.webp)
Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 9,48 juta warga kelas menengah Indonesia turun kelas dalam lima tahun terakhir. Apabila merujuk kepada klasifikasi kelompok sosial berdasarkan garis kemiskinan yang disusun oleh BPS, terdapat lima kelas, yaitu miskin (di bawah gari kemiskinan), rentan miskin (1 – 1,5 kali garis kemiskinan), calon kelas menengah (1,5 – 3,5 kali garis kemiskinan), kelas menengah (3,5 – 17 kali garis kemiskinan), dan kelas atas (lebih dari 17 kali garis kemiskinan).
Calon kelas menengah adalah kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya bertambah 8,65 juta hingga menyentuh 137,5 juta orang, atau setara 49,2% dari total populasi. Kelompok terbesar kedua adalah kelompok rentan miskin. Selama lima tahun terakhir, jumlah warga rentan miskin bertambah 12,72 juta orang. Per 2024, angkanya mencapai 67,69 juta, atau 24,23% dari total populasi.
Pada saat jumlah warga calon kelas menengah dan rentan miskin terus bertambah, penduduk kelas menengah justru kian menyusut. Sepanjang 2019-2024, warga kelas menengah berkurang 9,48 juta orang menjadi hanya 47,85 juta. Kini, proporsinya hanya 17,13% dari total populasi, turun dari 21,45% pada lima tahun silam. Padahal, proporsi kelas menengah diharapkan mencapai sekitar 70% dari total populasi pada 2045.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
LPEM FEB UI dalam laporan 'Indonesia Economic Outlook 2024 for Q3 2024' menyebut bahwa kelas menengah memegang peran yang sangat penting bagi penerimaan negara, dengan andil 50,7 persen dari penerimaan pajak. Sedangkan calon kelas menengah menyumbang 34,5 persen. Apabila daya beli kelas menengah menurun, kontribusi pajak akan semakin berkurang dan berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap PDB yang sudah rendah.
Pemerintah menyalahkan Covid-19 sebagai penyebab turunnya kelas menengah ini. Namun beberapa pengamat membantah pendapat ini. Menurut hasil riset LPEM UI, tren penurunan jumlah kelas menengah telah terjadi sejak 2018 sebelum pandemi Covid-19 merebak dan memorak-porandakan ekonomi Indonesia.
Faktor Penyebab
Terdapat beberapa faktor yang disinyalir menjadi penyebab turunnya kelas menengah di Indonesia. Pertama, deindustrialisasi prematur. Deindustrialisasi di Indonesia merujuk pada fenomena penurunan kontribusi sektor industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penurunan pangsa tenaga kerja yang bekerja di sektor industri manufaktur. Ini biasanya ditandai dengan perlambatan atau penurunan aktivitas manufaktur, yang menyebabkan sektor tersebut kehilangan peran dominannya dalam perekonomian.
Kedua, Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diberlakukan sejak April 2022 dinilai turut berkontribusi pada penurunan kelas menengah di Indonesia melalui beberapa mekanisme yang berdampak langsung pada daya beli, konsumsi, dan stabilitas ekonomi kelompok ini. Kenaikan PPN memperberat beban pajak relatif lebih besar pada kelas menengah, mengurangi disposable income (pendapatan yang dapat dibelanjakan) mereka dan menekan konsumsi domestik, yang menjadi salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
Wacana kenaikan tarif PPN menjadi 12% dinilai akan semakin menghantam kelas menengah di Indonesia. Kenaikan PPN meningkatkan biaya hidup secara keseluruhan. Kelas menengah, yang biasanya memiliki pengeluaran tetap untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kebutuhan lainnya, akan merasakan tekanan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan ini. Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebaiknya meninjau kembali usulan kenaikan tarif PPN 12% pada 2025.
Ketiga, ketidakpastian ekonomi global, seperti resesi, krisis keuangan, atau pandemi, dapat berdampak signifikan pada perekonomian nasional. Ketika ekonomi melambat, kelas menengah sering menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak karena ketergantungan mereka pada pekerjaan dengan gaji tetap dan tabungan yang terbatas. Krisis ekonomi juga dapat mengakibatkan penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, dan berkurangnya kesempatan untuk meningkatkan standar hidup.
Keempat, beban utang yang tinggi. Kelas menengah sering bergantung pada kredit dan pinjaman untuk membiayai perumahan, kendaraan, pendidikan, dan konsumsi lainnya. Ketika kondisi ekonomi memburuk, suku bunga meningkat, atau pendapatan menurun, beban utang ini bisa menjadi tekanan finansial yang berat. Ketergantungan pada utang untuk mempertahankan gaya hidup meningkatkan risiko finansial dan dapat menyebabkan kelas menengah terjerumus ke dalam kesulitan ekonomi.
Kelima, kurangnya lapangan kerja di sektor formal bagi kelas menengah. Banyak pekerja di sektor formal yang beralih ke sektor informal, terutama pascapandemi Covid-19. Kemudian banyak juga angkatan kerja baru yang langsung masuk ke sektor informal karena minimnya pekerjaan di sektor formal. Padahal, sektor informal cenderung tidak layak karena tak mendapatkan pendapatan yang memadai dan tak memiliki jaminan sosial.
Strategi Pemerintah
Lalu, apa strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintahan baru kelak untuk menahan semakin turunnya kelas menengah ini? Strategi pertama tentu mengevaluasi berbagai kebijakan yang berpotensi mengancam semakin turunnya kelas menengah ini seperti kenaikan PPN, perubahan skema tarif KRL berbasis NIK, sampai dengan beban tambahan lainnya seperti kewajiban iuran Tapera dan kewajiban asuransi kendaraan pihak ketiga.
Strategi kedua meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan keterampilan. Pemerintah dapat menyediakan lebih banyak subsidi pendidikan dan beasiswa bagi kelas menengah untuk memastikan akses yang lebih luas ke pendidikan berkualitas. Penerapan UKT seringkali menjadi jebakan bagi kelas menengah, karena kelas menengah ini mendapatkan beban yang lebih tinggi.
Strategi ketiga memperkuat jarring pengaman sosial dan layanan publik. Jaring pengaman sosial yang kuat dapat membantu kelas menengah menghadapi ketidakpastian ekonomi dan risiko sosial lainnya. Memperluas akses ke asuransi kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi kelas menengah dapat mengurangi beban finansial mereka. Memastikan program bantuan sosial tidak hanya mencakup kelompok miskin tetapi juga kelompok rentan dari kelas menengah yang menghadapi kesulitan ekonomi.
Strategi keempat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dari kelas menengah. Pemerintah dapat mendorong pengembangan sektor yang memiliki potensi tinggi untuk menyerap tenaga kerja, seperti industri kreatif, teknologi informasi, dan pariwisata. Pemerintah pun dapat memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, pelatihan, dan pasar. UMKM sering menjadi tulang punggung bagi kelas menengah dan perlu didukung agar dapat berkembang.
Strategi kelima melakukan diversifikasi ekonomi dan inovasi. Diversifikasi ekonomi diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu yang rentan. Pemerintah dapat mendorong pengembangan sektor baru seperti energi terbarukan, agrikultur berkelanjutan, dan industri kreatif.
Penurunan kelas menengah di Indonesia disebabkan oleh kombinasi faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan yang saling berinteraksi. Dari ketidakpastian ekonomi hingga kebijakan yang kurang mendukung, tantangan yang dihadapi kelas menengah memerlukan perhatian dan solusi yang komprehensif. Kebijakan yang fokus pada stabilitas ekonomi, peningkatan akses pendidikan, dan perlindungan sosial yang memadai sangat penting untuk mendukung kelas menengah agar tetap stabil dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Mohammad Nur Rianto Al Arif Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Sekjen DPP Asosiasi Dosen Indonesia
