.webp)
Tahun 2024 merupakan tahun yang memberikan harapan sekaligus tantangan bagaimana perekonomian Indonesia mampu melesat lebih cepat dari segi pertumbuhan dan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Tahun 2024 juga menjadi ajang pelaksanaan pemilu bagi pergantian posisi kepemimpinan pusat hingga level daerah.
Untuk memprediksi perekonomian Indonesia 2024 diperlukan evaluasi terhadap pencapaian ekonomi tahun sebelumnya, yakni 2023. Capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal tiga 2023 tumbuh 4,94% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (BPS, 2023). Pertumbuhan ini mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Penyebabnya adalah konsumsi rumah tangga yang melemah dan rendahnya capaian ekspor-impor Indonesia dampak dari geopolitik global. Beberapa penyebab seperti perang Rusia dan Ukraina masih belum reda dan yang terbaru perang Palestina-Israel yang mengancam rantai pasokan ekonomi global.
Evaluasi Perekonomian 2023
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perekonomian Indonesia 2023 sebenarnya dapat dikatakan kurang memuaskan. Alasan pemulihan pandemi COVID-19 tidak dapat dijadikan kambing hitam mengapa ekonomi Indonesia terus melambat pertumbuhannya.
Evaluasi secara besarnya adalah upaya pemerintah dalam memastikan kelayakan hidup masyarakat belum dapat memenuhi ekspektasi. Berbagai kebutuhan dasar masyarakat masih belum terpenuhi secara layak seperti lapangan kerja dan upah tenaga kerja rendah, masih besarnya angka kemiskinan (9,36%), tingkat pengangguran terbuka (5,45%), dan Indeks Pembangunan Manusia (72,91) masih jauh untuk mencapai perekonomian Indonesia maju.
Oleh karena itu, indikator penting tersebut menjadi prioritas utama sebelum capaian PDB nasional dan sektor yang lain.
Permasalahan Ekonomi yang Terjadi
Permasalahan ekonomi lain yang perlu diperhatikan selain masih tingginya angka kemiskinan nasional, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia adalah stabilitas harga (inflasi) dan penurunan angka kesenjangan pendapatan (rasio gini) penduduk. Pertama, stabilitas harga kebutuhan pokok sangat penting diperhatikan untuk menjaga daya beli masyarakat khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah.
Komoditas pangan menjadi titik sentral diperhatikan seperti memastikan harga cabe, bawang merah, beras, dan komoditas lain agar terkendali dari gempuran produk impor pertanian luar negeri. Petani Indonesia menghadapi ancaman besar dari maraknya produk pertanian impor sehingga komoditas pertanian yang dijual kalah saing dengan komoditas impor. Oleh karena itu, kebijakan kemandirian pangan menjadi tantangan sendiri bagi Indonesia untuk menciptakan swasembada pangan.
Kedua, masih tingginya angka ketimpangan pendapatan masyarakat perkotaan dan di perdesaan. Tidak hanya itu, rasio gini antar masyarakat di perkotaan juga relatif lebih tinggi yakni sebesar 0,41 pada Maret 2023. Kesenjangan ini sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dalam memastikan sumber daya ekonomi dapat diakses oleh semua elemen masyarakat untuk mencapai keadilan ekonomi. Oleh karena itu, program bantalan sosial yang dilakukan pemerintah harus lebih menyasar dan tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang sangat rentan.
Proyeksi Perekonomian Nasional 2024
Perekonomian Indonesia pada 2024 diproyeksikan masih terjadi perlambatan. Hal ini memungkinkan terjadi koreksi pertumbuhan ekonomi di tengah jalan oleh pemerintah yang diproyeksikan saat ini dengan pertumbuhan sebesar 5,2%. Beberapa persoalan yang mesti ditangani dan diantisipasi secara cepat antara lain pelaksanaan Pemilu 2024 harus berjalan aman dan damai, inflasi sektor produk pangan tetap terkendali, ketersediaan bahan bakar minyak yang terjangkau dan tercukupi, dan pengaruh dari tekanan global dari kondisi geopolitik dunia dalam ketidakpastian.
Jika pemerintah ke depan tidak memiliki rencana yang matang dan akurat, maka dapat dipastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih melambat dari yang diproyeksikan sebelumnya. Pemilu 2024 menjadi penentu tonggak pembangunan bangsa lima tahun ke depan. Bagaimana perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia 2024 sangat ditentukan oleh kepemimpinan pusat untuk memimpin Indonesia ke depan.
Selain itu, bagaimana membangun kepercayaan masyarakat sangat penting untuk menjalankan program prioritas pemerintah ke depannya. Pemangku kepentingan terkait harus memperhatikan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana merawat rasa kepercayaan publik untuk pemerintah dalam menjalankan program pembangunan ekonomi pada 2024.
Dion Saputra Arbi ekonom Universitas Gajah Mada
Simak juga 'Targetkan 7% Pertumbuhan Ekonomi, Ini 3 Jurus Ganjar Gaet Investor Asing':
