Kopdes Merah Putih Senjata Lawan Kemiskinan dari Desa

Hidup di desa belum tentu sederhana. Di balik hamparan sawah dan udara segar, banyak warga desa masih bergulat dengan realitas pahit.

Mulai dari harga komoditas yang tidak menentu, keterbatasan akses ke pasar, ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, terbatasnya peluang kerja serta minimnya lembaga ekonomi yang mampu menopang kesejahteraan. Kondisi ini menjadi akar persoalan kemiskinan yang terus membelenggu desa dan menjadi batu sandungan bagi visi besar Indonesia Emas 2045.

Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya membebaskan rakyat dari belenggu ketidakadilan ekonomi,

"Jangan lagi rakyat kita tercekik karena harus menjual hasil tani ke tengkulak atau membeli pupuk dengan harga melambung," tegasnya.

Potensi desa sejatinya luar biasa besar. Kekayaan alam melimpah, semangat gotong royong masih kuat, dan generasi muda desa yang penuh harapan. Yang dibutuhkan adalah sistem yang memerdekakan, bukan justru menjerat.

Karena itu, pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) melalui Instruksi Presiden No 9 Tahun 2025 sebagai strategi terobosan memberantas kemiskinan dari akar. Program ini menjadi bagian dari trisula pengentasan kemiskinan selain Program Cek Kesehatan Gratis Sekolah dan Sekolah Rakyat.

Ketiganya menjawab kebutuhan dasar rakyat yaitu kesehatan, pendidikan, dan sosial-ekonomi. Kopdes juga sejalan dengan Asta Cita ke-6 Presiden, yakni untuk menggerakkan ekonomi lokal berbasis Koperasi.

Namun, seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian kelembagaannya di 21 Juli 2025, ini bukan koperasi biasa. Kopdes Merah Putih dirancang sebagai pusat layanan ekonomi terpadu di desa.

Mulai dari penyediaan gerai sembako murah, simpan-pinjam berbasis komunitas, klinik, distribusi logistik dan cold storage hasil pertanian dan kelautan. Tujuannya, untuk memangkas rantai pasok distribusi yang merugikan dan menghadirkan akses layanan yang merata dan terjangkau.

Sasaran utama program ini adalah kelompok rentan seperti petani, peternak, nelayan, buruh tani, pelaku UMKM lokal, perempuan, dan generasi muda desa. Mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tapi juga pelaku utama yang dilibatkan dalam musyawarah desa khusus (musdesus) untuk merancang model koperasi sesuai karakter lokal.

Program ini membawa segudang manfaat. Bagi pengguna, koperasi ini menyediakan akses terhadap kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, LPG, pupuk, dan obat-obatan dengan harga yang terjangkau. Bagi penjual lokal, ini adalah peluang menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih adil dan stabil. Untuk anggota koperasi dan pemerintah daerah, model bisnis ini memungkinkan penyaluran langsung produk keuangan dan subsidi secara efisien dan akuntabel.

Skema simpan-pinjam berbasis komunitas juga membantu warga keluar dari jeratan pinjaman daring ilegal dan rentenir, serta menjadi bentuk nyata program antikorupsi dan mitigasi risiko eksploitasi keuangan di tingkat akar rumput. Tak hanya itu, program ini membuka lapangan kerja baru, mendorong wirausaha desa, memperkuat off-take produk lokal, serta meningkatkan perputaran ekonomi desa.

Program serupa telah terbukti berhasil di negara lain seperti Jerman, Inggris, dan Belanda. Bahkan pada 2025, ide government-owned grocery stores menjadi gagasan kampanye calon Wali Kota New York City yang didukung lebih dari 60% warga, sebagai solusi harga pangan tinggi.

Tentu saja, tidak semua pihak langsung yakin. Ada yang meragukan kesiapan kelembagaan desa, kemampuan manajerial, hingga risiko kegagalan seperti program sebelumnya. Namun yang membedakan kali ini adalah model pelibatan luas.

Program ini dikawal oleh sedikitnya 13 kementerian, dua lembaga negara, serta aparat penegak hukum, untuk memastikan pengawasan dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Pelibatan juga dilakukan terhadap perguruan tinggi dan akademisi dalam pelatihan, riset, dan evaluasi. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), pelaku usaha, serta organisasi masyarakat juga turut serta, membentuk ekosistem gotong royong yang kuat.

Sebanyak 80.081 Kopdes Merah Putih telah diresmikan kelembagaannya, 105 di antaranya menjadi percontohan dan telah mulai beroperasi. Model ini akan direplikasi di kopdes lainnya hingga diharapkan pada 28 Oktober 2025 semua akan beroperasi penuh. Ini bukan seremoni, tetapi pondasi perubahan struktural ekonomi desa.

Pemerintah tidak hanya membentuk koperasi baru, tetapi juga merevitalisasi yang sudah ada melalui pelatihan SDM, transformasi digital, dan pemantauan berkelanjutan. Sebuah investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja desa, mendukung pengembangan UMKM lokal, yang pada ujungnya akan mengurangi kemiskinan. Program ini menjadi wujud nyata dari ekonomi kerakyatan yang selama ini digaungkan.

Seperti dikatakan Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, "Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong." Kini semangat itu hidup kembali dalam wajah Koperasi Merah Putih, sebagai jalan berdaulat menuju desa yang kuat dan bangsa yang mandiri. "Dari desa, oleh desa, untuk desa dan Indonesia!".

Adita Irawati,
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan

Simak juga Video: Ragam Canda Prabowo 'Goda PDIP' di Peluncuran Kopdes Merah Putih