.webp)
Konektivitas pembayaran antara negara-negara se-Asia Tenggara (atau yang dikenal dengan istilah Regional Payment Connectivity/RPC) kian berkibar. Baru-baru ini, Laos dan Brunei Darussalam bekerja sama dengan Indonesia dalam penerapan RPC. Dua negara anggota ASEAN itu menyusul lima negara lainnya (Malaysia. Philipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) yang telah lebih dulu bekerja sama dengan Indonesia. Laos selaku pemegang Keketuaan ASEAN tahun ini juga akan mengangkat topik RPC dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada 6-11 Oktober 2024.
Kerja sama RPC antara Indonesia dengan Laos dan Brunei Darussalam dinilai sangat prospektif. Pasalnya kedua negara tersebut telah mengimplementasikan standar pembayaran berbasis Quick Response Code (QR code) yang juga telah digunakan di Tanah Air. Standar tersebut dikenal dengan nama Lao QR Code di Laos dan Quickpay di Brunei Darussalam. Sementara di Indonesia, dikenal dengan sebutan QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard).
Kondisi tersebut sejalan dengan implementasi RPC yang menggunakan QR code sebagai salah satu alat pembayaran lintas negara. Masyarakat cukup memindai atau scan QR code saat melakukan pembayaran di negara-negara ASEAN, tanpa harus membawa uang tunai secara berlebihan sehingga pembayaran transaksi lintas negara akan lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan lebih inklusif.
Bergabungnya Laos dan Brunei Darussalam dalam penggunaan RPC tentu diharapkan dapat berkontribusi terhadap perekonomian di negara-negara regional. Konektivitas pembayaran dapat mendorong pertumbuhan pendapatan sektor perdagangan terutama yang bersumber dari pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Selain itu, konektivitas pembayaran lintas negara ini bisa mendorong pendapatan di sektor pariwisata terutama yang bersumber dari wisatawan mancanegara.
Pertama, penerapan RPC memberikan segudang manfaat bagi UMKM. Pelaku usaha UMKM dapat mengakses pasar yang lebih luas dan mengurangi biaya arus barang. Sebagai contoh, pelaku UMKM di Indonesia dapat menerima pembayaran secara langsung atas penjualan produk dan/atau jasa kepada pengusaha negara-negara ASEAN yang berkunjung ke dalam negeri. Begitu pula sebaliknya terhadap pelaku usaha dari tujuh negara ASEAN lainnya.
Selain itu, pelaku UMKM dapat menjelajahi pasar ekspor dan impor di ASEAN dengan kemudahan pembayaran transaksi lintas batas tersebut. Nilai ekspor Indonesia ke ASEAN pada Januari 2024 mencapai US$ 4,00 miliar. Angka ini lebih tinggi dari nilai ekspor ke negara-negara benua Amerika dan Eropa sebesar US$ 2,56 miliar dan US$ 1,92 miliar. Data serupa juga berlaku pada transaksi impor. Nilai impor Indonesia dari negara-negara ASEAN sebesar US$4,06 miliar. Nominal ini lebih tinggi dibandingkan nilai impor dari kawasan Amerika dan Eropa yang mencapai US$ 1,66 miliar dan US$ 1,52 miliar.
Apabila pelaku UMKM dapat memanfaatkan konektivitas pembayaran tersebut secara optimal, maka kontribusi UMKM terhadap perekonomian suatu negara semakin besar. Saat ini terdapat 70 juta pelaku UMKM yang beroperasi di ASEAN. Jumlah tersebut mencapai sekitar 97,2% sampai dengan 99,9% dari total pelaku usaha dan sisanya merupakan perusahaan besar (korporasi multinasional). Sementara itu, pelaku UMKM berkontribusi sebesar 85% terhadap pembukaan lapangan kerja baru, 44,8% terhadap Produk Domestik Bruto, dan 18% terhadap ekspor.
Kedua, RPC ASEAN dapat memberikan manfaat di sektor pariwisata. Kini, wisatawan semakin mudah bertransaksi di negara tujuan wisata tanpa harus mencari tempat penukaran valas ataupun membawa uang tunai secara berlebihan. Dengan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi tersebut, para turis akan semakin betah untuk berwisata di wilayah negara-negara ASEAN. Kondisi tersebut dapat menambahkan jumlah kunjungan dan meningkatkan pengeluarannya selama berlibur.
Badan Pusat Statistik mencatat total wisatawan ASEAN ke Indonesia sepanjang 2023 sebanyak 3,83 juta orang atau meningkat 74,81% jika dibandingkan periode yang sama pada 2022. Jumlah wisatawan ASEAN tersebut lebih tinggi dibandingkan wisatawan dari benua Eropa (2 juta wisatawan) dan Amerika (587 ribu wisatawan).
Kerja sama RPC antara Indonesia dengan Laos dan Brunei Darussalam dinilai sangat prospektif. Pasalnya kedua negara tersebut telah mengimplementasikan standar pembayaran berbasis Quick Response Code (QR code) yang juga telah digunakan di Tanah Air. Standar tersebut dikenal dengan nama Lao QR Code di Laos dan Quickpay di Brunei Darussalam. Sementara di Indonesia, dikenal dengan sebutan QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard).
Kondisi tersebut sejalan dengan implementasi RPC yang menggunakan QR code sebagai salah satu alat pembayaran lintas negara. Masyarakat cukup memindai atau scan QR code saat melakukan pembayaran di negara-negara ASEAN, tanpa harus membawa uang tunai secara berlebihan sehingga pembayaran transaksi lintas negara akan lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan lebih inklusif.
Bergabungnya Laos dan Brunei Darussalam dalam penggunaan RPC tentu diharapkan dapat berkontribusi terhadap perekonomian di negara-negara regional. Konektivitas pembayaran dapat mendorong pertumbuhan pendapatan sektor perdagangan terutama yang bersumber dari pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Selain itu, konektivitas pembayaran lintas negara ini bisa mendorong pendapatan di sektor pariwisata terutama yang bersumber dari wisatawan mancanegara.
Pertama, penerapan RPC memberikan segudang manfaat bagi UMKM. Pelaku usaha UMKM dapat mengakses pasar yang lebih luas dan mengurangi biaya arus barang. Sebagai contoh, pelaku UMKM di Indonesia dapat menerima pembayaran secara langsung atas penjualan produk dan/atau jasa kepada pengusaha negara-negara ASEAN yang berkunjung ke dalam negeri. Begitu pula sebaliknya terhadap pelaku usaha dari tujuh negara ASEAN lainnya.
Selain itu, pelaku UMKM dapat menjelajahi pasar ekspor dan impor di ASEAN dengan kemudahan pembayaran transaksi lintas batas tersebut. Nilai ekspor Indonesia ke ASEAN pada Januari 2024 mencapai US$ 4,00 miliar. Angka ini lebih tinggi dari nilai ekspor ke negara-negara benua Amerika dan Eropa sebesar US$ 2,56 miliar dan US$ 1,92 miliar. Data serupa juga berlaku pada transaksi impor. Nilai impor Indonesia dari negara-negara ASEAN sebesar US$4,06 miliar. Nominal ini lebih tinggi dibandingkan nilai impor dari kawasan Amerika dan Eropa yang mencapai US$ 1,66 miliar dan US$ 1,52 miliar.
Apabila pelaku UMKM dapat memanfaatkan konektivitas pembayaran tersebut secara optimal, maka kontribusi UMKM terhadap perekonomian suatu negara semakin besar. Saat ini terdapat 70 juta pelaku UMKM yang beroperasi di ASEAN. Jumlah tersebut mencapai sekitar 97,2% sampai dengan 99,9% dari total pelaku usaha dan sisanya merupakan perusahaan besar (korporasi multinasional). Sementara itu, pelaku UMKM berkontribusi sebesar 85% terhadap pembukaan lapangan kerja baru, 44,8% terhadap Produk Domestik Bruto, dan 18% terhadap ekspor.
Kedua, RPC ASEAN dapat memberikan manfaat di sektor pariwisata. Kini, wisatawan semakin mudah bertransaksi di negara tujuan wisata tanpa harus mencari tempat penukaran valas ataupun membawa uang tunai secara berlebihan. Dengan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi tersebut, para turis akan semakin betah untuk berwisata di wilayah negara-negara ASEAN. Kondisi tersebut dapat menambahkan jumlah kunjungan dan meningkatkan pengeluarannya selama berlibur.
Badan Pusat Statistik mencatat total wisatawan ASEAN ke Indonesia sepanjang 2023 sebanyak 3,83 juta orang atau meningkat 74,81% jika dibandingkan periode yang sama pada 2022. Jumlah wisatawan ASEAN tersebut lebih tinggi dibandingkan wisatawan dari benua Eropa (2 juta wisatawan) dan Amerika (587 ribu wisatawan).
Menunjukkan Hasil Konkret
Saat ini kerja sama RPC semakin menunjukkan hasil konkret. Masyarakat ASEAN bisa langsung melakukan pembayaran non tunai di negara-negara yang tergabung dalam kerja sama RPC. Hal tersebut tercermin dari volume dan nilai transaksi pembayaran secara digital tersebut. Contohnya jumlah transaksi penggunaan QR Code oleh warga Malaysia di Indonesia sampai dengan Januari 2024 (inbound) mencapai 73.300 transaksi dengan nominal transaksi sebesar Rp 20 miliar, sedangkan volume penggunaan QR Code warga negara Indonesia ke Negeri Jiran (outbound) sebanyak 11.533 transaksi dengan nilai sebesar Rp 2,9 miliar. Selain itu, volume transaksi inbound warga negara Thailand mencapai 1.121 transaksi dengan nominal Rp 368 juta, sedangkan volume transaksi outbound mencapai 23.715 dengan nominal Rp 10 miliar.
Ke depan, Bank Indonesia selaku regulator sistem pembayaran di Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan posisi unggul ekosistem keuangan digital. Sejalan dengan upaya tersebut, bank sentral juga akan memperluas jangkauan kerja sama RPC dengan negara Asia lainnya yakni India, Jepang, China dan Arab Saudi. Harapannya, QRIS dapat berkembang secara global.
Kondisi tersebut merupakan perwujudan dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Salah satu visi BSPI menyebutkan bahwa BSPI 2025 menjamin kepentingan dalam ekonomi keuangan digital antarnegara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerja sama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas.
Melia Santa Nova staf Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
