.webp)
Kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Rafael Alun Trisambodo tinggal menunggu vonis. Kasus tersebut sempat menghadirkan kritik publik kepada Ditjen Pajak.
Namun demikian di tengah munculnya oknum yang memunculkan aliran deras kritik masyarakat ke Ditjen Pajak, ternyata pendapatan negara dari sektor pajak terus mencapai target. Perlu apresiasi luar biasa untuk Presiden Jokowi, Menkei Sri Mulyani dan Dirjen Pajak atas prestasi ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan penerimaan pajak mencapai Rp 1.869,2 triliun pada 2023. Realisasi penerimaan pajak ini melampaui target, tepatnya 108,8% dari target di APBN 2023 dan 102,8% dari revisi di Perpres 75/2023.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menkeu mengungkap pertumbuhan penerimaan pajak yang melampaui target pada tahun lalu merupakan hattrick. Pasalnya, tiga tahun beruntun, pemerintah selalu membukukan pertumbuhan setoran pajak melebihi target.
Penerimaan pajak pada 2021 sebesar Rp 1.278,63 triliun atau mencapai 104% dari target. Lalu, penerimaan pajak 2022 sebesar Rp 1.716,77 triliun atau 115,6% dqri target dan tahun ini, yakni Rp 1.869,23 triliun atau 102,8% dari target.
Pencapaian hattrick ini dimulai bahkan saat negara diguncang COVID-19. Pajak masih menjadi kontribusi terbesar untuk APBN sehingga pencapaian yang positif tentu akan mentrigger pembangunan yang lebih masif dan merata dan tentu saja bisa mendorong kesejahteraan rakyat.
Pencapaian pajak yang bagus juga menunjukkan tingginya kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi yang tinggi sehingga orang mau membayar pajak dengan efektif. Masyarakat juga percaya terhadap Dirjen Pajak dan mau tertib membayar pajak sehingga tetap tertib membayar pajak. Bayangkan kalau sampai pajaknya tidak tercapai, ekonomi bisa melambat, pembangunan bisa terganggu, jadi secara objektif menurut saya prestasi ini layak diapresiasi.
Kita perlu objektif memberikan evaluasi dan apresiasi. Tidak melihat segala hal dari sudut pandang politik tetapi evaluasi berdasarkan kinerja. Prestasi ini memunjukkan Pak Jokowi, Menkeu, Dirjen Pajak mampu menjaga iklim pertumbuhan ekonomi yang baik dengan penerimaan pajak baik dan itu didorong kepercayaan publik yang tinggi.
Ini menunjukkan kasus Rafael Alun hanya kasus individual dan tidak berdampak. Yang bersangkutan sudah diproses hukum dengan cepat sekali sehingga tidak mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam penerimaan pajak.
Simak juga 'Jaksa Optimistis Rafael Alun Divonis Sesuai Tuntutan':
