.webp)
Dalam pembangunan negara modern, kebijakan publik tidak hanya bergantung pada isi dokumen formal, tetapi juga pada proses komunikasi, koordinasi, dan konvergensi aktor-aktor kunci.
Dua kegiatan penting yang akan berlangsung di Magelang, yaitu retret pengusaha dan retret sekretaris daerah (Sekda), menjadi contoh konkret bagaimana proses kebijakan yang deliberatif dan partisipatif mulai dihidupkan, baik oleh pemerintah maupun sektor non-pemerintah di era Presiden RI Prabowo Subianto.
Perlu diapresiasi, retret pengusaha yang digagas oleh Kadin Indonesia adalah inisiatif murni dari pelaku usaha. Bukan program pemerintah, bukan pula agenda politis Prabowo. Nilai strategis retret pengusaha ini sangat tinggi. Retret ini menunjukkan bahwa para pemimpin dunia usaha memiliki policy awareness, kesadaran bahwa arah bisnis tidak bisa lepas dari arah kebijakan negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berbeda dengan para pengusaha, retret sekda merupakan inisiatif negara dalam memperkuat kapasitas aktor birokrasi daerah. Sekda adalah street-level technocrats yang berada di simpul krusial antara desain kebijakan pusat dan pelaksanaannya di daerah. Kita kerap menyaksikan gap antara rencana pusat dan implementasi lokal, yang sebagian besar bukan karena niat buruk, tetapi karena kurangnya pemahaman lintas level pemerintahan terhadap regulasi, prosedur fiskal, dan tata kelola.
Di sinilah pentingnya pendekatan intergovernmental policy alignment seperti ditegaskan dalam Collaborative Governance Model (Ansell & Gash, 2008). Retret ini menjadi forum untuk membangun trust, mutual understanding, dan shared commitment antar level pemerintahan.
Dalam banyak literatur kebijakan publik, salah satu kunci efektivitas implementasi adalah adanya policy coherence, yaitu keselarasan antara isi kebijakan, instrumen yang digunakan, dan aktor-aktor yang terlibat. Kedua retret ini, meski berasal dari dua domain berbeda (swasta dan birokrasi), bergerak ke arah yang sama: menciptakan kesadaran kolektif terhadap arah pembangunan nasional.
Prabowo dalam banyak pidatonya menekankan pentingnya ketahanan nasional dan kemandirian ekonomi. Tetapi arah kebijakan tidak akan efektif tanpa keterlibatan para pelaku usaha yang memahami tantangan geostrategis, dan tanpa kesiapan birokrasi daerah yang mampu menjabarkan kebijakan nasional menjadi aksi lokal yang konkret.
Retret di Magelang, baik oleh pengusaha maupun sekda; juga mengandung nilai simbolik yang tak bisa diabaikan. Dalam pendekatan symbolic interactionism dalam kebijakan publik, lokasi, narasi, dan gesture sering kali menjadi penguat pesan substantif. Tempat seperti Akmil menegaskan nilai kedisiplinan, loyalitas, dan kesiapsiagaan, nilai-nilai yang kini juga dibutuhkan dalam menghadapi disrupsi ekonomi global dan ketegangan geopolitik.
Sebagai seorang akademisi kebijakan publik, saya melihat dua kegiatan ini sebagai bagian dari proses perbaikan tata kelola yang lebih partisipatif dan sinergis. Ini bukan seremonial kosong. Ini adalah bagian dari upaya memperluas ruang deliberasi, memperkuat kapasitas aktor, dan mengharmonisasi ekosistem kebijakan dari pusat ke daerah, dari negara ke pasar.
Bila retret seperti ini terus berlanjut dan diikuti dengan mekanisme tindak lanjut yang terstruktur, maka saya optimistis bahwa impian menuju Indonesia Emas 2045 bukan sekadar slogan, melainkan roadmap yang dijalankan bersama oleh negara, oleh swasta, dan oleh masyarakat sipil.
Trubus Rahardiansah. Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti.
Simak juga Video: Pesan-pesan Mensos Gus Ipul di Retret Kepala Sekolah Rakyat Tahap Kedua
