.webp)
Dibandingkan pemilihan presiden (pilpres) yang lalu, boleh jadi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak mendatang akan memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan atau penurunan kualitas hidup rakyat.
Sebagaimana diuraikan oleh ilmuwan politik Amerika Serikat Benjamin Barber dalam bukunya If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities (2013), peran dari para pemimpin daerah akan jauh lebih berdampak dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat di bawah karena adanya kedekatan jarak dengan warga yang dipimpinnya (proximity to citizens). Para kepala daerahlah yang bisa menangani dan merespons langsung beragam permasalahan keseharian yang dihadapi oleh masyarakat bawah, bukan pimpinan di tingkat nasional yang jaraknya begitu jauh dari permasalahan keseharian warga.
Seorang warga bisa jadi tidak akan merasakan dampak langsung dari pelaksanaan 'pembangunan nasional' atau program mercusuar pemerintah pusat. Namun, setiap warga di suatu daerah akan merasakan langsung baik atau buruknya kinerja dari kepala daerahnya, khususnya atas kualitas hidup (quality of life) mereka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan dibuat menjadi serentak, maka akan terdapat 93 wali kota, 415 bupati, dan 37 gubernur yang dipilih secara bersamaan. Berarti, kualitas hidup seluruh rakyat dari Kota Sabang sampai dengan Kabupaten Merauke akan ditentukan dalam satu momentum ini.
Penetapan pasangan calon dan masa kampanye pilkada serentak telah dimulai per September ini. Menjaga kualitas pilkada serentak agar dapat menghasilkan kepala-kepala daerah yang terbaik bagi warganya akan menjadi tantangan besar kita bersama.
Menjadi Harapan
Terlebih lagi, di tengah pembelahan dan intrik yang tidak berkesudahan dalam kancah perpolitikan nasional, kepala daerah menjadi harapan bagi rakyat di bawah untuk memberikan solusi atas kesulitan hidup sehari-hari yang mereka hadapi.
Sebagaimana pengamatan dari mantan Wakil Presiden Brookings Institution, Bruce Katz dan rekannya Jeremy Nowak, dalam buku mereka The New Localism: How Cities Can Thrive in the Age of Populism (2018), populisme politik yang melanda pemerintahan nasional membuat elite-elite di tingkat nasional disibukkan dengan retorika ideologi dan polarisasi politik. Dampaknya, pemerintahan dan kepemimpinan di tingkat nasional semakin menjauh dari permasalahan sehari-hari yang dihadapi rakyat bawah.
Akibatnya, muncul apa yang dinamakan 'lokalisme baru' di mana peran daerah dan kepala daerah menjadi semakin penting pada era populisme dan pembelahan politik nasional ini. Kedekatan jarak dengan rakyat membuat para kepala daerah cenderung lebih pragmatis dan berorientasi kepada hasil ketimbang terjerumus ke dalam polarisasi dan pembelahan politik. Mereka senantiasa tertuntut untuk memprioritaskan solusi praktis atas masalah-masalah rakyat yang ada di depan mata.
Mengutip Katz dan Nowak, "As politics has become nationalized, problem solving has become localized." Maka, dengan semakin pentingnya peran kepala daerah untuk menjadi solusi atas permasalahan harian rakyat dan meningkatkan kualitas hidup rakyat, semakin penting pula untuk memastikan bahwa kepala daerah yang terpilih nanti adalah betul-betul pemimpin terbaik untuk daerahnya. Agar itu dapat tercapai, memastikan kualitas demokrasi dari pilkada serentak menjadi kunci utama.
Lima Indikator
Di Asian Electoral Stakeholder Forum II yang diadakan pada 2015 di Dili, Timor Leste, telah dirumuskan lima indikator utama pemilu yang demokratis. Indikator-indikator ini sangat penting untuk dipenuhi dalam pelaksanaan pilkada serentak guna memastikan proses demokrasi yang berkualitas.
Pertama, diperlukan adanya kerangka hukum yang jelas dalam pelaksanaan pilkada. Kerangka hukum ini merupakan aturan main yang berlaku bagi semua kandidat, tanpa memandang latar belakang atau afiliasi politiknya. Penting untuk memastikan keteraturan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, sehingga aturan tidak dapat diubah untuk kepentingan kelompok tertentu.
Kedua, perlu dijamin adanya kesetaraan kesempatan (level playing field) bagi semua kandidat yang berpartisipasi. Setiap kandidat harus memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, tanpa hambatan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kampanye dapat dilakukan secara bebas tanpa adanya tekanan, terutama dari pihak yang memiliki kekuasaan. Semua kandidat juga harus mendapatkan akses yang setara terhadap peliputan media.
Ketiga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di seluruh daerah sebagai penyelenggara pilkada serentak harus bekerja secara profesional, transparan, dan independen. Sebagai institusi demokrasi yang memegang peran sentral dalam pelaksanaan pilkada, KPU dan KPUD harus memastikan profesionalisme pada setiap tahapan, mulai dari persiapan pra-pemilihan, pelaksanaan hari pencoblosan, hingga perhitungan suara dan penetapan pemenang.
Keempat, partisipasi pemilih harus inklusif dan tidak sekadar formalitas. Semua warga negara yang memenuhi syarat, termasuk kelompok rentan, harus dipastikan dapat berpartisipasi. Edukasi dan sosialisasi yang memadai perlu dilakukan agar pemilih dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat.
Terakhir, sengketa hasil pemilihan harus diselesaikan melalui proses peradilan yang imparsial, transparan, independen, dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh aturan hukum.
Memenuhi indikator-indikator ini dalam penyelenggaraan pilkada serentak merupakan langkah penting untuk menjamin bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil dan demokratis.
Pilkada Serentak yang demokratis akan menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah terbaik, yang akan memiliki peran vital dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di setiap daerah selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, mengingat pentingnya hajatan ini, begitu penting pula untuk menjaga kualitas penyelenggaraannya.
M. Azka Gulsyan Direktur Riset Wamesa Policy & Politics
