Oposisi Bukan Ancaman Persatuan

Dalam pidato yang disampaikan di acara Kongres III Nasdem di Jakarta Pusat, Selasa (27/8), Presiden terpilih Prabowo Subianto menekankan pentingnya persatuan dan kolaborasi dalam membangun Indonesia. Prabowo menolak gagasan oposisi; ia menuturkan bahwa oposisi bukan bagian dari budaya Indonesia, melainkan pengadopsian budaya Barat. Prabowo menegaskan bahwa budaya Indonesia adalah kerja sama, bukan saling berhadapan.

Pernyataan ini sangat menarik karena mempertanyakan peran oposisi di tengah sistem demokrasi. Apakah benar oposisi bukan budaya Indonesia? Atau, justru oposisi mempunyai peran krusial untuk menjaga keseimbangan kekuatan dalam sistem demokrasi?

Pengontrol Kekuasaan

Dalam konteks perpolitikan di Indonesia, konsep oposisi sering dilihat sebagai skeptisisme. Seperti yang dijelaskan oleh Noor (2016) bahwa oposisi dalam sistem negara demokrasi memiliki peran penting sebagai pengontrol kekuasaan. Tanpa adanya oposisi, pemerintahan bisa condong bergerak menuju oligarki maupun otoritarianisme.

Demokrasi idealnya bukan hanya soal pemilihan umum, namun juga tentang keseimbangan kekuasaan dan juga kontrol yang efektif dari pihak yang di luar pemerintahan. Jika tidak ada pihak yang mengawasi dan mengkritik kebijakan, akibatnya sistem akan cenderung tidak peduli akan kepentingan rakyat.

Pentingnya oposisi dalam sistem demokrasi juga terletak pada fungsinya, yaitu sebagai alternatif kebijakan. Dalam suatu sistem demokrasi yang sehat, perbedaan pandangan dan juga kritik yang konstruktif dari oposisi dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih komprehensif. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat bukan hanya mencerminkan kepentingan dari segelintir pihak, namun juga mempertimbangkan berbagai macam sudut pandang dan kebutuhan dari masyarakat luas.

Menawarkan Alternatif

Skeptisisme terhadap oposisi yang diungkapkan oleh Prabowo mencerminkan pandangan bahwa perbedaan dalam pendapat dapat memecah belah bangsa. Dalam konteks budaya gotong-royong, perbedaan sering ditafsirkan sebagai bentuk ancaman terhadap persatuan. Pandangan ini memiliki dasar yang kuat dalam budaya Indonesia, yang menekankan pentingnya kerja sama.

Namun demikian, Montesquieu (2001) menjelaskan demokrasi modern tidak bisa berjalan efektif tanpa adanya mekanisme checks and balances karena tidak adanya pengawasan dari oposisi. Dalam praktiknya, pemerintahan yang tidak mempunyai oposisi yang kuat lebih cenderung terperosok ke dalam praktik kartel politik, di mana hubungan antara legislatif dan eksekutif hanya menjadi ajang yang saling menguntungkan. Ini bisa terlihat dari realitas politik yang ada di Indonesia saat ini, di mana partai politik yang pada awalnya berperan sebagai oposisi pada akhirnya bergabung dengan koalisi pemerintah.

Oposisi bukan soal "menggagalkan" pemerintah, namun menawarkan alternatif yang lebih baik. Dengan adanya oposisi, bukan berarti melawan persatuan, tetapi menciptakan persatuan yang lebih kuat lewat perbedaan pandangan yang sehat dan juga bertanggung jawab. Inilah letak pentingnya oposisi dalam sistem demokrasi, yaitu menawarkan alternatif kebijakan, memberikan kontrol, dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Menolak konsep oposisi sama dengan menolak salah satu fondasi utama demokrasi. Oposisi bukan ancaman bagi persatuan, tetapi pelindung keseimbangan kekuasaan.

Zakky Zidan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta