem dan perampingan komisaris menyampaikan pesan bahwa efisiensi bukan hanya slogan, melainkan prinsip yang akan diterapkan dari puncak struktur manajemen hingga level operasional. Dalam perspektif public choice theory, langkah ini berfungsi mengurangi insentif yang mendorong perilaku rent-seeking dan moral hazard, di mana pejabat atau pengelola perusahaan publik menikmati manfaat finansial tanpa kinerja yang sepadan.

Dengan aset BUMN yang sangat besar, optimalisasi kinerja dan pemangkasan pemborosan dapat memberi kontribusi signifikan pada kesehatan fiskal negara. Hal ini selaras dengan pendekatan fiscal responsibility, yang menempatkan setiap pengeluaran sebagai investasi bagi kesejahteraan publik, bukan sekadar beban anggaran.

Meski jumlah komisaris dikurangi, fungsi pengawasan tidak boleh melemah. Teori governance menekankan bahwa kualitas pengawasan lebih ditentukan oleh kapasitas, independensi, dan integritas pengawas ketimbang jumlah semata. Maka, reformasi struktur harus diiringi penguatan mekanisme audit internal, komite risiko, dan sistem transparansi kinerja yang dapat diakses publik.

Momentum Perubahan yang Terukur

Kebijakan ini juga menjadi indikator bahwa reformasi BUMN tidak dilakukan sporadis, tetapi mengikuti tahapan policy cycle yang jelas. Dari agenda setting di awal pemerintahan, kini masuk tahap implementasi dan konsolidasi, dengan tujuan menginternalisasi budaya efisiensi ke dalam manajemen BUMN.

Jika konsisten dijalankan, kebijakan ini berpotensi memperbaiki citra BUMN dari entitas yang sering diasosiasikan dengan pemborosan menjadi institusi yang efisien, transparan, dan memberikan nilai tambah nyata bagi perekonomian nasional.

Sebagai pengamat kebijakan publik, saya melihat langkah ini bukan hanya sebagai pengetatan aturan remunerasi, tetapi juga sebagai pesan politik bahwa pengelolaan uang negara harus berorientasi pada kepentingan rakyat.

Konsistensi dalam implementasi, didukung pengawasan publik, akan menentukan keberhasilan reformasi ini.

Konsolidasi kebijakan seperti ini menjadi penting agar BUMN tidak sekadar menjadi simbol kepemilikan negara, melainkan benar-benar menjadi pilar ekonomi yang menopang kemandirian bangsa. Jika jalannya terjaga, reformasi ini bisa menjadi warisan tata kelola yang lebih sehat untuk generasi berikutnya.

Berbagai langkah dan strategi yang ditempuh Prabowo menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Ini terlihat dari kebijakan pemerintah yang lebih difokuskan pada petani dan nelayan, di mana petani diberikan kemudahan memperoleh pupuk yang murah yang didatangkan langsung dari pabrik dan bibit yang unggul.

Misalnya, petani tidak perlu menggunakan kartu untuk mendapatkan pupuk tapi cukup menunjukkan identitas ada, sedangkan nelayan diberikan berbagai kemudahan memperoleh bahan bakar, bahkan pemerintah untuk tahun ini akan membangun ribuan desa nelayan dengan fasilitas infrastruktur yang memadai. Prabowo mengatakan masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panennya, dan rakyat yang belum memiliki rumah layak huni.

Selain itu, ia menemukan guru yang belum dihargai serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau karena tidak ada fasilitas kesehatan di daerahnya.

Pada akhirnya, reformasi BUMN yang digagas Prabowo tidak bisa dipisahkan dari visi besarnya untuk menghadirkan negara yang lebih hadir bagi rakyat kecil. Efisiensi di tingkat elite manajemen BUMN, bersamaan dengan program langsung yang menyentuh petani, nelayan, guru, hingga keluarga miskin, menunjukkan benang merah kebijakan: pengelolaan sumber daya negara harus berpulang pada kepentingan publik.

Dengan arah yang semakin konsolidatif, langkah-langkah ini menandai babak baru tata kelola ekonomi Indonesia. Tantangan implementasi tentu masih besar, tetapi komitmen dan konsistensi akan menentukan apakah reformasi ini benar-benar mampu meninggalkan warisan tata kelola yang sehat, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak.

Simak Video 'Dasco Benarkan Tantiem BUMN Dihapus Bisa Hemat hingga Rp 18 T':