.webp)
Kepala Desa Panggung Harjo, Bantul, yang dikenal sebagai sosok pemimpin desa yang transformatif, Wahyudi Anggoro, akhirnya maju dalam pencalonan Calon Wakil Bupati Bantul. Wahyudi menjadi pasangan Calon Bupati Untoro Hariadi yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Tampilnya duet Untoro-Anggoro tidak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah persyaratan paslon harus memiliki 7,5 % dari suara sah atau setara dengan 47.210 ribu hasil pemilu legislatif.
Berdasarkan Pemilihan Legislatif 2024, PAN memperoleh suara sah sebanyak 43.750 dan DPC PBB mendapatkan suara sah sebesar 11.053 sehingga berhak mengusung pasangan calon dan membentuk poros kekuatan politik ketiga dalam Pilkada Bantul. Tampilnya Lurah Wahyudi Anggoro menjadi antitesis kluster elite kelompok sosial yang biasa dipilih menjadi kandidat calon pemimpin di daerah.
Selama proses pilkada langsung dan serentak dilaksanakan pada era Reformasi, kluster elite sosial yang lazim dicalonkan adalah dari kalangan pimpinan parpol, mantan pejabat sipil-militer, pejabat birokrasi aktif, pengusaha, hingga keluarga mantan bupati. Tidak pernah atau jarang calon pemimpin daerah memiliki basis rekam jejak prestasi dan legacy sebagai pemimpin dari bawah.
Pelopor
Wahyudi Anggoro adalah pelopor (vanguard) dalam proses politik elektoral mengingat rekam jejaknya sebagai lurah (kades) yang sukses dalam memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Panggung Lestari menjadi terbaik di negeri ini. Kapasitas kepemimpinannya di desa (kalurahan) mendorong berbagai program inovasi desa dan kemandirian masyarakat, serta memiliki kapabilitas-integritas sebagai pemimpin desa (kelurahan) yang visioner.
Lurah Wahyudi adalah kepala desa dengan cakrawala politik kepemimpinan yang inklusif. Hal ini menjadi catatan politik yang bagus, karena tokoh dengan kemampuan membangun desa maju menjadi kandidat calon wakil bupati. Sosok kepala kelurahan (kepala desa) yang memiliki legacy membawa Kelurahan Panggung Harjo menjadi model pembangunan desa. Menegaskan bahwa hal yang ideal jika seorang calon pemimpin daerah memiliki rekam jejak yang gemilang dalam kepemimpinan dari bawah.
Apalagi calon pemimpin daerah yang 90% wilayah teritorialnya adalah perdesaan dan membawahi pemerintahan desa yang penuh dinamika sosial kemasyarakatan. Calon pemimpin dari bawah akan lebih mengenal tipologi wilayah dan karakter kemasyarakatan. Lebih berpengalaman dalam menyelesaikan permasalahan di desa (kelurahan). Lebih tanggap terhadap aspirasi masyarakat desa serta mampu menjadi mediator ketika terjadi latensi maupun manifestasi konflik di perdesaan.
Pemimpin yang memiliki legacy dalam mengkonsolidasikan organisasi pemerintahan dari yang terbawah akan lebih ahli dalam mengelola organisasi pemerintahan yang lebih tinggi. Calon pemimpin yang berasal dari bawah lebih memiliki kedekatan psikologis dengan masyarakat. Mampu berkomunikasi dengan bahasa masyarakat yang jujur dan lugas. Lebih mengenal komunitas komunitas yang memiliki kontribusi pada perubahan didaerah.
Dalam psikologi kepemimpinan, nilai pengalaman memimpin menjadi "lentera" bagi pengambilan kebijakan politik yang memberi manfaat bagi masyarakat. Pengalaman kepemimpinan dalam organisasi pemerintahan akan menjadi bekal dalam menggerakkan gerbong birokrasi dalam arus kemajuan yang pro perubahan (inovatif). Pengalaman memimpin dengan prestasi yang teruji dan melahirkan legacy akan mendorong pemimpin daerah yang terpilih mudah dalam menyusun program program yang sejalan dengan napas perubahan sosial.
Goncangan Kultural
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pilkada yang akan mencapai klimaks tahapan pada 27 November adalah pilkada transisional. Pilkada yang akan menjadikan masyarakat semakin melek politik bahwa memilih calon pemimpin tidak seperti membeli kucing dalam karung. Hanya sekadar memilih calon pemimpin yang ditentukan oleh oligarki kekuatan politik yang dominan.
Pilkada ke depan harus lebih banyak kepala desa, pegiat desa, dan pemimpin organisasi kemasyarakatan yang teruji dalam prestasi dan karya untuk tampil. Jangan sekadar menjadi momentum untuk memberikan kesempatan bagi avonturir politik untuk mendapatkan "pekerjaan" sebagai kepala/wakil kepala daerah.
Pilkada ke depan semoga menjadi momentum disrupsi elektoral yang melahirkan calon calon pemimpin daerah yang berasal dari bawah. Pemimpin yang tumbuh dan berdialektika di tengah masyarakat. Calon pemimpin yang memiliki karakter yang kuat dan tidak menjadi "boneka" kepentingan dari elite politik pusat maupun daerah.
Disrupsi elektoral adalah goncangan kultur dan sistem pelaksanaan pilkada yang memberikan ruang politik bagi tampilnya calon pemimpin yang memiliki rekam jejak keberhasilan. Sebuah momentum yang meruntuhkan secara signifkan dominasi kepentingan elite yang semakin tunduk pada kepentingan dan aspirasi masyarakat arus bawah. Sebuah fenomena peralihan yang cepat dari kelaziman mengusung calon pemimpin daerah yang hanya sekadar bermodal popularitas maupun memiliki uang banyak kepada calon pemimpin daerah yang benar benar mempunyai karya yang gemilang.
Sehingga arogansi oligarki politik lokal akan terendam dengan realitas bahwa masyarakat lebih mempercayai sosok-sosok calon pemimpin yang berhasil dalam melaksanakan program program yang bagus dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Semoga.
Trisno Yulianto Koordinator Forum Kajian Demokrasi Deliberatif
