Urgensi Padat Karya pada Bulan Februari

Setiap bulan Februari dan Agustus Badan Pusat Statistik mengambil data lapangan pelengkap Survai Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Hasil analisisnya meliputi rincian kondisi ketenagakerjaan, seperti penduduk yang bekerja, jumlah pekerja informal, partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin, pendidikan, hingga tempat tinggal.

Terbit pula indikator penting penanda kapasitas ekonomi Indonesia, yaitu tingkat penggangguran terbuka (TPT). Angka TPT menjelaskan sejauh mana kemampuan ekonomi bangsa menciptakan lapangan kerja yang kuat menyerap suplai tenaga kerja. Kala tingkat pengangguran terbuka rendah, beriringan dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, inflasi rendah, tingkat kemiskinan rendah, serta ketimpangan ekonomi rendah, yakinlah simpulan bahwa perekonomian bangsa tumbuh secara berkualitas.

Untuk indikator berbangsa yang penting, idealnya data dikumpulkan melalui sensus yang dilaksanakan pemerintah, atau registrasi yang berasal dari kerja kompilasi data swasta atau seluruh warga biasa. Namun, 59,31 persen pekerja hidup dari pekerjaan informal, yang tidak seluruhnya terdata resmi, waktu kerjanya tidak tetap, bahkan relatif mudah masuk atau keluar dari pekerjaan, tanpa diketahui instansi ketenagakerjaan resmi.

Agar tetap mendapatkan informasi bulat akan ketenagakerjaan nasional, dijalankanlah metode survei bernama Sakernas. Sebanyak 75 ribu sampai 300 ribu rumah tangga dari seluruh kabupaten dan kota menjadi sampel. Guna menilik dinamika ketenagakerjaan lebih detil, survai dilaksanakan dua kali dalam setahun.

Walaupun demikian, isi survei sudah pasti bukan selengkap by name by address warga yang bekerja atau menganggur, namun setingkat proksi alias perkiraan jumlah lagi persentase tenaga kerja.

Justru karena lubang itulah, pada titik ini padat karya mencipta makna bagi bangsa, yaitu senyatanya melebarkan kesempatan kerja serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Kerja Seminggu Terakhir

Para ekonom semula menyusun konsep padat karya sebagai pembangunan infrastruktur yang dikerjakan golongan miskin. Mereka mematok upah di bawah pasaran, contohnya 80 persen dari upah tukang pada umumnya, namun tetap lebih tinggi dari garis kemiskinan harian. Gunanya, agar tenaga terampil menolak bekerja dalam skema padat karya, sebaliknya orang miskin memadati pekerjaan berskema padat karya.

Namun, di Indonesia upah padat karya setinggi upah tukang terampil, sehingga seluruh warga berminat memasukinya. Mereka menjadikan padat karya sebagai salah satu sumber kesempatan kerja. Contohnya, sejak 2018 upah Padat Karya Tunai Desa (PKTD) wajib disampaikan harian atau selambatnya mingguan.

Hal yang menarik sebagai urgensi saat ini, dalam menyusun angka Tingkat Pengangguran Terbuka, didefinisikan bekerja sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang. Hal ini bermaksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam tidak terputus seminggu lalu.

Secara konseptual, Tingkat Pengangguran Terbuka tergolong indikator manfaat (outcome), yang lazimnya bisa diketahui dalam 3-5 tahun setelah hasil kegiatan (output) digunakan warga. Contohnya, setelah jalan sebagai output terbangun, kemudian digunakan warga untuk memulai kerja menjajakan bakso keliling desa, muncullah outcome pengurangan satu orang penganggur.

Namun, ternyata di lapangan datanya dikumpulkan sampai ingatan (recall) seminggu terakhir, alias berupa data output. Dengan maksud mengimplementasikan kaidah mendata yang dikerjakan, dan mengerjakan yang didata, tepat di sinilah urgensi memusatkan padat karya pada bulan Pebruari dan Agustus. Ketika padat karya difokuskan pada bulan Februari dan Agustus, dapat diyakini tingkat pengangguran terbuka menurun drastis.

Contohnya, satu kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) rata-rata dilaksanakan 10 hari. Setiap warga yang turut serta dibayar rata-rata Rp 100 ribu per hari. Pekerja diutamakan dari keluarga miskin, pengangguran, ada anggota keluarga yang sakit kronis dan menahun, serta kalangan marjinal di desa.

Ketika PKTD difokuskan pada bulan Februari dan Agustus, dan beberapa keluarga kebetulan menjadi sampel Sakernas, mestinya mereka menjawab melakukan kerja ekonomis seminggu lalu. Sehingga, mereka kalis dari pengangguran terbuka.

Padat Karya, dari Insidental menjadi Pekerjaan Tetap

Sebagian pihak khawatir pencacahan Sakernas kepada peserta padat karya mengaburkan makna bekerja. Padahal, ini sah karena menjalankan definisi operasional dari bekerja. Pertanyaan sebaliknya bahkan bisa diajukan: jika padat karya memang menjadi lahan kesempatan kerja bagi golongan miskin dan marjinal, bukankah kuesioner Sakernas justru berguna mendokumentasikannya?

Apalagi, sejak pandemi Covid-19 tahun 2020, beragam jenis padat karya diciptakan, dan cakupannya sangat luas. Dari padat karya tunai desa, padat karya infrastruktur berbasis masyarakat, padat karya perhubungan, dan sebagainya. Jenis padat karya tidak kunjung susut hingga ini, dan tak ayal tetap berperan penting mencipta kerja-kerja warga.

Padat karya tidak bisa diremehkan, justru berperan penting menyediakan kesempatan dan honor bagi rakyat. Padat Karya Tunai Desa pada tahun 2023 menyerap 747.387 warga dengan upah Rp 895 miliar. Pada tahun 2022, terserap 837.780 warga berupah Rp 804 miliar. Pada tahun 2021 bahkan lebih banyak lagi, menyerap tenaga kerja 2.697.564 warga berupah Rp 5,1 triliun.

Lebih mendalam lagi, Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 21/2020 mencipta padat karya ekonomi produktif. Keunggulannya ialah, meskipun semula kegiatan ekonomi dijalankan dalam skema padat karya, namun karena dapat dikelola Badan Usaha Milik Desa sebagai unit usaha, selanjutnya kegiatan itu menjadi pekerjaan tetap bagi warga desa.

BUMDesa di Wonogiri, Jawa Tengah, kegiatan padat karya dibagi antara membeli alat dan bahan batik, serta komponen upah membatik. Perempuan pembatik dari keluarga miskin mendapatkan honor bulanan, yang diambil dari komponen upah padat karya. Motif batik SDGs Desa laku keras, diproduksi terus menerus, sehingga dijadikan tambahan unit usaha BUMDesa. Sebanyak 110 keluarga miskin terentaskan melalui padat karya ekonomi produktif.

BUMDesa di Buleleng, Bali, memanfaatkan dana desa untuk padat karya usaha konveksi bagi kelompok perempuan. Baju-baju dari desa itu laris, dan akhirnya ditetapkan sebagai unit usaha BUM Desa setempat.

Inovasi padat karya ekonomi produktif ala Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mampu menggerakkan usaha lokal yang segera memberi hasil ekonomis. Inovasi ini memperbarui konsep padat karya, yaitu sebagai pembuka kesempatan kerja pada usaha ekonomi produktif, yang setelah kian menguntungkan kemudian menjadi tambahan pekerjaan tetap bagi warga desa.

Kebijakan Menteri Desa PDTT mencakup peran BUM Desa untuk penanaman lahan kosong milik desa atau warga dengan tanaman pangan dan perkebunan semusim, membersihkan tempat wisata atau kuliner, dan pemeliharaan bangunan pasar. Juga, Peran BUM Desa dalam perdagangan logistik pangan, penyediaan talangan petani dan pengusaha kecil untuk berproduksi, bagi hasil perikanan dan peternakan, penyewaan gudang murah, dan sebagainya.

Teruji nyata, padat karya yang terfokus pada bulan Februari dan Agustus mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka pada tingkat desa, kabupaten dan kota, provinsi, bahkan dalam hitungan nasional. Inovasi padat karya ekonomi produktif bahkan mampu mencipta kesempatan kerja baru yang permanen.

Ivanovich Agusta, Sosiolog Pedesaan; Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi