Kecewa Pengelolaan Dana Stunting

Ungkapan kekecewaan atas pengelolaan dana stunting kembali naik ke permukaan. Sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, kali ini bahkan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden kesal karena tidak optimalnya belanja anggaran penanganan stunting.

Menurut Presiden, stunting dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia sebuah negara. Kondisi yang berdampak kepada fisik, kesehatan hingga kemampuan berpikir anak. Dengan pertimbangan itu Presiden menargetkan penurunan angka stunting sebesar 14% harus dapat dicapai pada 2024 mendatang.

Presiden tidak ingin sumber daya manusia Indonesia lemah akibat stunting. Visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat dicapai apabila sumber daya manusia Indonesia unggul dalam persaingan global. Karena itu stunting menjadi isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024. Dengan menggunakan pendekatan money follow program dan program follow impact, penggunaan anggaran dalam program tersebut bukan hanya akuntabel tapi juga berdampak.

Ringkasan Rincian Output (RO) Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendukung percepatan penurunan stunting yang diterbitkan Bappenas dan Kemenkeu menyatakan, jumlah K/L yang memiliki alokasi terkait penurunan stunting tahun anggaran 2022 sebanyak 17 K/L. Sebanyak 192 RO mendukung penurunan stunting dengan total alokasi sebesar Rp 34,1 triliun. Proporsi intervensi spesifik meningkat menjadi 12%, naik 5% dari 2021.

Dari total sebesar Rp 34,1 triliun terbagi untuk Intervensi Spesifik sebesar Rp 4,1 triliun (yang tersebar pada 87 RO), Intervensi Sensitif sebesar Rp 29,2 triliun (48 RO), dan Kegiatan Koordinasi, Pendampingan dan Dukungan Teknis sebesar Rp 861 miliar (57 RO).

Program penanganan stunting masa pemerintahan ini dimulai pada 2014 melalui kampanye penanganan stunting oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada 2017, Wakil Presiden meluncurkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting untuk periode empat tahun (2018 - 2021).

Lalu, melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN mendapatkan amanat sebagai Ketua Pelaksana Program, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) 2021-2024. Peraturan tersebut memuat panduan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antarlintas sektor guna mencapai target penurunan prevalensi stunting.

Strategi Percepatan Penurunan Stunting ini menekankan bahwa angka stunting ada pada tingkat kritis dan mendorong pendekatan kepemimpinan politik "atas ke bawah" untuk memperkuat pelaksanaan dan mendorong konvergensi program multi-sektoral. Program multi-sektoral bertujuan perubahan perilaku masyarakat pada jangka panjang.

Menurut hasil studi penanggulangan permasalahan gizi, intervensi sensitif memiliki kontribusi sebesar 70 persen sementara intervensi spesifik menyumbang sekitar 30 persennya (Lancet, 2013). Intervensi gizi spesifik adalah kegiatan jangka pendek yang terkait langsung dengan sektor kesehatan.

Intervensi gizi sensitif sebaliknya, kegiatan yang bersifat jangka panjang dan berkait dengan faktor penyebab stunting di luar kesehatan, seperti akses pada sanitasi dan air bersih, pengetahuan akan kesehatan dan gizi, pendidikan anak usia dini, serta pengasuhan.

Kedua jenis besaran intervensi tersebut menyasar pada perubahan perilaku. Posyandu yang telah dicanangkan sejak 1986 direvitalisasi. Fungsinya adalah sarana pendidikan gizi serta pemantauan ibu hamil dan tumbuh kembang balita. Pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil serta vitamin A, obat cacing, dan imunisasi untuk balita.

Kementerian Kesehatan melalui Posyandu juga mengampanyekan gizi seimbang dan membuka kelas bagi ibu hamil. Sementara ibu menyusui dianjurkan melakukan inisiasi menyusui dini, memberikan ASI eksklusif hingga bayi usia enam bulan dilanjutkan hingga anak usia 2 tahun dengan disertai pemberian makanan pendamping ASI.

Perawatan dan stimulasi bagi tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan hingga dua tahun usia anak disebut sebagai pengasuhan pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Hasil riset menunjukkan pengasuhan dan perawatan yang tepat dan memadai di masa 1000 HPK ini dapat mempercepat laju perkembangan sel-sel otak anak.

Demikian pula halnya dengan perkembangan organ dan sistem tubuh anak. Mulai dari saluran cerna, perkembangan sistem metabolisme, kematangan sistem imun, pertumbuhan fisik, dan perkembangan kognitif. Edukasi bagi orangtua, kader Posyandu, guru-guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan masyarakat luas menjadi penting.

BKKBN, Kemenkes, Kemendikbudristek, dan K/L terkait menggarap program ini. Demikian pula pemerintah daerah menindaklanjuti program pemerintah pusat hingga terasa manfaatnya bagi masyarakat. Inilah yang digawangi Kemendagri dan Kemendesa, berikut K/L terkait.

Langkah-langkah yang telah diambil pemerintah ini menunjukkan hasil positif. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% pada 2021 menjadi 21,6% pada 2022. Angka ini semakin mendekati angka toleransi Badan Kesehatan Dunia (WHO), yakni 20%.

Untuk itu, kerja lintas sektoral yang holistik, terintegrasi dengan sistem dan mekanisme kerja yang lebih akuntabel mutlak diperlukan. Tidak saja untuk penurunan prevalensi, namun dampak stunting yang merugikan negara dan bangsa ini.

Sri Lestari Yuniarti bekerja di Direktorat Guru PAUD dan Dikmas Kemendikbudristek; alumnus University of Wollongong, Australia