.webp)
Pada 24 Juli 2024 Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) mengumumkan nama-nama calon pimpinan KPK yang lolos seleksi administrasi. Tercatat 318 pendaftar calon pimpinan KPK yang memiliki latar belakang beragam. Ada ASN, akademisi, aparat penegak hukum lembaga negara, praktisi, hingga aktivis lembaga swadaya masyarakat. Mereka telah memenuhi persyaratan formal yang ketat.
Dari pendaftar sebanyak itu Pansel akan merekomendasikan 10 nama kepada Presiden dan akan diteruskan ke DPR untuk dipilih lima orang saja. Masyarakat diminta memberi masukan kepada Pansel tentang kelebihan dan kekurangan para calon. Mudah-mudahan masyarakat masih peduli terhadap KPK dan pemberantasan korupsi di tengah merosotnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
Badan Pusat Statistik (BPS) akhir pekan lalu merilis, IPAK Indonesia 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2023 sebesar 3,92. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi. Sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apalagi masih menjadi pergunjingan sejak Ketua KPK Firly Bahuri menjadi tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi. Lalu terungkapnya pungutan liar yang ramai-ramai dilakukan pegawai rumah tahanan KPK. Cukup beralasan kalau kemudian masyarakat semakin apatis terhadap pemberantasan korupsi dan adanya apatisme terhadap korupsi sebagaimana hasil survei BPS pada 2024 ini.
Silih Berganti Model
Tentu ada faktor-faktor lain yang menjadikan kondisi seperti ini. Kita ingat sejarah panjang tentang korupsi dan berbagai upaya pemberantasannya sejak Indonesia merdeka. Sebelum lahirnya KPK, institusi pemberantasan korupsi silih berganti model dan nama pemimpinnya. Upaya pemberantasan terus dilakukan, namun korupsi terus berjalan dan intensitasnya semakin meningkat.
Walaupun demikian kita semua tetap berharap ada titik balik mempercayai terhadap upaya pemberantasan korupsi berlanjut. KPK yang dipimpin personel ang berintegritas dan berkualitas tetap diperlukan keberlanjutannya. Karena itu perlu mencari lima orang pimpinan KPK yang sekarang diharapkan mampu menjaring personel yang kompeten dan kredibel.
Proses uji kualitas dapat dilakukan dengan sederhana. Kepada calon pimpinan KPK diberikan sejumlah pertanyaan, wawancara yang mendalam atau diskusi grup. Dari proses itu akan dapat diketahui tingkat kualitas calon dari pengetahuan dan pengalamannya, karena materinya dapat dipelajari dan dipahami jauh sebelum seleksi. Yang mungkin lebih rumit adalah mengukur tingkat integritas sang calon.
Pengertian integritas berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Integritas itu juga adalah wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Entah bagaimana Pansel akan mencari calon pimpinan KPK yang berkriteria seperti ini.
Uji Integritas
Ada alat untuk melakukan uji integritas. Antara lain dengan tes psikologi dan wawancara atau metode lain. Masukan masyarakat juga sangat membantu, setidaknya dapat mengetahui sebagian rekam jejak para calon. Tetapi apakah yang akan didapat hanya sekadar memotret kulit bukan isi, setidaknya sudah ada uji integritas yang terarah dan ilmiah. Yang jelas integritas menjadi modal utama pimpinan KPK, karena jabatan memimpin KPK sangatlah banyak godaannya. Jika kualitas bisa diasah dan ditingkatkan, maka integritas tergolong perilaku dan sikap yang given --tidak dapat dipelajari dan dibentuk secara instan.
Dari seleksi yang objektif 10 orang calon pimpinan KPK yang dihasilkan Pansel, akan diserahkan ke Presiden dan diteruskan ke DPR. Biasanya uji kelayakan dan kepatutan (fit and propet test) di Komisi III. Di DPR inilah akan dipilih separuhnya, atau 5 calon. Mudah-mudahan para anggota Komisi III juga melakukan pemilihan secara objektif, walaupun yang namanya seleksi lembaga politik tetap sulit dipisahkan dari kepentingan politik.
Biasanya fraksi memilih secara paket. Tetapi undang-undang sudah menentukan, maka seleksi di lembaga itu mesti tetap dilalui, tidak bisa ditawar lagi. Kita berbaik sangka saja bahwa di Pansel sudah dilakukan seleksi yang benar-benar objektif, artinya 10 orang yang dihasilkan Pansel diolah seperti apa pun di DPR kelak akan didapatkan pimpinan KPK yang terbaik, berintegritas dan berkualitas.
Itulah harapan kita semua, harapan untuk mendapatkan pimpinan KPK yang akan bekerja sampai 2029. Jika mereka bekerja dengan baik, maka pencegahan dan pemberantasan korupsi akan berjalan baik pula. Itu juga diharapkan akan menjadikan titik balik bagi masyarakat dari apatis dan permisif menjadi kembali bergairah, peduli, dan bersemangat antikorupsi. Insya Allah IPAK kita meningkat kembali dan korupsi akan menjadi musuh bersama (common enemy).
Dr Imam Anshori Saleh, S.H, M.H Anggota Komisi III DPR 2004-2009, Wakil Ketua Komisi Yudisial 2010-2015
Simak Video 'Pansel: 236 Orang Lulus Administrasi Calon Pimpinan KPK, 146 Calon Dewas':
