Bahasa Jawa di Malaysia
Catatan:
Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi detik.com
Jakarta - Seorang Tengku di Malaysia bernama Tengku Kamarul Tengku Abdul Aziz suatu saat datang ke Pejabat Menteri Besar/MB (Kantor Gubernur) Selangor di tingkat 21 Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, di Shah Alam, Selangor, untuk urusan majelis amal anak yatim.Ia merasa heran dan gundah karena bahasa Jawa (ya! Sekali lagi bahasa Jawa!) dipakai secara luas oleh para kaki tangan (staf) di Kantor Gubernuran tersebut. Kegundahan itu ia tuangkan ke dalam surat pembaca di harian Utusan Melayu edisi 2 November 2006. Katanya: “Apa yang saya lihat, penggunaan bahasa Jawa sudah seperti tiada kawalan lagi bagaikan menjadi bahasa rasmi kakitangan pejabat MB!”.Oleh karena itu ia minta “Rakyat Selangor bukan orang Jawa sahaja. Harap gunakan bahasa kebangsaan yang rasmi dalam segala urusan pejabat”. Sebuah permintaan yang wajar bukan?, apalagi ditinjau dari sisi nasionalisme.Maka, keesokan harinya, Utusan Melayu memerlukan untuk menurunkan berita berjudul “Jawa bukan bahasa rasmi Pejabat MB Selangor”. Ketua Penolong Setiausaha Sekretariat Akhbar (semacam Kepala Bidang Penerangan) Kantor Gubernuran Selangor, Farus Khan Akbar Khan dikutip menyatakan bahwa Kerajaan (Pemerintah) Selangor menolak dakwaan bahwa bahasa Jawa menjadi bahasa resmi di kantor itu. Katanya, berdasarkan penelitian pihaknya, tuduhan tersebut keterlaluan, tidak benar dan 3/4 dari pegawai di Kantor Gubernur bukanlah orang Jawa atau bertutur bahasa tersebut. Ia menduga dakwaan tersebut dibuat karena kepentingan pribadi akibat permohonan yang tidak dikabulkan oleh Kantor Gubernur.Penjelasan tersebut di sisi lain malah membenarkan bahwa jumlah pegawai keturunan Jawa dan bertutur bahasa Jawa di Kantor tersebut cukup besar (1/4-nya). Ini memang tidak mengherankan (dan agak sensitif) karena Gubernur (Menteri Besarnya) sendiri, Datuk Seri Dr. Mohamad Khir Toyo, adalah keturunan Jawa. Bapaknya saja bernama Joyo Erodikromo, yang meninggal dunia pada 17 Agustus tahun lalu dalam usia 105 tahun di Selangor.Bagaimanapun juga saya masih takjub apabila, para pegawai Kantor Gubernuran Selangor yang keturunan Jawa itu masih menggunakan bahasa Jawa ketika bekerja. Karena selama ini selama ini para pendatang dari Indonesia dan atau keturunannya nampak berusaha “ajur ajer” (menyesuaikan diri) secara maksimal baik dalam hal bertutur dan berbusana (khususnya para wanita, dengan memakai baju kurung atau jilbab).Namun itu rupanya hanya berlaku bila mereka berhadapan dengan orang Melayu. Bila sedang berbicara dengan sesama Jawa, maka, demi kenyamanan dan juga mungkin kerahasiaan, muncul kembalilah akar budaya asli-nya: bertutur dalam bahasa Jawa. Kalau anda berbelanja di pasar tradisional Chow Kit atau warung-warung makan di sekitar Kampung Pandan (semuanya masih di Kuala Lumpur), tak usahlah takut berbahasa Jawa. Kalau perlu dengan kromo madyo. Panggil penjualnya dengan sapaan Mas atau Mbak, kalau beruntung anda akan dapat diskon!Kalau anda melihat para pemuda gondrong dengan T-shirt dan jean agak lusuh di sekitar KLCC pada ujung minggu, tak usah ragu untuk bertanya : “Asline seko ndi Mas?” . Pasti akan mereka jawab, Ponorogo, Tulungagung, Kediri dll.Kejadian di atas menjelaskan beberapa hal. Pertama, jumlah orang Jawa atau keturunannya yang berjumlah cukup signifikan di Malaysia. Kedua, meski telah lama tinggal beranak-pinak dan berkewarganegaraan Malaysia, mereka tak tercerabut dari akar budayanya. Ketiga, faktor keserumpunan membuat para pendatang dari Jawa betah dan Malaysia menjadi salah satu destinasi mencari kehidupan. Keempat, ada resistensi di kalangan Melayu sebagai tuan rumah.Faktor keserumpunan dalam hubungan Indonesia-Malaysia memang mempunyai banyak sisi. Di tingkat grass root dan budaya, hubungan kedua negara nampak mesra dan adem-ayem saja. Namun di tingkat negara dan politik, faktor keserumpunan nampaknya belum memberi kontribusi yang signifikan. Lihat saja bagaimana kasus Ambalat mencuat, maraknya ilegal logging yang belum juga tuntas, perlakuan kepada TKI dan lainnya. Nampaknya perlu ada sebuah formula yang dapat menyalurkan “manfaat keserumpunan” itu pada penguatan hubungan di tingkat politik. Sedangkan masalah resistensi orang Melayu, harus dijawab dengan perilaku yang sopan, etos kerja yang tinggi dan kejujuran. Bagaimanapun juga tak dapat dipungkiri, pembangunan Malaysia tak bisa dilepaskan dari jasa para TKI yang telah bekerja keras namun kadang masih suka dicurigai dan dilecehkan. Keterangan Penulis:Hisyam MD, pengamat masalah internasional tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. Alamat e-mail hisyamm@gmail.com.
(/)











































