.webp)
Penetapan daftar pemilih tetap/DPT oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2024 menjadi angin segar bagi setiap insan politik. Total terdapat 204.807.222 pemilih yang masuk ke dalam DPT. Hal ini menjadi menarik saat data di breakdown berdasarkan demografinya.
Tercatat 66.822.389 atau 33,6 persen pemilih berasal dari generasi milenial (yang lahir pada periode 1980 - 1994). Selanjutnya, sebesar 57.486.482 atau 28,07 persen pemilih berasal dari generasi X (lahir 1965 - 1979). Lebih lanjut lagi, sebesar 46.800.161 atau 28,85 persen pemilih berasal dari generasi Z. Sementara itu, generasi Baby Boomer berada di 28.127.340 pemilih atau 13,73 persen. The last but not least dari generasi Pre-Boomer sebesar 3.570.850 atau 1,74 persen.
Angka yang menarik ketika kita hadapkan dengan kepentingan akan perlunya estafet kepemimpinan di masa mendatang. Rangkaian Pemilu 2024 tampak menjadi sebuah media pembelajaran yang menarik terutama pada generasi Z --yang memiliki angka signifikan secara kuantitas. Kondisi faktualnya, sebagian dari kelompok ini merupakan pemilih pemula. Pemilu 2024 menjadi momen yang sangat krusial bagi mereka. Perlu upaya bersama untuk memiliki sebuah pemahaman yang tepat akan arti demokrasi.
Proses Demokrasi
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemahaman dasar dari proses demokrasi adalah ketika setiap orang sadar bahwa dirinya sebagai pihak yang turut berperan dalam proses demokrasi. Artinya, setiap pihak memiliki tanggung jawab moral atas berjalannya proses pemilu. Karena hasil dari proses ini seyogianya akan kembali dirasakan oleh setiap orang yang merupakan bagian dari sistem demokrasi yang telah disepakati bersama.
Di sisi yang lain, memang ada pemahaman bahwa proses pemilu dimaknai sebagai proses yang penuh dengan dinamika dan seakan menjadi ajang untuk meraih kepentingan. Hal ini bisa jadi dipikirkan oleh rakyat biasa non partisan maupun mereka yang tergabung pada sebuah gerakan moral dan atau gerakan politik tertentu. Di bagian ini, ada yang memposisikan diri sebagai pihak yang menjadi subjek atau bahkan objek tertentu.
Lebih jelasnya, proses pemilu dimaknai sebagai sebuah kesempatan untuk mencapai tujuan dan nilai tertentu yang disepakati oleh suatu kelompok atau gabungan kelompok tertentu. Sebagai pemikiran atau ide hal ini bukan merupakan sesuatu yang misbehave. Namun, saat itu dibawa pada ranah kebijakan praktis akan ada potensi kompleksitas timbulnya masalah baru.
Lebih dari itu, secara faktual ketika berbicara tentang akumulasi angka perolehan suara, tidak lepas dari sebuah rumusan strategi pasar. Ibarat sebuah pasar, maka proses pemilihan umum juga bisa dimaknai sebagai proses perpaduan antara supply and demand. Oleh karenanya, tidak heran ketika cukup banyak pihak yang mulai menggunakan media sosial sebagai tempat untuk proses political branding. Hal ini barangkali tidak pernah diduga dalam dua atau tiga dekade yang lalu.
Ada sebuah perubahan yang tidak diperkirakan dan terlepas dari ranah intelligent design. Memang bisa diakui ada potensi dari kaum partisan yang oportunis akan menggunakannya sebagai media guna menyebarkan pengaruhnya by design. Wajar saja, ketika hal ini dianggap sebagai dinamika. Selama sisi-sisi kemanusiaan tetap diutamakan, maka upaya yang dilakukan tidak lepas dari untuk membuat komunitas dan lingkungan kita ramah untuk ditinggali dengan pola sharing resources yang disepakati saat ini, yakni melalui proses demokrasi.
Berbicara tentang angka tentunya sangat menarik ketika melihat besaran pemilih dari usia produktif dan relatif muda. Sehingga, demand akan gagasan dan program yang dibutuhkan menjadi lebih hidup. Artinya, gagasan yang disampaikan oleh setiap pihak yang berperan sebagai supplier ide didasarkan pada isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan kelangsungan hidup bangsa. Mulai dari isu ketenagakerjaan dan dinamika pasar kerja, pembangunan manusia, kestabilan harga komoditas, hingga isu-isu ekologi dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Namun, pihak-pihak yang merasa lebih berkepentingan seyogianya juga melakukan urun rembuk pada kepentingan rakyat dengan cara mereduksi atau bahkan menegasikan kepentingan kelompoknya. Hal ini sebenarnya sebagai merupakan awal yang signifikan untuk mencapai kepentingan rakyat. Secara general tentunya sebagian besar rakyat ingin sejahtera dan memiliki taraf hidup yang relatif merata.
Sebenarnya, kesejahteraan yang lebih merata itu bukan semata-mata untuk kepentingan masing-masing orang. Namun, sebagai evidence atas tercapainya keberhasilan pembangunan. Pada bagian ini, proses demokrasi membawa marwah kepentingan rakyat. Artinya, marwah kepentingan bangsa sedang pada titik persimpangan yang kritis.
Kesejahteraan sebenarnya merupakan sebuah akumulasi atas perilaku individu dan perilaku setiap stakeholders. Semakin banyak pihak yang mencoba survive untuk kepentingannya sendiri. Pada saat yang sama, jargon-jargon kesejahteraan hanya akan menjadi kondisi yang berlaku pada persentase kecil elite tertentu.
Oleh karenanya, sebagai wujud untuk mencapai kepentingan rakyat, setiap orang yang merasa dirinya sebagai rakyat dan bangsa sewajarnya berkontribusi dengan menggunakan hak pilihnya. Boleh juga berargumentasi secara wajar dan proporsional. Sehingga, tidak menimbulkan noise yang tidak perlu. Karena makna kehidupan adalah seberapa besar kemungkinan kita untuk menurunkan ketidakteraturan termasuk menurunkan potensi adanya noise di dalam kehidupan kita.
Sedangkan, setiap pihak yang merasa sebagai kepanjangan lidah rakyat seyogianya memahami bahwa dirinya juga bagian dari rakyat. Jika rakyat menderita, maka mereka perlu berupaya untuk membebaskan rakyat dari segala bentuk penderitaannya. Sehingga, keputusan-keputusan publik yang dibuat menjadi keputusan yang tidak menimbulkan noise.
Proses Pengambilan Kebijakan
Saat ada noise, berarti ada suatu kesalahan dalam pertimbangan manusia (entah pada pihak yang merespons atau pihak yang mendapatkan stimulus). Saat ada sebuah kejutan akibat sebuah kebijakan, berarti ada keterbatasan yang krusial pada proses pengambilan kebijakan. Lebih lagi, saat lebih banyak yang menderita akibat sebuah keputusan, maka rumusan kebijakan sebelumnya memiliki cacat yang perlu diperbaiki.
Sejatinya, kebijakan ibarat sebuah obat dari sebuah masalah. Saat obat yang digunakan lebih manjur, berarti lebih banyak pasien yang sembuh daripada yang tidak. Sebaliknya, saat obat yang digunakan menimbulkan efek samping yang serius, maka perlu dihentikan penggunaannya.
Dalam konteks perumusan kebijakan publik, terdapat beberapa hal mendasar. Misalnya, apakah tepat perencanaan? Apakah tepat permasalahan dan tujuan yang disasar? Apakah tepat guna/tepat pelaksanaan? Apakah tepat waktu? Bagaimana dengan efek samping/dampaknya?
Lebih lanjut lagi, saat dikaitkan dengan proses demokrasi, maka kualitas dari hasil proses demokrasi dapat dilihat salah satunya dari kebijakan yang muncul dari para pihak yang mendapatkan kepercayaan untuk membawa marwah kepentingan rakyat. Cara lain untuk melihatnya adalah dari cara berjalannya proses itu.
Selanjutnya, menjadi menarik ketika berbicara soal cara untuk mendapatkan kepercayaan dari rakyat, mengingat bahwa proses demokrasi membawa marwah kepentingan rakyat. Proses demokrasi bukan sekadar perkara mengejar angka. Namun, sebagai suatu upaya bersama yang memerlukan kerja sama dalam jumlah yang besar.
Momen pesta demokrasi yang sehat bukan hanya mengejar perolehan angka yang bersifat partisan maupun non partisan. Namun, juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan dalam memperolehnya. Ketika angka itu sudah menjadi sebuah political power, seyogianya siapapun yang memegangnya bertanggung jawab untuk mengejawantahkannya dalam kebijakan yang semerata mungkin untuk kemakmuran rakyat.
Simak juga '3 Paslon Resmi Daftar KPU, Ini Rangkuman Survei Elektabilitasnya':
