.webp)
Keterwakilan perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 masih menggambarkan wajah Pilkada yang maskulin. Hal itu secara langsung bisa dilihat dari hasil atau pemenang hajat demokrasi tersebut.
Secara persentase keterpilihan 43 perempuan dari 481 kepala daerah periode 2025-2030 menggambarkan bahwa Pilkada tahun ini masih menunjukkan wajah Pilkada yang maskulin. Dengan presentase seperti ini, seharusnya keterwakilan perempuan diapresiasi, didorong, dikawal dan 'diselamatkan' supaya tidak menjadi korban politisasi. Baik di level partai, dalam mendapatkan SK partai, maupun di level MK dalam proses penyelesaian sengketa pilkada.
Bukankah semakin banyaknya perempuan menjadi kepala daerah merupakan manifestasi masyarakat adil dan makmur? Sesuai dengan amanat UUD 45.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam Permen PP-PA No. 10 tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pengambilan Keputusan perlu dikawal mulai dari proses menyiapkan kader Perempuan di partai politik termasuk sampai dengan proses penyelesaian sengketa pilkada di MK. Gender equality perlu dan harus dipastikan masuk dalam poin pertimbangan Hakim MK dalam mengambil keputusan.
Kalau memang calon kepala daerah perempuan terbukti melakukan pelanggaran melalui proses yang benar-benar jujur dan adil berdasarkan bukti-bukti yang kuat itu berarti pelaku pelanggaran tidak mengenal gender equality. Artinya di hadapan hukum semua sama, baik laki-laki maupun perempuan. Namun jika kasusnya kebalikan dari atas, berarti sistem politik dan sistem hukum kita masih belum 'ramah perempuan'.
Dalam hal ini perempuan baik secara kuantitas dan kualitas belum berada dalam ruang yang sama dengan laki-laki. Contohnya, di Serang Banten, calon bupati perempuan kena pemungutan suara ulang (PSU) setelah diputuskan Mahkamah Konstitusi. Paslon Bupati dan Wakil Bupati Serang, Ratu Zakiyah - Najib Hamas diketahui memenangkan Pilkada Kabupaten Serang 2024. Hasil pleno rekapitulasi KPU Serang, Ratu Zakiyah - Najib Hamas meraih mayoritas suara yang signifikan yaitu 598.654 suara. Sementara pasangan calon lawannya, hanya memperoleh 254.495 suara. Namun kemenangan Ratu Zakiyah dianulir MK dan diputuskan dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU).
Begitu pula calon bupati perempuan Pilkada Mahakam Ulu, Owena Mayang Shari berpasangan dengan Stanislaus Liah, mendapat suara terbanyak tetapi kena diskualifikasi MK. Alasannya, melakukan pelanggaran terstruktur sistematis dan masif (TSM) berkaitan relasi dengan petahana karena vote buying menggunakan apa yang disebut MK sebagai 'kontrak politik' tidak biasa.
Intan Fauzi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perempuan Amanat Nasional (DPP PUAN) dan Anggota Komisi VI DPR RI periode 2019-2024.
(yld/yld)
